Lufthi Hasan Ishaaq, Najis Berat Menodai PKS

Lufthi Hasan Ishaaq, Najis Berat Menodai PKS

Oleh : M Alinapiah Simbolon

Sebelum terungkapnya Kasus Suap Kuota Impor Daging Sapi,  PKS adalah salah satu partai politik yang dikenal relatif bersih dari hal-hal yang berkaitan dengan korupsi Eksistensi PKS pun begitu mantap di perpolitikan nasional. Masyarakat Islam yang berada di luar PKS, banyak yang bersimpati menjatuhkan pilihannya terhadap PKS dibandingkan partai politik berbasis Islam lainnya, karena menganggap PKS sebagai partai yang bersih dan komit memperjuangkan kepentingan ummat Islam. 

Terbongkarnya Kasus Korupsi Suap Kuota Impor Daging Sapi, yang menyeret Presiden PKS Lufthi Hasan Ishaq menjadi tersangka bersama orang kepercayaannya Ahmad Fathanah, drastis membuat perubahan besar pemikiran dan penilaian publik terhadap PKS. Eksistensi PKS pun langsung terganggu. Anggapan publik selama ini kalau PKS sebagai partai bersih dan komit memperjuangkan kepentingan ummat Islam dimentahkan oleh kasus tersbut. Bagai dihantam badai dahsyat, PKS jadi bulan-bulanan tudingan dan penilaian negatif.

Menghindari penilaian negatif, petinggi PKS pun berupaya maksimal memutus mata rantai untuk menghindari terpaan dahsyat terhadap PKS terkait Kasus Suap Kuota Impor Daging Sapi. Anis Matta yang diangkat sebagai Presiden PKS menggantikan Lufthi Hasan Ishaaq yang mengundurkan diri tak lama setelah ditetapkan sebagai tersangka, berupaya mengembalikan citra PKS. Pada pidato politik saat pengukuhannya sebagai Presiden PKS Anis Matta pun langsung melakukan manuver politik. Dia berakting dengan cara mencari kambing hitam terkait kasus yang melibatkan Lufthi Hasan Ishaaq. Tudingan adanya konspirasi pun keluar dari mulut Anis Matta, kendati tudingan konspirasi tersebut hanya sebatas tudingan tanpa bisa dibuktikannya. Anis Matta juga meluncurkan program “Tobat Nasional”, meskipun tak ada konteksnya bagi orang diluar PKS karena yang terlibat dalam Kasus Korupsi adalah oknum pimpinan PKS. 

Kendati berbagai cara dilakukan PKS untuk mengeleminir efek dari Kasus Suap Kuota Impor Daging Sapi, namun upaya pembersihan diri PKS dari kaitan dengan kasus itu tampaknya tak begitu efektif.  Sebab sudah menjadi preseden di negeri ini sejak dulu,  jika oknum yang terlibat berbuat salah, tetap saja dikaitkan dengan lembaga atau institusi dimana oknum bernaung atau menjabat. Apalagi saat berbuat salah, oknum tersebut menjadi pimpinan di lembaga atau institusi tersebut. Hal itu berlaku juga terhadap PKS tanpa terkecuali. Partai politik lain juga tak bisa mengelak atas berlakunya preseden tersebut, salah satunya adalah Partai Demokrat dengan sejumlah kasus korupsinya yang melibatkan politisinya. Itulah realita yang berlaku dan harus dihadapi PKS, meskipun Lufthi Hasan Ishaaq tak lagi menjabat Presiden PKS, ternyata tak memutus mata rantai kasus tersebut dengan PKS. Selama pemeriksaan kasus tersebut berjalan selama itu pula tudingan negatif mendera PKS. 

Ketika belakangan penanganan kasus itu semakin berkembang, maka semakin berkembang pula tudingan miring terhadap PKS. Terutama sejak KPK mengembangkan pemeriksaan dengan menjerat Lufthi Hasan Ishaaq dan Ahmad Fathanah dengan UU Tindak Pidana Pencucian Uang, yang memicu terbongkarnya keberadaan asset-asset mewah milik Lufthi dan Fathanah, Sejak saat itu pandangan publik terhadap PKS semakin negatif. Bahkan muncul kecurigaan kalau permainan Lufthi Hasan Ishaaq dan Ahmad Fathanah sudah berlangsung lama sebelum kasus tersebut terkuat. Tak sebatas itu, muncul pula kecurigaan kalau PKS menerima aliran dana dari hasil korupsi yang dilakukan Lufthi dan Fathanah, dan jika itu memang terjadi maka PKS terancam eksistensinya.

Terkuak adanya keterlibatan sejumlah artis cantik diantaranya artis cantik Ayu Azhari, model majalah pria Vitalia Shesya, dan penyanyi dangdut Tri Kurnia Rahayu alias Nia Karina, (nama terakhir diketahui telah menjadi isteri siri Ahmad Fathanah), menerima aliran dana dan hadiah dari Ahmad Fathanah, tak ditampik menambah image buruk terhadap PKS. Mungkin karena masih dalam lingkaran kasus tersebut, maka tetap dikaitkan dengan PKS, meskipun aliran dana tersebut dari Ahmad Fathanah, bukan dari Lufthi Hasan Ishaaq dan wanita-wanita tersebut tak ada kaitannya dengan Lufthi Hasan Ishaaq.

Kemudian yang menambah kesalnya publik terhadap PKS, yakni terkait upaya pihak PKS menghalangi penyitaaan sejumlah mobil mewah yang diduga milik Lufthi Hasan Ishaaq yang berada di kantor DPP PKS. Apalagi terendus bahwa mobil-mobil mewah milik Lufthi Hasan Ishaaq tersebut sengaja dipindahkan ke Kantor DPP PKS karena sebelumnya dapat bocoran mobil-mobil tersebut akan disita oleh KPK.  Apapun alasan pihak PKS menghalangi penyitaan tersebut, yang pasti cara PKS itu menambah kebencian pubilk terhadap PKS. Ini menjadi nilai minus buat PKS karena publik melihat PKS menghalangi penegakan hukum terutama menghalangi upaya pemberantasan korupsi. 

Kasus Suap Kuota Impor Daging Sapi, adalah satu-satunya kasus korupsi yang menerpa eksistensi PKS karena melibatkan pimpinan tertingginya. Meskipun hanya diterpa satu kasus korupsi, namun kasus korupsi tersebut laksana telah menjadi najis atau kotoran yang menodai kesterilan PKS yang sebelumnya dikenal relatif bersih dari najis atau kotoran apapun. Bahkan kalau melihat sulitnya PKS menghindar dari persoalan yang berkaitan degan kasus tersebut alias sulitnya PKS membersihkan diri dari noda yang tertorehkan oleh kasus tersebut, maka pantas kasus itu diibaratkan najis yang mengkotori PKS tersebut dikategorikan sebagai Najis Mughallazah atau Najis Berat. 

Selanjutnya jika kasus itu dikonotasikan sebagai Najis Mughallazah yang mengkotori atau menodai kesucian PKS, maka yang pantas dianggap biang kerok pembawa Najis tersebut adalah Lufthi Hasan Ishaaq. Bahkan pantas juga Lufthi Hasan Ishaaq disebut sebagai Najisnya.  Persoalannya Lufthi Hasan Ishaaq lah yang berkaitan langsung dengan PKS dan bukan Ahmad Fathanah, kendati yang  paling berperan memperparah keadaan PKS terkait kasus itu adalah Ahmad Fathanah. Sebab Lufthi Hasan Ishaaq dijerat sebagai tersangka dengan terkuaknya kasus tersebut, berposisi sebagai orang yang ditauladani di PKS yakni sebagai pemimpin (imam) dengan jabatan Presiden PKS. 

Sangat disayangkan seorang Lufthi Hasan Ishaaq pernah jadi kader PKS dan pernah jadi Presiden dan politisi PKS. Jika tidak, mungkin PKS tak pernah terkena Najis Mughallazah alias Najis Berat bernama Lufthi Hasan Ishaaq, yang sulit dibersihkan kendati PKS telah berusaha keras untuk menyamaknya. (***)

Klik dan Baca juga Artikel ini di :

http://politik.kompasiana.com/2013/05/13/lufthi-hasan-ishaaq-najis-berat-menodai-pks-559354.html

http://www.facebook.com/notes/simbolon-m-alinapiah/lufthi-hasan-ishaaq-najis-berat-menodai-pks/10151447818251864

Gaya Cantik Jokowi, Menghindarkan Prilaku Korup

Gaya Cantik Jokowi, Menghindarkan Prilaku Korup

Oleh : M Alinapiah Simbolon

Joko Widodo Alias Jokowi memang sosok yang spektakuler. Apa yang dikerjakannya selalu menjadi entri poin serta kerap melahirkan apresiasi.  Dikenal dan tercap sebagai pemimpin yang pro rakyat adalah proses realita, dan tak dipoles dengan make up politik. Jokowi juga berupaya agar kepemimpinanya sebagai Gubernur DKI Jakarta tak punya celah, khususnya tak tercelah dari namanya prilaku korup. Transparansi di kepemimpinan dan perjalanan pemerintahan DKI Jakarta dibawah kendali Jokowi, nyata terlihat berjalan secara konsekwen dengan target untuk kepentingan masyarakat banyak. Kendati terkadang ada riak dan resistensi atas kebijakan Jokowi, namun sampai detik ini, tak secuil pun sikap dan kebijakannya mengandur unsur kepura-puraan.

Tekad Jokowi agar pemerintahan yang dipimpinnya bersih dan bebas KKN, terimplementasi  dengan gaya kepemimpinan Jokowi, dan juga tak terlepas dari dukungan gaya kepemimpinan partnernya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Sinkronisasi antara Jokowi dan Ahok memimpin DKI Jakarta, terutama dalam hal terciptanya Good Government  (pemerintahan yang bersih), dan Good Governance (penyelenggara pemerintahan yang baik), memicu penilaian positif. 

Kalau ditelusuri, segenap kebijakan Jokwi, terlekat rambu-rambu agar terhindar dari prilaku korupsi. Muaranya untuk menciptakan Good Government  dan Good Governance. Lelang jabatan Satuan Kerja Perangkat Daerah, sebuah kebijakan yang dinilai innovatif, dan vested dari kebijakan lelang jabatan tersebut kental niat untuk membersihkan pemerintahan dan para pejabat dari prilaku korup. Malah masih dalam proses awal lelang jabatan, sudah ketahuan mana pejabat yang layak dan mana yang tak layak. Malah ada lurah yang masih menjabat terbongkar boroknya, awalnya karena sang lurah gerah dan memprotes kebijakan soal lelang jabatan tersebut. 

Transparansi penggunaan anggaran, dari awal juga menjadi komitmen Jokowi dan didukung deputinya Ahok. Selaku Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahok yang diberi kewenangan, juga melakukan sejumlah terobosan agar anggaran tak berpeluang digelapkan. Salah satu contoh adalah kebijakan Ahok yang me youtube kan setiap rapat, agar diketahui dan terinformasi ke publik.  DPRD DKI Jakarta pun tak berkutik ketika Jokowi dan Ahok tak memposisikan diri menjadi tukang lobbi dan berkongkalikong dengan DPRD, terkait sejumlah kebijakan yang  memerlukan permbahasan DPRD, salah satunya termasuk soal pembahasan R APBD yang diajukan pemerintah DKI Jakarta.

Soal Jalan Layang Non Tol kampung Melayu-Tanah Abang yang sempat dihentikan pengerjaannya juga merupakan sikap dan kebijakan Jokowi untuk menghindari agar kepemimpinannya dan pemerintahannya tak terjebak masalah. Sebab proyek senilai Rp 2.02 Triliun yang merupakan warisan pemerintahan sebelumnya diduga bermasalah karena tak selesai sampai batas waktu  pengerjaannya yaitu sampai akhir tahun 2012. Memang akhirnya, Jokowi memutuskan proyek tersebut dilanjutnya untuk kepentingan masyarakat, namun keputusan itu dilaksanakan setelah meminta pihak BPK dan BPKP melaksanakan audit. Setidaknya Jokowi berupaya agar masalah proyek Jalan Layang Non Tol tersebut, tak berimbas pada pemerintahan setelah dipimpinnya.

Gaya kemimpinan Jokowi sangat kental dengan sikap dan kebijakan penghindari hal-hal yang memberi peluang terjadinya prilaku korupsi. Dari sejumlah sikap dan kebijakan Jokowi yang demikian, yang menarik dan sangat patut jadi contoh adalah sikap Jokowi yang menyerahkan hadiah berupa Gitar Bas yang diterimanya dari personil band Metallica, Robert Trujillo, ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebelum menyerahkan hadiah gitar bass bermerek Ibanez warna merah maron tersebut ke KPK Jokowi sebelumnya juga menyampaikan dan memperlihatkannya gitar bass bertuliskan pesan kepada publik. Tujuan sosok penggemar musik rock dan fans Metallica dari Amerika tersebut,  menyerahkan hadiah Gitar Bas bertanda tangan sang pemilik gitar bass, agar KPK menilai apakah hadiah tersebut termasuk gratifikasi atau tidak. Kalau tidak ada unsur gratifikasinya, akan menjadi milik Jokowi dan jika dinilai sebagai gratifikasi, maka akan disita oleh Negara.

Sikap Jokowi tersebut mendapat apresiasi ditengah rendahnya kesadaran pejabat publik untuk melaporkan ketika mendapat hadiah. KPK pun memberikan apresiasi atas sikap  Jokowi. Salah satu media portal Nigeria pmnewsnegeria.com juga memuji langkah Jokowi. Tulisan di media tersebut, menyebutkan Jokowi berbeda dibandingkan dengan pejabat lain, karena rela melaporkan hadiah gitar bas pemberian Robert Tujillo. Bahkan apa yang dilakukan Jokowi jauh lebih baik daripada pejabat di Nigeria.

Tak berlebihan kalau dikatakan gaya kepemimpinan Jokowi yang berorientasi menghindari peluang terjadinya hal-hal yang berkaitan dengan korupsi, salah satunya termasuk penyerahan hadiah yang diterimanya berupa gitar bass dari bassis band Metallica, sebagai gaya cantik dari seorang Jokowi. Kalau dianggap untuk mencari popularitas terkait penyerahan hadiah gitar bas tersebut, sangat tak mungkin. Sebab segala sikap dan kebijakan seorang Jokowi sebelumnya, sudah teruji tak terindikasi semata-mata bertujuan mencari popularitas. Terlepas kalaupun ada yang menilai miring, yang pasti penyerahan hadiah gitar bas tersebut, dinilai sebuah keputusan yang cantik dari seorang Jokowi yang dikenal pro rakyat. (***)

Klik dan Baca Artikel ini di :

http://hukum.kompasiana.com/2013/05/09/gaya-cantik-jokowi-menghindarkan-prilaku-korup-558289.html

http://www.facebook.com/notes/simbolon-m-alinapiah/gaya-cantik-jokowi-menghindarkan-prilaku-korup/10151443746416864

Susno Berjiwa Satria, Ketua MA Pantas Dicopot

Susno Berjiwa Satria, Ketua MA Pantas Dicopot

Oleh : M Alinapiah Simbolon

Komisaris Jenderal Polisi (Purn) Susno Duadji terdakwa dua Kasus Korupsi sekaligus telah menyerahkan diri setelah sebelumnya ditetapkan sebagai buronan. Penyerahan diri mantan Kapolda Jawa Barat dan mantan Kabareskrim Polri tersebut, tak seheboh persoalan eksekusinya yang gagal dan tak seheboh pencarian saat Susno di buron, serta tak seheboh saat Susno Duadji muncul di Youtube ditengah pihak kejaksaan dan kepolisian melakukan penelusuran keberadaannya. Penyerahan diri Susno Duadji berlangsung senyap tanpa terdeteksi oleh media. Tak ada foto dan video hasil jepretan kamera para paparazzi saat Susno menyerahkan diri. Dia langsung datang ke Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Cibinong, setelah sebelumnya pengacara keluarga Susno terlebih dahulu berkordinasi dengan Jaksa Agung.

Penyerahan diri Susno, mengurangi polemik dan kehebohan terkait persoalan eksekusi terhadap Susno Duadji. Keheboran telah mereda, mungkin yang akan tersisa dan menjadi pembahasan adalah hal-hal yang dianggap menarik pasca penyerahan diri Susno Duadji. Salah satu hal yang menarik terkait munculnya pendapat yang menganggap Susno Duadji seorang kesatria, karena menyerahkan diri. Pendapat tersebut sangat menggelitik, Sebab penyerahan diri Susno Duadji, terjadi setelah seminggu diburon dan sempat dinyatakan sebagai buronan dan masuk DPO (daftar Pencarian Orang), malah sebelum buron Susno Duadji telah melakukan perlawanan dengan cara menolak dieksekusi. 

Ironisnya, apresiasi yang berlebihan, menganugrahkan Susno Duadji yang merupakan terpidana Kasus Korupsi  PT Salmah Arwana Lestari dan Kasus Korupsi Dana Pengamanan Pilkada Jawa Barat tersebut, keluar dari mulut Ketua Mahkamah Agung bernama Hatta Ali. Seolah tak sungkan dan dan seakan tak terbeban Ketua MA mengeluarkan pernyataan yang mencederai rasa keadilan masyarakat.

 “ Pak Susno ini betul-betul menunjukkan jiwa yang kesatria” demikian dikatakan Ketua MA, Hatta Ali Jumat, 3 Mei 2013, usai Lounching Majalah MA diJakarta, Ketua Mahkamah Agung, Hatta Ali, tak sungkan dan dan seakan tak terbeban mengeluarkan pernyataan yang menilai Susno Duadji telah menunjukkan jiwa kesatria. 

Tak hanya itu Hatta Ali juga memberikan pujian yang dialamatkannya kepada Susno Duadji. Penyerahan diri Susno Duadji menurutnya gambaran itikad sebagai warga negara yang baik, dan telah menunjukkan kewajiban taat pada hukum.

Apakah pantas Hatta Ali dengan kapasitasnya sebagai Ketua MA mengeluarkan pernyataan seperti itu ?  Dan pantaskah  pernyataan Ketua MA tersebut dialamatkan untuk orang seperti  Susno Duadji ?

Kalau berpikir secara logika, tak pantas seorang Ketua MA memberikan apresiasi dengan mengeluarkan pernyataan yang menganggap Susno Duadji seorang kesatria dan memuji Susno Duadji sebagai warga negara yang baik dan taat hukum.  Soalnya kalau berbicara fakta Susno Duadji telah melecehkan putusan yang dikeluarkan MA terkait kasus korupsi yang melibatkan dirinya sebagai terpidana. Sebelumnya Susno Duadji menolak di eksekusi dengan alasan putusan MA tersebut tak punya dasar untuk melakukan eksekusi karena tak ada dalam amar putusan MA memerintahkannya untuk dieksekusi. 

Jadi, sungguh tak etis jika Ketua MA mengeluarkan pernyataan yang menganggap Susno Duadji sebagai kesatria dan memuji setinggi langit Susno Duadji seorang yang taat hukum. Sementara Susno Duadji pernah menyepelekan putusan yang di keluarkan MA. 

Masih berbicara fakta, pernyataan sebagai seorang kesatria dan pujian sebagai warga yang taat pada hukum seperti yang decetuskan Ketua MA, juga tak pantas dialamatkan kepada Susno Duadji. Soalnya penyerahan diri Susno bukan didasari kesadaran  dari awal. Susno Duadji baru menyerahkan diri setelah sebelumnya dia melakukan resistensi dengan cara menolak saat dieksekusi oleh jaksa eksekutor di kediamannya, malah untuk mendukung penolakannya, saat itu Susno Duadji memakai jasa kekuatan puluhan massa dari Brigade Hizbullah yang merupakan ormas naungan Partai Bulan Bintang. Tak sampai disitu, Susno Duadji malah menghilang selama seminggu, sehingga dinyatakan buron dan dimasukan dalam DPO, dan saat itu pula Susno Duadji muncul di Youtube dengan pernyataan yang bahwa dia dtidak berada dimuka umum untuk menghindarkan eksekusi liar.

Seharusnya Hatta Ali berpikir lebih dulu sebelum menyatakan Susno Duadji seorang kesatria dan memuji Susno Duadji sebagai warna negara yang baik dan taat pada hukum.. dan sepatutnya seorang Ketua MA punya nalar untuk menilai. Dia seharusnya bisa menilai bahwa seorang yang pernah menolak dieksekusi dan mengabaikan putusan dari lembaga yang dipimpinnya yaitu MA, dan seorang yang sengaja menyembunyikan diri setelah menolak dieksekusi, sangat tak pantas dianggap sebagai kesatria dan tak layak dianggap sebagai warga negara yang baik dan taat pada hukum. 

Wajar jika pendapat Ketua MA Hatta Ali tersebut, menimbulkan polemik dan membuat geram publik yang membaca informasi seputar apresiasi dan pujian dari Ketua MA tersebut kepada Susno Duadji seorang terpidana Korupsi yang pernah menyepelekan dan membangkang putusan yang justru dibuat lembaga yang dipimpin Hatta Ali sendiri. Kalaupun ada yang menganggap Hatta Ali tak pantas lagi memimpin MA,  karena memberikan apresiasi dan pujian kepada Susno Duadji yang nyata telah menyepelekan upaya penegakan hukum, juga merupakan hal wajar bahkan dinilai sangat pantas. 

MA adalah salah satu lembaga tinggi negara, dan orang-orang di dalamnya adalah hakim-hakim agung yang punya dedikasi yang tinggi terhadap penegakan hukum, dan selalu bersikap normatit dan tak akan lari dari dari etika dan norma hukum ketika menyikapi persoalan yang berkaitan dengan penegakan hukum. Dengan demikian, sangat tak pantas dan merupakan sikap yang tak normatif dan bertentangan dengan etika dan mnorma hukum, jika Ketua MA yang juga seorang Hakim Agung  memberikan apresiasi dan pujian dengan sebutan kesatria dan warga negara yang baik dan taat hukum kepada seorang koruptor bernama Susno Duadji, yang terbukti pernah membangkang saat dieksekusi dan mengabaikan putusan dari lembaga tingga MA, sebagai. Yang jelas rasa keadilan masyarakat terasa dicederai oleh pernyataan tersebut. 

Dalam konteks ini, dan dari segi kepantasan, maka sikap Hatta Ali tersebut, membuatnya pantas dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MA. Dan Hatta Ali harus bisa berjiwa kesatria jika dia dianggap tak pantas atau pun jika dicopot sebagai Ketua MA maupun sebagai Hakim Agung. (***)

Klik dan Baca juga Artikel ini di :

http://hukum.kompasiana.com/2013/05/05/susno-berjiwa-satria-ketua-ma-pantas-dicopot-557256.html

http://www.facebook.com/notes/simbolon-m-alinapiah/susno-berjiwa-satria-ketua-ma-pantas-dicopot/10151437979781864