Melihat Dominasi Kepentingan Pribadi Di DPRD Siantar
Persetan lah Denganmu Anggota Dewan…..!!!
Oleh : M Alinapiah Simbolon SH
Melihat karakter dan prilaku sebagian besar anggota DPRD Siantar, tentunya jauh dari harapan, untuk mengharapkan kepada mereka agar menjalankan. tugas dan fungsinya sebagai penyambung lidah rakyat dan pejuang aspirasi dan kepentingan rakyat. Faktanya memang demikian, karena bagi wakil rakyat yang terhormat di kota ini, fungsi dan tugas sebagai anggota DPRD, tampaknya hanya sebatas yang tersurat di atas kertas undang-undang. Aktifitas yang dilakoni sebagian besar bahkan seluruh legislator tersebut, lebih kental memperjuangkan kepentingan pribadi masing-masing, padahal apapun yang mereka kerjakan, baik dalam setiap gerak langka bahkan dalam setiap hembusan napas mereka, terkait jabatannya, selalu melekat yang namanya pejuang kepentingan masyarakat dan jabatan mereka adalah habatan yang mengatasnamakan kepentingan rakyat.
Wakil rakyat Siantar periode-periode terdahlu, tampaknya sama saja dengan yang sekarang, setali tiga uang,. Tapi ironisnya wakil rakyat yang sekarang malah terlihat lebih murahan dan permainannya agak amatir, kasar dan acapkali memalukan. Menyikapi suatu persoalan, awalnya saja vocal, setelah dapat rahkmat berupa “titipan” eh spontan mulutnya terbungkam alias tak bersuara lagi.
Lihat saja, ketika para legislator Siantar itu menyikapi sejumlah persoalan yang ada di kota ini. Sebagai contoh barang dan masih segar dalam ingatan kita adalah ketika para legislator terhoemat itu menyikapi persoalan pembangunan gedung RSUD dr Djasamen Saragih, yang pengerjaannya tak tepat waktu. Tak ada ending dari perjuangan menyoroti pembangunan gedung yang sudah menyalahi aturan itu. Justru para anggota dewan yang awalnya ngotot menyoroti proyek yang di addendum itu, belakangan tak lagi memperlihatkan kengototannya. Sorotan putus ditengah jalan, malah parahnya lagi tak satu pun anggota dewan bereaksi ketika masa addemdun sudah habis, sementara proses pengerjaannya tak kunjung selesai. Ironis memang dan betul-betul mengecewakan dan mengkhianati kepercayaan rakyat.
Saat kalangan pers mencoba konfirmasi tindak lanjut sorotan terhadap ketidak becusan proyek tersebut, termasuk rencana pemanggilan terhadap pemborong, nyatanya para anggota dewan secara berjemaah membungkan seribu bahasa, dan secara ketepan mereka pun berubah menjadi jagoan buang badan. Apa boleh buat, kondisi itu akhirnya jadi pembenaran terhadap isu yang berkembang kalau mereka sudah ‘dapat siraman’ yang menurut informasi nilainya tak seberapa alias recehan. Betul-betul Menjijikkan dan menggeramkan…… Namun begitulah memang model dan begitulah murahnya harga diri para anggota dewan yang katanya berpredikat wakil rayat terhormat.
Itulah salah satu contoh faktual pragmen murahan, yang di perontonkan para anggota dewan yang menyandang status wakil rakyat yang terhormat dihadapan rakyatnya. Tak dipungkiri, banyak lagi praktek-praktek model serupa itu telah mereka perlihaktkan. Yang pasti itu jelas mencoreng dan mempermalukan status terhormat yang mereka sandang, sehingga mereka berani berkorban, meski dibayar murah, hanya karena kepentingan pribadi
Kalau kepentingan politis itu mungkin merupakan hal yang wajar, karena mereka bisa jadi penghuni lembaga itu juga sebagai perwakilan partai politik. Tapi di DPRD Siantar kepentingan pribadi kerap terlihat mengambil peran yang sangat dominan. Justru itu pula yang paling dominan terlihat ketika ada ajang rutin yaitu pembahasan yang bersifat untuk kepentingan publik. Miris kita melihat setiap pembahasan APBD atau P APBD selalu dijadikan ancak untuk merengkuh kepentingan pribadi yang lebih besar dari para legislator, dan gerilya kepentingan pribadi itu menjadi himne bersama alias satu suara, serta akhirnya menjadi punishing dan .finishingnya.
Memang tak dapat dibuktikan, tapi dapat dilihat dan dirasakan kalau hasrat pemenuhan kepentingan pribadi para anggota dewan selalu menggelitik saat ada momen pembahasan APBD maupun pembahasan P APBD. Dan bukan rahasia umum lagi kalau eksekutif harus terlebih dahulu menggelontorkan dana segar yang tak masuk dalam nomenklatur APBD, untuk memuluskan pengesahan R APBD atau R PAPBD atau Ranperda yang diajukan.
Itu adalah bagian nilai tawar dan nilainya sesuai permintaan. Kalau tidak sesuai, lihat aja apa yang terjadi, bukan tak mungkin ada aksi merajuk yang dilakukan para anggota dewan, meski dengan dalih yang tak masuk akal, sementara aksi merajuk berjemaah itu akan efektif, karena sang eksekutif merasa takut kalau rancangan yang diajukannya tak dapat pengesahan, apalagi para anggota dewan sengaja melakukan pembahasan pada penghujung waktu yang ditetapkan oleh peraturan per undang-undangan.
Masih segar diingatan kita pembahasan APBD Kota Siantar tahun 2011, beberapa waktu yang lalu. Sebagian besar anggota dewan sempat melakukan aksi merajuknya. Apakah aksi itu bagian dari nilai tawar atau tidak, namun belakangan isu berkembang kalau para anggota dewan sudah terima siraman, karena pada akhirnya yang merajuk ikut juga mengesahkan APBD itu.
Anehnya lagi, tampaknya masih ada saja cara bagi anggota dewan membuat eksekutif ketar-ketir, yang ujung-ujungnya bisa menjadi nilai tawar.. Meskipun mereka sudah mengesahkan rancangan APBD tersebut. Dua pimpinan dewan Siantar itu, bisa-bisanya tak mau menandatangi hasil pengesahan RAPBD untuk disampaikan kepada Gubernur dan Mendagri, hanya dengan alasan tak masuk akal dan terkesan dibuat-buat yaitu ada kekurangan administrasi. Merekalah yang tahu apa maksud dan tujuannya, sehingga tak mau menandatangani pengesahan anggaran itu. Tapi masyarakat bisa saja menilai secara apriori kalau sikap dua pimpinan dewan itu, punya maksud tersendiri, bisa saja dinilai untuk membuat nilai tawar, yang nuansanya untuk meraih keuntungan pribadi.
Sebenarnya masih banyak rakyat kota ini tak sadar, kalau sudah menjadi objek pembodohan yang dilakukan oleh para anggota dewan. Bagi yang sadar dan mengerti juga terkadang kurang merespon dan tak memberikan resistensi atas sikap memuakkan dan memalukan yang dilakoni anggota dawan kota ini. Menyedihkan memang, kalau kita mendengar dan menyaksikan, bahwa kalau kepentingan menghabiskan uang rakyat, dalam bentuk jalan-jalan dengan judul studi banding, dan termasuk saat mendapat jatah laptop, mereka langsung respon dan menyetujuinya, meskipun itu mendapat sorotan dan kritikan bertubi-tubi. Malah mereka tak sungkan dan tak merasa malu meng counter sorotan dan kritikan itu. Tapi untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, respon mereka terkadang tampak hanya setengah hati, malah kadang mereka tak punya hati dengan mengkhianatinya. Jika demikian, maka sangat pantas dan wajar jika ada rakyat yang ber kata kasar, “Persetan lah denganmu anggota dewan…..!”, mungkin bisa saja ada yang berkata yang lebih kasar dari itu.
Penulis adalah
Ombudsman Harian METRO 24 Jam/SIANTAR 24 Jam, dan Direktur Eksekutif Government Monitoring (GoMo) Siantar-Simalungun
Tidak ada komentar:
Posting Komentar