Megawati-Jokowi, Skenario Uji Coba

Megawati-Jokowi,  Skenario Uji Coba

Oleh : M Alinapiah Simbolon

Ada tiga skenario yang dienduskan petinggi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI) yang berkenaan pasangan alon presiden (capres)  dan calon wakil presiden (cawapres) partai mocong putih tersebut. Diantaranya menduetkan Megawati-Jokowi, menduetkan Jokowi dengan kader PDIP dan menduetkan Jokowi dan berkoalisi dengan partai lain dengan mengusung Jokowi sebagai capres. Nama Jokowi masuk dalam ketiga skenario. satu skenario dalam poisisi sebagai cawapres dan dan dua skenario dalam poisi sebagai capres.

Yang menarik untuk disikapi adalah skenario pertama yang menduetkan Megawati-Jokowi.  Kata Hasto, politisi PDIP yang pertama sekali mengenduskan ketiga skenario tersebut, bahwa skenario menduetkan Megawati-Jokowi merupakan hasil kajian dan survei,dan katanya lagi internal PDIP masih mengharapkan sosok kepemimpinan Megawati untuk mengatasi persoalan krisis bangsa yang sangat berat, dan Megawati pun akan berfungsi menjadi pelindung Jokowi.

Sepertinya agak sumbang terdengar dan terasa ada keraguan soal kebenaran adanya kajian dan survei yang dikatakan Hasto. Namun, benar-tidaknya ada survey, lalu kapan pula hal itu dikaji dan di survei oleh PDIP, hanya Hasto lah yang tahu, karena dia yang mengenduskannya ke publik. Skenario menduetkan Megawati-Jokowi yang konon katanya merupakan keinginan internal PDIP berdasarkan hasil kajian dan survei, kesannya memang sengaja dimunculkan ke publik. Apakah Hasto mengenduskan itu atas sepengetahuan Megawati atau memang atas suruhan Megawati, ataupun memang atas inisiatifnya sendiri, atau juga memang benar kajian dan survei, yang pasti skenario duet Megawati-Jokowi memang sengaja dimunculkan ke publik untuk dijadikan wacana sampai menjelang ditetapkannya capres PDIP oleh Megawati..

Skenario menduetkan Megawati-Jokowi, terasa kental maksud politiknya. Selain untuk dijadikan opsi, tak keliru kalau dianggap munculnya skenario duet Megawati-Jokowi, mengindikasikan bahwa Megawati masih berambisi menjadi capres, dengan kata lain Megawati juga belum sepenuhnya rela kalau capres PDIP jadi jatah Jokowi, kendati Jokowi kader PDIP dan arus dukungan untuk jokowi agar dijadikan capres oleh PDIP semakin menguat.

Memang Megawati  menyadari bahwa dirinya tidak lagi punya modal elektabilitas untuk mendukung dirinya mencapres, dan Megawati menyadari juga kalau publik lebih menginginkan Jokowi yang dicapreskan PDIP dengan elektabilitasnya sangat tinggi bahkan mengalahkan capres yang telah lebih diusung partai lain. Namun harus diingat bahwa Megawati punya kompetensi yang besar untuk menentukan siapa capres yang diusung PDIP.

Bisa saja Megawati bertindak apriori dan menetapkan dirinya menjadi capres, tanpa pertimbangan apapun, Bahkan Jokowi tidak bisa berkutik jika dijadikannya wacapresnya, sebab kewenangan itu memang ada pada Megawati, dan dialah quen makernya PDIP. Namun, mengingat besarnya dukungan publik agar Jokowi jadi capres, apalagi Jokowi berpeluang menang jika dicapreskan, serta pengaruh dan nilai jual sosok Jokowi berpotensi memenangkan PDIP pada Pileg 2014 mendatang, dan diramalkan jika Jokowi dicapresken sebelum pileg maka elektabilitas PDIP meningkat dua kali lipat,  membuat Megawati tak mau bertindak konyol mengambil langkah mencapreskan dirinya, karena cara itu akan berpotensi menghancurkan citranya dan menghancurkan PDIP yang tengah berkibar.

Memunculkan dan mewacanakan skenario duet Megawati-Jokowi, ke publik, tampaknya merupakan satu-satunya cara untuk mencari peluang agar bisa mencapreskan Megawati. Meskipun skenario ini terkesan dipaksakan, dan dibuat seolah jadi opsi (pilihan), yang pasti skenario duet Megawati-Jokowi, tetap lebih dominan menjual sosok Jokowi, ketimbang menjual sosok Megawati yang tak lagi punya nilai jual dan tak diharapkan publik untuk jadi capres PDIP. Sementara dua skenario lainnya juga sengaja sama-sama diwacanakan dengan skenario duet Megawati-Jokowi, dengan maksud menjadi peredam agar publik tak kecewa dan tak langsung responsif dengan skenario pertama yang menduetkan Mega-Jokowi.

Artinya dengan masuknya (dimasukan) nama Jokowi yang di ketiga skenario capres tersebut, PDIP diharapkan publik tetap berpersepsi bahwa sosok Jokowi lah lebih dominan di tiga skenario tersebut,  sehingga publik tidak langsung berpandangan negatif menilai skenario pertama yang menduetkan Megawati-Jokowi. Jadi PDIP terkesan hati-hati mengenduskan skenario duet Megawati-Jokowi, karena khawatir mengecewakan mencederai kalangan perasaan arus bawah yang memang  real mendukung Jokowi  jadi capres.

Memang duet Megawati-Jokowi masih sebatas skenario yang diwacanakan, bahkan tak salah kalau dianggap sebagai uji coba menjual duet Megawati-Jokowi sebelum ditetapkannya capres PDIP dengan tujuan apakah bisa diterima publik atau tidak, dan  sekaligus untuk melihat situasi apakah masih ada peluang Megawati dicapreskan tanpa menpengaruhi elektabilitas PDIP dan tanpa mengecewakan publik yang menginginkan Jokowi jadi capres PDIP, sebagaimana diketahui bahwa pengaruh Jokowi apalagi jika dicapreskan oleh PDIP berpeluang besar memenangkan PDIP di Pileg 2014 nanti.

Uji coba dengan menggunakan skenario menduetkan Megawati-Jokowi, memang tak menjadi polemik yang berlebihan, Namun publik dan arus bawah khususnya komunitas masyarakat yang mendukung dan menginginkan Jokowi jadi capres, bukan berarti tak merasa kecewa dengan munculnya skenario tersebut. Kekecewaan publik dan arus bahwa tergambar dari komentar-komentar  pembaca terhadap pemberitaan terkait skenario menduetkan Megawati-Jokowi  di media-media online. Sebagian besar yang berkomentar menilai negatif atas skenario duet Megawati-Jokowi. Sangat banyak komentar yang mencibir dan tak sedikit pula komentar yang mengatakan takkan memilih Megawati sebagai capres meskipun Jokowi wacapresnya. Bahkan ada pembaca yang menuliskan komentar mengklaim seluruh keluarganya takkan memilih Megawati jika dicapreskan. Ada juga yang mengaku kecewa terhadap Jokowi jika mau diwacapreskan dengan Megawati.

Kalau Megawati dan petinggi PDIP menginginkan PDIP menjadi partai pemenang, sepatutnya skenario menduetkan Megawati-Jokowi yang diwacanakan dan dijadikan opsi serta uji coba untuk mencari peluang mencapreskan Megawati, jangan sampai terealisasi. Jika pun akhirnya Megawati memaksakan skenario menduetkan dirinya berpasangan dengan Jokowi sebagai sebagai pasangan capres-wacapres yang diusung PDIP, apalagi jika ditetapkan sebelum Pileg 2014, maka PDIP harus bisa menerima konsekwensi tidak berpeluang menjadi partai pemenang  di Pileg 2014, karena arus bawah yang komunitasnya sangat besar memang menginginkan Jokowi jadi capres, kemungkinan besar  tidak akan memilih PDIP di Pileg 2014. Mungkin tak hanya sekedar itu, simpatisan PDIP yang juga simpati dengan Jokowi bisa jadi kecewa dan mengambil sikap mengalikan pilihan dari ke partai lain.

PDIP juga takkan akan mungkin melakukan kekonyolan memaksa Jokowi meyakinkan publik terutama arus bawah yang mendukungnya jadi capres, agar mendukungnya juga ketika dia diposisikan cawapres. Dan seandarinya pun Jokowi diarahkan untuk itu,  tampaknya mustahil akan dilakukan Jokowi, karena resiko politiknya sangat besar dan berpeluang menghancurkan citra Jokowi, serta menjadi celah bagi lawan politik untuk menghancurkan kredibilitas Jokowi. Lalu kalaupun dilakukan, juga tak menjamin akan efektif, sebab untuk urusan kepentingan politik, publik dan arus bawah tak bisa diarahkan dan dikooptasi Jokowi, karena publik dan arus bawah mendukung Jokowi bukan karena perintah dan arahan, tapi karena murni berdasarkan penilaian positif terhadap sosok Jokowi yang dinilai sebagai pemimpin yang benar-benar merakyat dan berpihak kepada rakyat.

Skenario menduetkan Megawati-Jokowi, sudah dienduskan. Skenario itu sudah jadi wacana dan muncul anggapan segaja dimunculkan untuk jadi salah satu opsi atau pilihan. Tak tak keliru juga dianggap sebagai uji coba untuk melihat situasi apakah Megawati berpeluang untuk dicapreskan. Meskipun dimunculkan  sebagai ujicoba, namun skenario menduetkan Megawati-Jokowi tersebut sangat beresiko. Sekecil apapun resikonya, yang jelas skenario ujicoba yang telah mewacana tersebut, telah memicu penilaian negatif dan membuat publik bisa membaca sikap Megawati yang ternyata belum rela jatah capes PDIP jatuh ke tangan Jokowi, dan menggambarkan bahwa ternyata Ketua Umum PDIP itu masih berambisi menjadi capres.

Terlepas Megawati masih berambisi jadi capres dan tak rela memberikan jatah capres PDIP ke Jokowi, dan terlepas Megawati masih berambisi jadi capres, Megawati dan PDIP harus menyadari dan mempertimbangkan fakta dan hasil survei dari sejumlah lembaga survei yang terus menempatkan Jokowi tetap bercokol ditempat teratas capres berelektabilitas tertinggi dan berpeluang menang di Pilpres jika dicapreskan. Megawati dan PDIP juga harus wanti-wanti, karena setelah terendusnya skenario menduetkan Megawati-Jokowi, sebuah lembaga survei melalui hasil surveinya telah menobatkan Jokowi sebagai Capres Setengah Dewa, dengan alasan partai mana saja (termasuk partai kecil) yang mencapreskan Jokowi sebelum Pileg 2014, elektabilitas partai itu akan naik secara drastis.

Baca juga di sini :

http://politik.kompasiana.com/2013/12/16/megawati-jokowi-skenario-uji-coba-619627.html

https://www.facebook.com/notes/m-alinapiah-simbolon/megawati-jokowi-skenario-uji-coba/10151852700801864

Profesor Yusril Nyapres, “Nafsu Besar Tenaga Kurang”

Profesor Yusril Nyapres, “Nafsu Besar Tenaga Kurang”

Oleh : M Alinapiah Simbolon

Kepakaran Prof Dr Yusril Ihza Mahendra SH Msc, di bidang hukum tidak perlu diragukan. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia tersebut adalah Ahli hukum tata Negara, dan berpengalaman di pemerintahan, Kecerdasannya sebagai sosok Profesor di bidang hukum pun tak hanya sebatas teori. Dia juga berprofesi sebagai praktisi hukum (advokat),

Sebagai ahli hukum dan praktisi, Yusril terbilang sosok yang lihai dan cerdas memanfaatkan celah hukum. Beberapa kali pihak pemerintah dibuatnya gigit jari dan bertekuk lutut. Gugatan judicial review yang diajukan Yusril terhadap sejumlah peturan dan kebijakan yang dibuat pemerintah atau lembaga pemerintah, berhasil dimenangkannya. Karena kepiawaiannya itu juga Yusril terbukti berhasil melepaskan diri dari jeratan kasus korupsi Sisminbakum yang sempat menjadikannya berstatus tersangka. Bahkan surat pencekalan yang dikeluarkan Kejaksaan Agung atas dirinya berhasil dilemahkannya dengan senjata judicial review. Terakhir Yusril melalui judicial reviewnya berhasil meloloskan Partai Bulan Bintang (PBB) sebagai peserta pemilu 2014, setelah sebelumnya hasil KPU menetapkan PBB tak lolos verifikasi.

Dunia politik juga menjadi bagian hidup Yusril, dan itu sinkron dengan eksistensinya sebagai pakar hukum tatanegara maupun sebagai praktisi. Peranannya memberi advis kepada Presiden Suharto agar mundur saat bergulirnya reformasi, membuat Yusril menjadi sosok yang diperhitungkan di kancah perpolitikan nasinal. PBB adalah salah satu partai yang kelahirannya dibidani dan dipimpin oleh Yusril diawal era reformasi, dan di partai itulah Yusril memulai kiprahnya di dunia politik praktis. Lalu hasil pemilu pertama era reformasi Yusril pun berhasil berada di lembaga legislatif, dan menjadi salah satu tokoh sentral poros tengah saat itu, sehingga Abdulrahmah Wahid alias Gusdur terpilih menjadi Presiden RI mengalahkan Megawati. Tak hanya itu tiga kalai jabatan Menteri pun dipegangnya, yakni Menteri Hukum dan Per Undang-Undangan  di Kabinet Persatuan Nasional di masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahir (Gus Dur), Menteri Hukum dan HAM di Kabinet Gotong Royong dimasa pemerintahan Presiden Megawati, dan Menteri Sekretaris Negara di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I dimasa pemerintahan Presiden SBY periode pertama.

Profesor Yusril telah resmi diproklamirkan sebagai bakal calon presiden yang diusung oleh PBB, yaitu partai yang merupakan rumah politik yang dibangun Yusril di awal reformasi. Pencapresan itu adalah cita-cita dan tujuan politik dari Ketua Dewan Syuro PBB tersebut. Dan kini dia sudah berstatus capres yang diusung PBB, kendati belum berstatus capres resmi pada Pilpres, karena masih menunggu hasil proses dari agenda politik selanjutnya.

Menarik dan sedikit menggelitik terkait pencapresan Sang Profesor tersebut. Pertama pencapresan Yusril sengaja di deklarasikan di Surabaya Jawa Timur karena diklaim sebagai basis suara PBB, namun kenyataannya sangat kontradiktif sebab massa yang hadir didaerah tempat acara deklarasi yang diklaim sebagai basis masa PBB ternyata hanya dihadiri ratusan orang. Dari gebyar dan banyaknya massa deklarasi pencapresan Yusril kalah jauh dengan massa yang hadir pada sejumlah acara deklarasi Calon Bupati, Cawalkot maupun  Cagub yang pernah berlangsung di beberapa daerah.

Lalu pencapresan Yusril yang dibaluti slogan “Bangun Negeri Tanpa Korupsi” juga memunculkan pesimitis, sebab Yusri yang terrefleksi dalam sejumlah tindakannya terbukti tak mendukung pemberantasan korupsi. Dia dan PBB menjadikan  Susno Duaji sebagai Caleg DPR RI di saat mantan Kabareskrim Polri itu masih tersangkut kasus korupsi dan tengah menunggu putusan kasasi Mahkamah Agung. Lalu pasca keluar Putusan MA yang menolak kasasi Susno, Yusril terang-terangan membackup penolakan Susno saat hendak dieksekusi oleh kejaksaan, dengan mengerahkan massa PBB menghalangi proses eksekusi, serta mendampingi saat Susno diamankan di Polda Jawa Barat. (baca : http://hukum.kompasiana.com/2013/04/28/langkah-konyol-sang-profesor-555180.html dan http://ali-dolisimbolon.blogspot.com/2013/04/langkah-konyol-sang-profesor.html

Selain itu masih ada fakta lain Yusril dan PBB mencalegkan figur yang masih tersandung kasus korupsi. Caleg dimaksud telah di vonis dengan hukuman 1,5 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Medan, dan hukuman itu dikuatkan oleh putusan ditingkat banding oleh Pengadilan Tingkat Medan, dan saat ini masih tengah menunggu keputusan kasasi MA. Sosok caleg tersebut adalah mantan Bupati Simalungun Sumatera Utara Drs Zulkarnain Damanik MM, yang diusung PBB sebagai caleg DPR RI dari Dapil Sumut 3.

Berangkat dari fakta itu penulis menilai, slogan yang diusung Yusril sebagai capres yaitu “Bangun Negeri Tanpa Korupsi” menjadi sebuah slogan kosong alias jargon pepesan. Dan tak salah jika slogan tersebut digemakan untuk menambah daya tarik  dan mencari respon simpati dari pencapresan Yusril yang punya kapasitas dibidang hukum. Slogan itu juga mengambarkan seolah Yusril adalah capres yang konsen dan komit memberantas korupsi.

Slogan yang nyaris sama dengan slogan Partai Demokrat sebelum berkuasa yaitu “Katakan Tidak Pada Korupsi” yang faktanya belakangan tidak sesuai dengan slogannya,  sebab setelah berkuasa justru yang jadi pelaku korupsi adalah para petinggi Partai Demokrat, bahkan yang terjerat diantaranya yang ikut tampil beriklan ria menggemakan slogan tersebut.

Melihat pencapresan Yusril yang kurang bergaung, dan usungan slogan yang dinilai kontradiktif dengan fakta terdahulu, menggambarkan bahwa pencapresan Yusril masih sebatas berada pada tataran ambisi seorang figur yang merasa masih diperhitungkan dikancah perpolitikan nasional. Kendati Yusril menampik adanya anggapan dia terlalu ambisius dalam mengejar kursi presiden.

Secara ketokohan, tak ada yang menampik kalau Yusril merupakan salah satu tokoh yang punya nama. Kepakaran dan kepiawaiannya sebagai ahli hukum dan praktisi hukum serta pengalaman dipemerintahan tak perlu diragukan. Sebagai politisi diapun dianggap politikus hebat dan punya pengalaman. Namun kalau Yusril menampik dia tidak ambisius, seharusnya pendeklerasiannya sebagai capres tidak dilakukan sebelum tahu hasil yang diraih PBB pada Pileg 2014. Ini adalah persoalan capaian PBB sebagai kekuatan politik yang mendukung pencapresanYusril. Yusril seharusnya menyadari kekuatan PBB sejak berdiri hanya sebagai kekuatan penggembira, yang dari Pileg ke Pileg tak mampu meraih kekuatan suara yang signifikan untuk menggiring capres sendiri, malah pada pemilu legislatif 2009 lalu, PBB tak bisa menempatkan legislatornya di Senayan, karena PBB tak berhasil lolos Parlementary Threshold.

Dan diprediksi hasil Pileg 2014 PBB juga masih sangat-sangat diragukan bisa meraih suara untuk menggiring capresnya sendiri. Malah sebaliknya, PBB diprediksi sangat berpeluang akan mengalami nasib yang sama seperti pada pemilu 5 tahun yang lalu. Hasil survei elektabilitas partai dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang diumumkan bulan oktober2013 lalu, serta survei terbaru dari elektabilitas survei dari Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS), sama-sama memprediksi PBB termasuk salah satu tak bisa menempatkan legislatornya di senayan, karena tak lolos Parlementary Threshold.

Sebagai seorang pakar seharusnya Yusril sudah bisa memprediksi bahwa raihan suara PBB berpeluang bakal tak jauh dari hasil pileg sebelumnya. Hasil survei partai dan survei capres, nama PBB dan nama  Yusril juga tetap berkutat di kisaran angka nol koma sekian persen. Meskipun Yusril mengaku tak percaya dan tak terpengaruh hasil survei, tapi disatu sisi Yusril menyadari kalau dia juga meragukan bisa menjadi capres yang ikut bertarung di Pilpres mendatang, untuk itulah diapun kembali mempertaruhkan krediblitasnya dengan melakukan resistensi hukum yaitu men judicial review kan UU Pilpres yang ke Mahkamah Konstitusi, dengan tujuan agar bisa bertarung merebut RI 1 pada Pilpres 2014 mendatang.

Kalaupun Yusril menyadari bahwa PBB, sangat sulit untuk menggiring capres sendiri, tentu pencapresan Yusril tersebut memang sangat dipaksakan, dengan mengharapkan bisa ikutkompetisi capres menunggu keajaiban yang turun dari MK. Pencapresan Yusril oleh PBB ibarat kata pepatah “Nafsu besar tenaga kurang”, berambisi jadi capres tapi tak di dukung oleh kekuatan politik yang kuat untuk mendukungnya.

Kalaupun pencapresan Yusril ada maksud politik tertentu, setidaknya untuk sekedar menjaga eksistensi Yusril agar tetap bergaung dan tetap sebagai tokoh yang diperhitungkan. Dan kemungkinan juga  pencapresan itu digaungkan sebagai umpan untuk mendapatkan nilai tawar untuk posisi cawapres, dan itupun kalau saat diajak berkoalisi raihan suara PBB dianggap pantas mendapat jatah cawapres. Kalau tidak atau misalnya posisi PBB justru sama dengan hasil pemilu 2009 sebagaimana diprediksikan, maka deklarasi Sang Profesor Yusril sebagai capres PBB memang pantas dikiaskan seperti kata pepatah “nafsu besar tenaga kurang”, dan pendeklerasian Yusril sebagai capres oleh PBB hanya tinggal kenangan.

Penulis : M Alinapiah Simbolon

Baca juga di sini :

http://politik.kompasiana.com/2013/12/13/profesor-yusril-nyapres-nafsu-besar-tenaga-kurang-619003.html

https://www.facebook.com/notes/m-alinapiah-simbolon/profesor-yusril-nyapres-nafsu-besar-tenaga-kurang/1015184785296864

Salahkan Media, Elit Partai Demokrat Bertindak Kalap

Salahkan Media, Elit Partai Demokrat Bertindak Kalap

Oleh : M Alinapiah Simbolon

Petinggi Partai Demokrat, seperti tak tahu berbaut apa-apa menghadapi cecaran pemberitaan media yang berhubungan dengan borok partai yang dikomandoi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut, termasuk gencarnya pemberitaan terkait kasus-kasus korupsi yang melibatkan para politisinya. Seakan mengalami kebuntuan, apalagi pemberitaan dimaksud sangat mengganggu elektabilitas partai tersebut, makanya lagi lagi langkah yang dilakukan politisi Partai Demokrat yakni menyampaikan curahan hati (Curhat) ke publik,  dan ironisnya dalam curhatnya kembali dikambinghitamkan alias disalahkan adalah media dengan dalih terlampau berlebihan pemberitaannya dan tak berimbang.

Partai Demokrat merasa disudutkan sejumlah media seputar kasus korupsi Hambalang, Century hingga SKK Migas, yang selalu dikaitkan dengan Partai Demokrat dan SBY. Itulah yang menjadi curhat terkini dari Partai Demokrat melalui Wakil Ketua Umumnya, yang juga Ketua Fraksi Demokrat DPR RI Nuhayati Ali Assegaf, saat temu pers di Gedung DPR RI Jumat, 6 Desember 2013 lalu.

Curhat tersebut adalah curhat untuk kesekian kalinya yang diungkapkan kalangan petinggi Partai Demokrat secara resmi ke publik, dan sengaja disampaikan agar dilansir media. Sebelumnya SBY baik selaku presiden maupun sebagai pemimpin tertinggi dan berkuasa penuh di Partai Demokrat dalam beberapa kesempatan, juga melakukan hal yang sama, yaitu curhat sembari menyalahkan media.

Pada Acara Silaturrahmi dengan Pengurus PWI periode 2013-2015 di Banjar Baru Kalimantan Selatan, 24 Oktober 2013 lalu, Presiden SBY mengatakan dirinya merupakan salah satu korban pers. Berselang dua hari kemudian(26 Oktober 2013) SBY pun curhat lagi di Acara Temu Kader Nasional Partai Demokrat di Sentul. Pada acara itu SBY berkeluh kesah, kalau dirinya dan Partai Demokrat terus-terusan disudutkan oleh media massa. SBY curhat bahwa dua tahun belakangan Partai Demokrat dihabisi media dan lawan politik. Bahkan SBY mempertanyakan, kenapa media terus memberitakan kasus korupsi yang melibatkan kader Partai Demokrat.

Sebenarnya sudah sejak lama kalangan petinggi Partai Demokrat kerap menyampaikan curhat terkait pemberitaan hal-hal negatif yang mendera Partai Demokrat. Tak hanya curhat, upaya perlawanan juga sudah dilakukan petinggi partai itu dengan melaporkan dua media televisi swasta yaitu Metro TV dan TV One ke Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) pada tahun 2012. Kedua media diadukan karena merasa pemberitaan tentang Partai Demokrat telah dipengaruhi oleh kepentingan politik pemiliknya yang masing-masing merupakan pimpinan partai politik.

Terlepas apa yang dicurhatkan petinggi  Partai Demokrat dan juga SBY merupakan fakta ataupun tidak, sebenarnya petinggi Partai Demokrat termasuk SBY sendiri menyadari adanya bias  dari langkah curhat dengan menyalahkan sejumlah media. Namun disisi lain elite partai itu juga sadar bahwa Partai Demokrat tidak punya media terkenal, baik televisi, koran dan media online, untuk mengimbangi gencarnya pemberitaan tenang hal yang negatif terhadap Partai Demokrat, dan SBY juga menyadari hal itu ketika menyampaikan curhatnya di Acara Temu Kader Nasional Partai Demokrat di Sentul.

Lalu untuk memanfaatkan media televisi pemerintah yaitu TVRI juga tak mungkin, karena media plat merah itu yang memang harus indefenden. Dan masih segar dalam ingatan, ketika Stasiun TV pemerintah itu menayangkan live acara konvensi capres Partai Demokrat selama dua jam pada bulan Septermber 2013 lalu, langsung memicu protes dan dilaporkan sejumlah LSM ke KPI. Sementara koran Jurnal Nasional, yang diketahui sebagai media cetak milik salah satu elit Partai Demokrat, juga tak mampu menjadi bacaan publik secara luas, karena kalah ngetop dan kalau bersaing dengan media cetak nasional lainnya, sehingga tak efektif mengkounter pemberitaan miring terhadap Partai Demokrat dan SBY dan kurang bergaung memberitakan sisi positif SBY dan Partai Demokrat

Ditengah kebuntuan mencari cara meredam pemberitaan negatif dan dihadapi dengan kondisi elektabilitas partai yang semakin rontok, dan dianggap sulit dipulihkan akibat derasnya pemberitaan negatif, membuat petinggi Partai Demokrat memanfaatkan cara curhat ke publik dan menyalahkan sejumlah media dalam curhatnya. Cara itu dianggap langkah yang tepat sebagai salah satu upaya klarifikasi, meskipun dianggap terkesan cengeng dan dianggap sebagai tindakan kalap. Paling tidak itu upaya tindakan sementara sekedar mengkounter dan upaya mengimbangi deraan pemberitaan miring terhadap Partai Demokrat.

Sejatinya, SBY dan petinggi Partai Demokrat menyadari bahwa tindakan menyalahkan media via curhatnya, sangat berkonsekwensi dan bisa menjadi bumerang. Walaupun faktanya SBY dan Partai Demokrat menilai dan merasakan disudutkan. Namun yang disayangkan, sebagai politikus kelas atas, SBY dan petinggi Partai Demokrat seharusnya tidak mengambil langkah menyudutkan media, termasuk juga halnya tindakan mengadukan dua media (Metro TV dan TV One) ke KPI yang dilakukan petinggi Partai Demokrat  pada tahun 2012 lalu, meskipun itu tindakan prosedural. Curhat boleh-boleh saja, tapi menyudutkan media adalah tindakan yang seyogianya harus dipikirkan dan dipertimbangkan untung ruginya secara politis. Ingat, partai politik ataupun penguasa yang berposisi memusuhi atau berlawanan dengan media jelas merugi secara politik. Ingat, Kaisar Perancis Napoleon Bonaparti yang terkenal pernah mengatakan bahwa dia lebih takut dengan 10 jurnalis daripada 100 divisi tentera musuh.

Setidaknya SBY dan petinggi partainya, harus memaklumi bahwa tingginya intensitas pemberitaan kasus korupsi yang melibatkan politisi Partai Demokrat belakangan ini, merupakan hal wajar dilakukan media, sebab kasus korupsi yang terkait dengan pusat kekuasaan atau penguasa adalah berita aktual dan menarik dan jadi atensi publik. Media yang memberitakan juga tak ingin medianya kalah bersaing dengan media lain, sehingga tetap menyajikan berita demikian.

Kalau berbicara konsekwensi yang timbul dari tindakan kalap yang ditunjuklkan sejumlah petinggi Partai Demokrat dan SBY yang menyalah media, tentu berimbas kuat semakin intensifnya pemberitaan negative yang terkait dengan Partai Demokrat dan SBY. Mungkin saja pemberitaan negatif terkait Partai Demokrat dengan kadar berlebihanm belakangan ini memang merupakan imbas dari tindakan pihak Partai Demokrat yang pernah mengadukan dua media TV swasta dua tahun yang lalu, ditambah lagi tindakan yang kerap menyalahkan media dari pihak Partai Demokrat. Sebab harus juga diingat bahwa solidaritas dikalangan pekerja media masih kuat dan kental, kondisi itu membuka peluang  pemberitaan yang mengedepankan kasus-kasus korupsi yang melibatkan politisi Partai Demokrat dan berkaitan dengan SBY. suguhannya akan semakin instensif dan besar porsinya.

Dan bukan tak mungkin terguran KPI kepada 6 media stasiun TV pada tangggal pada tanggal 6 Desember 2013. menjadi pemicu semakin intensifnya pemberitaan terkait kasus korupsi yang melibatkan para politisi Partai Demokrat maupun yang berkaitan dengan hal-hal negatif yang mendera Partai Demorkat dan SBY. Serta tak tertutup kemungkingan juga menjadi pemicu, karena kalangan media menganggap temu pers yang digelar Nurhayati Ali Assegaf, memang sengaja digelar satu hari setelah keluarnya terguran KPI kepada 6 TV Swasta, dengan maksud dan tujuan memakzulkan bahwa sejumlah media yang dituduhkan melakukan pemberitaan miring terhadap Partai Demokrat dan SBY adalah sebuah pembenaran sejalan dengan keluarnya terguran KPI tersebut..

Sebagai kekuatan politik menyalahkan media seperti yang dilakukan pihak Partai Demokrat adalah langkah yang tak tepat. SBY dan petinggi partai berlambang mercy itu harus menyadari bahwa kondisi Partai Demokrat yang elektabilitasnya merosot dan terposisi sebagai partai bercitra negatif  dan dituding sebagai partai sarang korupsi adalah faktor perbuatan sejumlah politisinya yang memang terlibat berbagai kasus korupsi, apalagi saat sekarang ini sejumlah kasus korupsi yang melibatkan banyaknya politisi Partai Demokrat, proses hukumnya tengah hangat-hangatnya ditangani Komisi Pemberantasan korupsi (KPK). Selain itu pemerintahan dibawah kendali SBY juga dinilai publik tak membawa perubahan. Prilaku korupsi semakin menjamur selama pemerintahan Presiden SBY dan  justru kebanyakan dilakukan politisi dan pejabat dari kalangan partai yang dipimpin SBY.

Menyalahkan media juga bukan langkah yang elegan, dan kesannya membuat SBY seakan lupa diri bahwa dia dan Partai Demokrat juga pernah dibesarkan oleh pemberitaan media. SBY dan politisi Partai Demokrat seharusnya sadar bahwa SBY bisa jadi presiden  dan Partai Demokrat bisa besar dan jadi pemenang tak terlepas dari peranan media. Sebelum jadi presiden citra SBY sangat positit.  SBY dan politis Partai Demokrat tentu masih ingat, ketika Taufik Kiemas (suami Megawati yang saat itu sedang menjabat sebagai Presiden RI) pernah menyindir SBY (saat itu menjabat Menko Polkam) seperti anak kecil,  karena SBY saat itu curhat ke media bahwa dia tak pernah diajak rapat oleh presiden Megawati. Sindiran Taufik Kiemas itu justru membuat SBY semakin dikenal. Apalagi setelah itu SBY mengundurkan diri dari jabatan Menko Polkam Kabinet Gotong Royong dibawah pemerintahan Presiden Megawati, membuat SBY jadi figur terkenal dengan tercitra positif dimata publik. Dan itu tidak akan terjadi tanpa peranan media yang mengkemas pemberitaan-pemberitaan tentang SBY sangat positif karena SBY saat itu dalam posisi dianaktirikan oleh pemerintahan Megawati dan dilecehkan oleh sindiran Taufik Kiemas.

Lalu pada Pilpres 2004 SBY berhasil menang dan menjadi Presiden, tentu tak terlepas peranan pemberitaan positif dari media, padahal saat itu partai Demokrat yang mendukung SBY bukanlah partai pemenang pemilu legislatif. Kemudian pada Pileg 2009 Partai Demokrat jadi pemenang dan SBY terpilih kembali pada Pilpres 2014, dan kedua kemenangan itu  juga tak terlepas dan peran pemberitaan positif dari media.

Jadi kalau saat ini SBY dan sejumlah elit Partai Demokrat menyalahkan media karena pemberitaan negatif terhadap dirinya dan partai yang dipimpinnya, mungkin karena SBY sedang dalam kondisi galau dan gusar, sehingga tak mampu alias tak tahu lagi mencari formula dan cara yang tepat untuk memulihkan citra Partai Demokrat yang elektabilitasnya semakin terpuruk. Kondisi itu juga membuat SBY dan petinggi Partai Demokrat seakan lupa diri sehingga menyalahkan media, tanpa mengingat dan mempertimbangkan bahwa media dengan pemberitaan-pemberitaannya juga pernah sangat berjasa membesarkan SBY dan Partai Demokrat.

Atau mungkin juga langkah yang ditempuh menyalahkan media melalui curhat sangat disadari oleh SBY dan elit partainya akan imbas dan resikonya. SBY dan cs nya mungkin sudah membuat kalkulasi kalau elektabilitas partai mereka dengan kondisi saat ini, tak kan lagi bisa terdongkrak apapun cara yang dilakukan. Namun apapun kondisinya, alasan dan pertimbangannya, mengkambinghitamkan media yang  seperti yang dilontarkan sejumlah elit Partai Demokrat dan SBY adalah tindakan yang tak elegan dan dinilai tindakan kalap.

Baca juga di sini :

http://politik.kompasiana.com/2013/12/10/salahkan-media-elit-partai-demokrat-bertindak-kalap-617908.html

https://www/facebook.com/notes/m-alinapiah-simbolon/salahkan-media-elit-partai-demokrat-bertindak-kalap/1015184099641864

Ejekan Anas Menyengat Partai Demokrat

Ejekan Anas Menyengat Partai Demokrat

Oleh : M Alinapiah Simbolon

Pasca tergusur  dari pucuk pumpinan dan dari Partai Demokrat, Anas Urbaningrum tak berhenti menyerang Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Partai Demokrat. Anas tahu betul memilih isu yang dijadikan senjata untuk menyerang  SBY dan partai yang pernah dipimpinnya tersebut.  Dan serangan Anas dengan senjata isu yang digelontorkannya selalu efektif membuat para politisi Partai Demokrat merasa tersengat.

Untuk kali ini isu yang dilontarkan Anas menyerang SBY dan Partai Demokrat, termasuk isu ringan dan bahkan bisa dibilang isu yang tak berkualitas. Namun kesan yang ditangkap isu tersebut secara eksplisit memang bertujuan menyindir, atau sangat tepat juga disebut mengejek dengan target merendahkan serta mempermalukan SBY dan Partai Demokrat. 

Adapun isu yang digelontorkan sebagai bahan ejekannya adalah mengusulkan agar SBY selaku Ketua Majelis Tinggi dan Ketua Umum Partai Demokrat untuk maju kembali dalam Pilpres 2014 sebagai calon wakil presiden., karena dianggapnya sebagai langkah penyelamatan Partai Demokrat dari keterpurukan, sebab 11 figur bakal capres yang ikut konvensi capres Partai Demokrat tak bisa diharapkan menaikkan elektabilitas Partai Demokrat.

SBY kata Anas adalah kartu truf  untuk menyelamatkan Partai Demokrat SBY, maka disarankannya sebaiknya SBY  jadi cawapres, karena sesuai aturan SBY tak bisa lagi maju sebagai capres. Kalau SBY mau ikhlas, menurut Anas bakal banyak capres yang  tertarik. Dikatakan Anas lagi, SBY tak perlu takut dituduh kemaruk jabatan, dan SBY tak perlu merasa rendah jika maju menjadi cawapres. Menurut Anas bukan pilihan buruk jika SBY  turun pangkat menjadi cawapres, sama halnya saat SBY mau jadi Ketua Umum Partai Demokrat dari jabatan sebagai ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat.

Menguatkan alasanya mengusulkan SBY maju jadi cawapres, via twitter Anas pun mencontohkan ketika sejumlah politisi Partai Demokrat  menyerang Gede Pasek Suardika karena menyarankan SBY jadi Ketua Umum pasca pengunduran diri Anas., yang kemudian usulan Gede akhirnya itu diterima SBY, dan SBY pun mau turun pangkat menjadi ketua umum. Dalam Tweetnya Anas pun mengutip dan mengulangi perkataan Sutan Bathoegana yang menyerang Gede Pasek Suardika ketika mengusulkan SBY jadi Ketua umum. “Apa kata dunia jika SBY menjadi Ketum ?” Anas juga mengutip dan mengulangi pernyataan Ruhut Sitompul yang mengatakan “Usulan tersebut hanya akal-akalan kubu Anas., Ruhut yakin  bahwa SBY tak mau”. Juga menurut Anas saat itu sejumlah senior Partai Demokrat juga tak setuju dan ragu SBY mau jadi Ketua umum lantaran dianggap turun kelas.

Masih dalam konteks mengejek, dalam tweetnya Anas juga  menduetkan SBY dengan tokoh-tokoh yang hendak maju atau diproyeksikan sebagai capres.  “ Kalau  Pak SBY mau jadi cawapres, ARB akan senang melamarnya, ARB-SBY akan kuat” - “Pak Hatta Rajasa juga bisa jadi pasangan HR-SBY, mungkin ada sedikit kritik karena besan, tapi tak ada soal serius” - “PKB bisa melamar, misalnya Mahfud-SBY, pasangan yang menjanjikan, dan cukup ideal” - “ Jika PKB ajukan JK sebagai capres bisa lahirkan pasangan JK-SBY, Sangat oke, Gantian saja, dulu SBY-JK sekarang JK-SBY, kuat!” - “Jika PDIP ajukan Jokowi, Pasangan Jokowi-SBY akan menjadi pasangan bintang-bintang, Pasangan bersejarah” - “Jika Ibu Mega tetap maju, mungkin saja pasangan Mega-SBY akan menjadi pencair kebekuan politik 10 tahun ini” - “Jika nanti Hanura dan Demokrat berkoalisi, bisa saja ada pasangan Wiranto-SBY, seperti reuni Cilangkap, kompak!”- “Jika bersepakat Gerindra dan Demokrat bisa melahirkan pasangan Prabowo-SBY, pasangan kawan lama yang selama ini berhubungan baik”.......

Kalau dinilai, dengan usulan mencawapreskan SBY yang lontarkan Anas ini jelas sebuah ejekan yang  sengaja dikemas Anas dalam bentuk usulan,  dan alasannya pun sengaja dicari-cari  agar tampak diterima logika. Anas pun sengaja memposisikan diri supaya tampak elegan serta seolah-olah merasa terpanggil memberikan solusi atas keterpurukan Partai Demokrat yagn pernah dipimpinnya. Ejekan cantik dan terkesan dibuat masuk akal sehingga memicu reaksi. 

Sejatinya ejekan Anas hanyalah isu murahan, tapi nadanya cukup menyengat dan membuat sakit telinga pihak-pihak yang  merasa diserang dalam hal ini pihak SBY dan Partai Demokrat.  Sengatan ejekan Anas tampak efektif karena pertahanan Partai demokrat dalam kondisi sangat labil, akibat partai dalam kondisi terpuruk karena rendahnya elektabilitas. Harus diakui serangan Anas kali ini  cukup telak menghantam kubu pertahanan Partai Demokrat dan menyengat para politisi Partai Demokrat. Terbukti para politisi Partai Demokrat pun begitu terkejut  dan merasa tersengat mendengar ejekan Anas. Reaksinya pun terlihat spontan, lalu berusaha menepis serangan Anas tersebut.  

Efektivitas serangan terhadap SBY dan Partai Demokrat dengan senjata ejekan, karena Anas melontarkan ejekannya pada momen yang  tepat, sehingga tepat mengenai sasarannya. Sampai-sampai para petinggi di kedinastian Partai Demokrat merasa terkejut dan merasa tersengat mendengar nada ejekan Anas. Sejumlah politisi dan petinggi partai penguasa tersebut langsung  reaktif  dengan berusaha meredam serangan yang dilontarkan Anas Urbaningrum.  Ada yang bilang SBY tak kemaruk jabatan, ada yang ngomong mustahil SBY maju jadi cawapres, ada yang mengatakan statemen Anas  ngeri-negeri sedap dan lucu-lucu ngeri,  dan ada juga yang merasa tersinggung dan menganggap usulan Anas sengaja  menjatuhkan harga diri SBY serta adapula yang  meminta Anas fokus saja pada persoalan hukum yang dihadapinya.

Sengatan ejekan Anas tak hanya dirasakan kubu Partai Demokrat, tapi juga dirasakan partai yang dikenal  kawan kompak  alias sekutu kental Partai Demokrat., yakni Partai Amanat Nasional. Via Wakil Ketua Umumnya Dradjat Wibowo, PAN ikut nimbrung membela SBY dan Partai Demokrat dengan mengatakan Anas jangan kebalasan dalam bercanda. PAN menilai Anas sudah mencampuri urusan Partai lain, karena Anas menduetkan SBY sebagai wacapres dengan sejumlah nama termasuk dengan Ketua Umum PAN Hatta Rajasa. Partai Gerindra juga demikian, Fadli Zon, Wakil Ketua Umum partai bentukan Prabowo Subianto tersebut,  menilai SBY  tak usah menjadi cawapres. Menurutnya tak ada keinginan SBY jadi cawapres, karena hal itu sudah terkonfirmasi dengan gelaran konvensi capres Partai Demokrat.

Ada juga partai yang merasakan getaran ejekan Anas tersebut, dan menunjukan kesan senang mendengarnya, malah ikut  memanfaatkan ejekan Anas tersebut dengan ikut nimbrung mengejek, meskipun secara halus. Terkesan mendukung usulan Anas,  Politisi Partai Golkar Bambang Soesatyo menyambut baik jika SBY mau maju sebagai cawapres , dan katanya hal itu akan mengubah konstelasi politik nasional.  Sama seperti Anas, Bambang juga merasa yakin ada banyak partai yang akan tertarik membesut SBY sebagai calon wakil presidennya,  salah satu diantaranya kata Bambang adalah Partai Golkar. Duet ARB-SBY kata Bambang akan dipercaya sebagai pasangan tangguh di Pilpres 2014, karena tak hanya menguntungkan Golkar tapi juga akan mendongkrak eletabilitas Partai Demokrat.

Dari non partisan terutama  pengamat politik juga tak ketinggalan mengomentari ejekan Anas. Indera Samigo pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)  menilai usulan Anas  itu merupakan sindiran halus, dan Anas ingin melihat reaksi SBY dan petinggi-petinggi Partai Demokrat.  Lalu pengamat politik Charta Politika Indonesia Yunarto Widjaya, menganggap usulan Anas sebagi ide yang  menarik. Dari segi substansi menurut Yunarto menarik apa yang dilemparkan Anas , tapi secara psikologis dan bagaimana posisi Anas dalam konteks pro kontra itu merupakan sindiran halus

Ternyata harus diakui Anas merupakan politisi kawakan. Anas begitu piawai membuat SBY dan Partai Demokrat tersengat oleh serangannya. Dan serangannya juga sangat efektif karena Anas tahu melihat kondisi dan situasi saat melontarkan seranganya. Isu dan wacana yang dilontarkan begitu  variatif,  Bahkan isu murahan dapat dikemasnya menjadi ejekan, lalu dijadikannya sebagai senjata efektif menyerang SBY dan Partai Demokrat.. Sebagai tukang serang Anas juga mampu memposiskan diri seolah tampak elegan dan tak menunjukkan gaya frontal. Yang jelas  serangan Anas tak ditampaik membuat SBY galau dan, malah terbukti telah mampu membuat SBY geram dan  marah.

Sayangnya Anas yang sekarang ini bukanlah sosok yang bersih.  Dia telah terlabel sebagai seorang  politikus yang terindikasi kuat terlibat sebagai pelaku korupsi dalam kasus korupsi Proyek Hambalang, dan penjara pun sedang  menanti kedatangannya.  Yang pasti ditengah banyak yang tak simpati dengan sosok Anas yang  sudah tercemar, tak dipungkiri pula banyak yang  senang dan bertepuk tangan ketika Anas menyerang SBY dan Partai Demokrat, sebab yang diserang  juga adalah pihak yang sudah kehilangan simpati dari orang banyak.

Baca juga di sini :

http://politik.kompasiana.com/2013/12/07/ejekan-anas-menyengat-partai-demokrat--617098.html

https://www.facebook.com/notes/m.alinapiah-simbolon/ejekan-anas-menyengat=partai=demokrat/10151834923696864

Ihklas kah Megawati Capreskan Jokowi ?

Ikhlas kah Megawati Capreskan Jokowi ?

Oleh : M Alinapiah Simbolon

Nama Jokowi, terus bertengger di klassemen sementara hasil survei capres terunggul dan beletabilitas tinggi yang dilakukan sejumlah lembaga survei. Termasuk hasil survei terakhir yang dilakukan Central for Strategic and International Studies (CSIS) dan Indikator Politik. Sejak maraknya survei capres, nama Jokowi tetap menempati nomor wahid dihampir seluruh lembaga survei dengan raihan persentase nilai elektabilitas tertinggi, mengungguli nama-nama tokoh-tokoh sohor di negeri ini.

Hal yang fenomenal, Jokowi unggul di bursa lembaga survei disaat Jokowi belum berstatus capres. Dan yang dikalahkan oleh sosok yang baru dikenal luas sejak jadi Gubernur DKI Jakarta, adalah  figur yang  justru sudah resmi diusung sebagai capres oleh partai politik, dan juga merupakan figur yang jauh duluan dikenal dari pada Jokowi. Diantaranya Prabowo yang dicapreskan Partai Gerindra, Abu Rizal Bakri (ARB) alias Ical dicapreskan Partai Golkar, dan Wiranto dicapresken oleh Partai Hanura. Dan ketiga tokoh yang sudah resmi diusung partai politik sebagai capres tersebut berada dibawah Jokowi dengan persentase nilai terpaut jauh.

Posisi Megawati Soekaroputri yang merupakan pimpinan Jokowi di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) juga dikalahkan Jokowi di survei capres. Raihan elektabilitasnya dari hasil survei terkini, tak hanya kalah jauh dari Jokowi, namun juga berada dibawah Prabowo, Ical dan Wiranto.

Tingginya elektabilitas Jokowi dan derasnya gelombang dukungan rakyat termasuk dari internal PDIP agar Jokowi dicapreskan Pilpres 2014 mendatang, sepenuhnya disadari Megawati sebagai sebuah fakta politik. Apalagi dia menyadari bahwa elektabilitasnya jauh kalah dari Jokowi.  Hal itu juga telah dilihat Megawati dari fakta di lapangan, dimana Jokowi memang terbukti sosok yang merakyat dan disenangi rakyat. Megawati sudah menyaksikan sendiri Jokowi menjadi fokus perhatian dan lebih mendapat sambutan antusias dari warga warga ketimbang dirinya ketika dia bersama Jokowi dalam sejumlah kegiatan,. Dan hal yang seperti disaksikan Megawati  itu pula lah yang terjadi dan tersaksikan ketika Presiden SBY bersama Jokowi dalam sejumlah acara.

Konstelasi politik menjelang Pileg dan Pilpres, yang memposisikan Jokowi sebagai  sosok yang paling berpeluang menang  jika dicapreskan PDIP, mengharuskan Megawati juga sadar diri bahwa dia tak layak lagi mencapreskan dirinya. Namun keputusan siapa capres yang diusung PDIP tetap berada ditangan Megawati selaku pemimpin tertinggi di partai moncong putih tersebut. Meskipun terlihat tak demokratis, namun begitulah model kepemimpinan dan pengambilan keputusan di PDIP, dimana untuk pengambilan keputusan politik strategis dan urgen, secara absolut berada ditangan wanita yang akrab dipanggil Mbak Mega itu.

Sekarang ini publik masih menunggu siapa kelak yang ditetapkan Megawati sebagai capres. Lalu kapan soal capres diputuskan Megawati. Apakah setelah atau sebelum pemilihan legislastif, tak ada yang bisa memastikan dan hanya Megawati lah yang tahu karena dialah yang berkompeten. Kendati ada wacana yang berkembang pengumuman capres PDIP di bulan Januari 2014, namun keputusannya tetap ditangan Megawati selaku penguasa tertinggi di PDIP. Dan perlu diingat bahwa Megawati pernah mengatakan bahwa soal capres akan diputuskan pada waktu yang tepat.

Pertanyaannya apakah memang Megawati akan mencapreskan Jokowi ?  Dan apakah Megawati mengikhlaskan Jokowi sebagai Capres yang diajukan PDIP ?

Besarnya gelombang dukungan dan derasnya desakan agar Jokowi diusung PDIP sebagai capres, tampaknya tak bisa dihadang oleh Megawati. Memang pernyataan resmi bahwa Jokowi akan didaulat sebagai capres belum ada sama sekali, baik dari PDIP maupun dari Megawati sendiri. Namun kekompakan kedua figur tersebut belakangan ini, dan pembelaan politisi PDIP atas serangan terhadap Jokowi,  bisa ditangkap sebagai sinyal kalau Jokowi kemungkinan besar dinobatkan sebagai capres PDIP. Selain itu kalangan internal PDIP, termasuk banyak pengamat meyakini bahwa Jokowi berpeluang besar diusung oleh PDIP sebagai capres.

Tapi yang namanya politik, sulit untuk diprediksi. Di dunia politik faktor X bisa merubah segalanya dan yang terjadi juga bisa pula diluar perhitungan. Lambannya Megawati memutuskan Jokowi sebagai capres PDIP, mengindikaskan bahwa dinamika politik di tubuh PDIP masih stagnan, terutama soal ketegasan Megawati selaku quen maker di PDIP.

Harus diingat, meskipun diprediksi kuat bahwa Megawati akan mengusung Jokowi  sebagai capres, namun melihat belum adanya ketegasan soal pencapresan atau belum diputuskannya pencapresan  sampai sekarang ini, menimbulkan kesan kalau Megawati belum sepenuhnya ikhlas mencapreskan Jokowi.

Walaupun banyak pengamat memprediksi ataupun sejumlah hasil survei mengindikasikan kalau Jokowi dicapreskan sebelum Pileg akan berpotensi besar membuat PDIP jadi pemenang di Pilpres, namun itu tak membuat Megawati spontan ikhlas memberikan jatah capres PDIP untuk Jokowi. Terbukti sampai saat ini kepastian apakah Jokowi di capreskan Mega masih absurd.

Hasil survei terakhir dari Central for Strategic and International Studies (CSIS) yang menempatkan Jokowi pemilik elektabilitas tertinggi (47,4 persen) dengan jarak hampir 3 kali lipat dari Prabowo yang menempati urutan kedua (15,8 persen), serta hasil survei terakhir yang dilakukan Indikator Politik yang menempatkan Jokowi menang disemua simulasi capres, sebenarnya menjadi fakta politik mutakhir, yang tak bisa dipungkiri  menjadi refrensi kuat bagi Megawati untuk menetapkan Jokowi sebagai capres PDI P. Namun hasil survei ditambah kondisi terkini yang semakin menasbihkan Jokowi sebagai capres yang berpotensi menang satu putaran jika dicapreskan, juga tak menyentuh dan mengusik sikap Megawati secepatnya mencapreskan Jokowi.

Justru kesan yang terdeksi, yakni ada upaya dari internal PDIP sendiri, mencoba memanfaatkan tingginya elektabilitas Jokowi tersebut untuk mendongkrak kembali popularitas Megawati. Indikasi kearah itu terlontarnya wacana duet Megawati dan Jokowi di Pilpres 2013, beberapa hari yang lalu wacana itu kembali dienduskan salah seorang fungsionaris DPP PDIP. Terlepas endusan wacana tersebut atas restu Megawati atau tidak, namun wacana tersebut terkesan memang sebagai trik uji coba memanfaatkan nama Jokowi untuk mendongkel kembali nama Megawati. Hal itu bisa dianggap pertanda belum ikhlasnya Megawati memberikan jatah capres PDIP kepada Jokowi.

Kalau dikatakan Megawati belum mengikhlaskan Jokowi sebagai capres PDI P, tentunya harus bisa dimaklumi. Perlu diingat bahwa PDI P adalah Partai yang didirikan Megawati dan sampai saat ini kekuasaan di PDIP belum lepas dari genggaman mantan Presiden RI tersebut dan nilai-nilai Soekarnoisme juga masih tertanam kuat ditubuh PDIP. Bukan Megawati tak ingin PDIP besar jika Jokowi di capreskan, namun, bisa saja ada kekhawatirannya  jika  Jokowi kelak jadi Presiden PDIP, maka kekuasaannya di PDI P, dan nilai-nilai Soekarnoisme semakin meluntur,

Mungkin saja Megawati punya asumsi jauh ke depan, apabila PDI P menjadi partai pemenang di Pileg karena mencapreskan Jokowi,  lalu pada Pilpres Jokowi juga menang dan menjadi presiden, maka bukan tak mungkin Jokowi akan semakin kuat berkutat di PDIP. Megawati menyadari bukan tak mungkin setelah jadi presiden Jokowi didaulat untuk berkuasa di PDIP, sehingga citra dinasti Megawati di PDIP hanya tinggal nama tanpa ada kekuasaan lagi dan nilai-nilai Soekarnoisme akan luntur dari PDI P Apalagi Megawati menyadari adanya tradisi politik yang kerap terjadi, bahwa politisi dan kader partai sangat gampang  beralih dan berkiblat kepada sosok yang tengah berkuasa.

Megawati juga harus menyadari bahwa, dukungan untuk Jokowi jadi capres sulit terbendung, sehingga Megawati memang tak ngotot untuk mencapreskan diri  karena jika dia yang menjadi capres akan beresiko menghancurkan PDI P yang tengah berada diatas angin karena dikaitkan dengan sosok Jokowi yang merakyat dan disenangi sebagian besar rakyat negeri ini.

Meskipun tak sepenuhnya ikhlas, sebab dihantui kekhawatiran akan terusiknya masa depan dinasti dan kekuasaannya di PDI P, namun kebesaran dan kemenangan PDI P di Pileg 2014, mau tak mau Megawati memang harus mencapreskan Jokowi sebelum pileg  digelar.

Ikhlas atau tidak, Megawati diberikan pilihan apakah mencapreskan Jokowi demi kebesaran PDIP dan Jokowi berpeluang besar menang di Pilpres,  atau tak mencapreskan Jokowi (atau Mega mencapreskan dirinya) dengan resiko  PDI P berpeluang besar kalah di Pileg 2014, dan Presiden juga bukan dari kader PDI P.

Secara Psikologis wajar jika Mega tak sepenuhnya bisa ikhlas jika capres PDI P dari luar dinasti keluarganya atau dari diluar garis keturunan Soekarno. Soal Megawati ihklas atau tidak hanya dia yang tahu kadarnya dan tak dipungkiri itu memang terpengaruh dari rasa kekhawatirannya. Bagi publik momen inilah menjadi ajang untuk menguji kadar keihklasan Megawati.  Namun dinamika politik  dan konstelasi politik saat ini sangat tak memungkinkan Megawati memaksakan figur dari lingkungan keluarganya atau sosok yang masih garis keturunan Soekarno menjadi capres PDI P. Bahkan jika misalnya Jokowi yang dicapreskan, Megawati juga sulit memaksakan sosok yang berasal dari lingkungan keluarganya yang menjadi wacapres mendampingi Jokowi, karena itu juga beresiko membuat Jokowi kalah bertarung di Pilpres.

Megawati sebaiknya sadar dan dia harus mengikhlaskan Jokowi jadi capres PDI P. Sebagian besar rakyat negeri ini menunggu dan sangat mengharapkan Jokowi di capreskan oleh Megawati. Tentu Megawati tak mau mengambil resiko besar untuk tidak mencapreskan Jokowi. Adanya rasa khawatir Megawati sehingga putri proklamator itu tak sepenuhnya ikhlas menyerahkan jatah capres kepada Jokowi, sah-sah saja, namun rasa khawatirnya tak perlulah berlebihan tak tak perlu terlampau menghantuinya sehingga mengambil keputusan tak mencapreskan Jokowi sebelum Pileg. Ingat pencapresan Jokowi sebelum Pileg 2014 sangat menentukan nasib PDIP selanjutnya.

Soal kelanjutan kekuasaan Megawati di PDIP adalah tergantung bagaimana Megawati mensiasatinya ke depan. Dan Megawati harus bisa menilai bahwa Jokowi bukanlah sosok pemimpin yang ambisi dan haus kekuasaan dan bukan sosok yang tak menghargai atau tak meghormati  pimpinan ataupun seniornya, dan kemungkinan besar tak akan berubah jika misalnya Jokowi sudah jadi presiden. Megawati adalah quen maker nya PDIP dan tak ada yang menampik hal itu, bahkan istri Almarhum Taufik Kiemas ini akan semakin terhormat dan menjadi tauladan jika legowo mencapreskan Jokowi. Apalagi diluar atribut PDIP, sosok mantan presiden RI ini telah tercatat sebagai seorang tokoh dan tak salah dikategorikan sebagai ibu bangsa, dan itu juga tergantung Megawati menjaga eksistensi ketokohannya.

Baca juga di sini :

http://politik.kompasiana.com/2013/12/05/ikhlas-kah-megawati-capreskan-jokowi--616608.html

https://www.facebook.com/noter/m.alinapiah-simbolon/ikhlas-kah-megawati-capreskan-jokowi-10151831208386864

Tak Ngerti Undang Undang, Rhoma Irama Tak Pantas jadi Capres

Tak Ngerti Undang Undang,

Rhoma Irama Tak Pantas jadi Capres

Oleh : M Alinapiah Simbolon

H Rhoma Irama, yang mengklaim sebagai capres yang diusung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) diuji kemampuannya soal pemerintahan pada Seminar Politik yang digelar Fraksi PKB di Gedung MPR Jakarta  Senin 2 Desember 2013. Penyanyi dangdut yang dikenal sebagai ulama dan politikus tersebut, menjadi pembicara bersama mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD yang juga diwacanakan nyapres dari PKB serta Jusuf Kalla kader Golkar yang belakangan mendapat dukungan jadi capres PKB dari Pengurus DPW PKB beberapa daerah.

Hal menarik dalam seminiar yang mengangkat thema “Lembaga Kepresidenan yang efektif dan efesien untuk rakyat”  tersebut, ketika H Rhoma Irama meggulirkan usulan pembubaran Mahkamah Konstitusi. Pembubaran Mahkamah Konstitusi (MK) dilontarkan Rhoma Irama, untuk merampingkan sistem pemerintahan yang dianggapnya terlalu gemuk. Khusus untuk Mahkamah Kontitusi Rhoma Irama menganggap lembaga tersebut tumpang tindih dengan Mahkamah Agung (MA) yang memiliki fungsi serupa. “ Secara fungsional sama, Oleh karena itu ada kemubaziran di dalam dua lembaga ini, maka MK dilebur saja ke dalam MA” pungkas Rhoma Irama saat menjadi pembicara dalam seminar tersebut.

Selain itu Rhoma Irama juga menyakini pembubaran MK akan mengembalikan kepercayaan publik pada lembaga hukum di Indonesia. Sebab Rhoma Irama melihat ada kekecewaan besar yang mendorong hancurnya kepercayaan terhadap MK pasca dicokoknya Akil Mukhtar oleh KPK karena terlibat suap dalam sengketa pilkada yang ditanganinya.

Merespon usulan yang terlontar dari mulut Rhoma Irama tersebut, Mahfud MD yang juga mantan Ketua MK hanya tersenyum dingin. Dan saat mendapat kesempatan berbicara Mahfud menyampaikan bahwa konstitusi adalah produk kesepakatan bangsa yang membuatnya, sesuai keadaan ideologis, sosial, politik saat itu.

Kalau Mahfud MD hanya terseyum dingin usai mendengar langsung usulan pembubaran MK oleh Rhoma Irama. Maka dengan beda sikap yang dilontarkan Hamdan Zoelva yang menjabat Ketua MK saat ini. Meskipun tidak begitu fulgar Hamdan Zoelva sedikit responsif menyikapi usulan Rhoma Irama itu, saat dimintai pendapatnya usai menjadi pembicara pada Rakernas Partai Nasdem di Jakarta, Senin 2 Desember 2013.

Hamdan Zoleva mempertanyakan pernyataan Rhoma Irama yang menyebut fungsi MK tumpang tindih dengan MA. Dinilainya pedangdut itu mungkin belum membaca seluruhnya Undang-Undang No 24 Tahun 2009 tentang  Mahkamah Konstitusi. Usulan Rhoma terkait pembubaran MK dan dileburkan ke MA tidak mungkin dilakukan, hal tersebut jelas bertentangan dengan Undang-Undang.

Tuaian keriktikan tampaknya semakin bergulir dan mengarah kepada “Satria BErgitar” tersebut.  Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo merasa prihatin dengan wacana pembubaran MK yang dilontarkan Rhoma. Legislator dari Golkar tersebut mempertanyakan apakah Rhoma Irama serius atau bercanda dengan pernyataannya itu. Jika serius maka patut dipertanyakan terkait wawasan dan pengetahuan Rhoma Irama sebagai calon pemimpin bangsa.

Ruhut Sitompul pun tak mau ketinggalan. Si Raja Sorot Partai Demokrat ini pun dengan pedasnya mengkritik si Raja Dangdut. “Itulah kalau Raja Dangdut ikut politik, kita orang hukum jadi pening,” kata si Raja Sorot yang juga jubir Partai Demokrat tersebut.

Ruhut yang pernah berakting bersama Rhoma dalam Film “Sajadah Ka’bah” menuturkan seharusnya Rhoma Irama  fokus  saja di bidang yang dikuasainya yaitu sebagai penyanyi dangdut. Dikatakan Towi (nama peran Ruhut sebagai Bandit dalam Film “Sajadah Ka’bah”), keinginan Rhoma sebagai bakal capres akan menggiringnya pada situasi yang dilematis dan terjebak dengan pernyataan-pernyataan yang sebenarnya tak dipahami. Ruhut  juga menyarankan agar Rhoma menggunakan juru bicara untuk menyampaikan hal-hal yang tidak ia mengerti. “Mestinya dia (Rhoma) pakai juru bicara yang ngerti hukum. Kalau capres pas-pas an ya begitu,” kata Ruhut.

Usulan Rhoma membubarkan MK dengan alasan fungsi MK dan MA saling tumpang tindih, sejujurnya memang memberi kesan dan menggambarkan bahwa Rhoma Irama memang kurang memahami soal pemerintahan dan soal kelembaganegaraan. Selain itu juga menggambarkan bahwa sosok Rhoma Irama yang mengaku ustad dan politikus memang tak paham dan tak menguasasi serta tak mendalami peraturan perundang-undangan terutama peraturan yang terkait dengan MK dan MA,  

Wajar Mahfud MD yang pernah menjabat Ketua MK, tersenyum dingin mendengar usulan berikut alasan Rhoma Irama tersebut dengan seyum dingin Mahfud bisa saja kesannya mencibir pernyataan Rhoma yagn dinilai Mahfud tak berkualitas karena tak dibarengi pemahaman mendalam tentang fungsi MK dan MA. Dan wajar juga Hamdan Zoleva yang kini menjabat Ketua MK, meresponnya dengan mengatakan Rhoma mungkin belum membaca seluruhnya UU Mahkamah Konstitusi, dan penilaian Hamdan Zoelva atas pernyataan Rhoma itu memang karena memandang apa yang dilontarkan Rhoma memang hal yang tak bisa diterima secara persfekstif hukum. Serta logika pula Bambang Soesatyo mempertanyakan wawasan dan pengetahuan Rhoma dan Ruhut Sitompul mengatakan Rhoma capres pas-pas an.

Pernyataan Rhoma Irama terkait fungsi MK dan MA yang dikatakannya saling tumpang tindih, jelas-jelas memperlihatkan ketidakpahaman Rhoma Irama soal peraturan perundang-undangan, diantaranya UUD 45 yang telah diamandemen yang di dalamnya termaktub tentang Lembaga Negara yang bernama Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung serta kewenangannya,  UU Tentang Mahkamah Konstitusi Nomor 24 Tahun 2003 berikut UU perubahannya (UU No 8 Tahun 2011, termasuk Perpu No 1 Tahun 2013), dan  UU Tentang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985 berikut UU perubahannya (UU No 5 Tahun 2004 dan UU No 3 Tahun 2009).

Kalaupun Rhoma pernah membaca sejumlah UU yang berkaitan dengan MK dan MA, namun sepertinya Rhoma hanya sekedar membaca saja atau membaca sekilas, tapi tidak mendalami dan tak berusaha memahami substansinya ataupun mungkin Rhoma Irama tak punya kemampuan menyimak, mendalami dan memahami Undang-Undang.

Sangat disayangkan, jika sosok Rhoma Irama yang ngotot mencapreskan diri dan bahkan mengklaim telah mendapat dukungan dari PKB, ternyata dangkal wawasan pengetahuan politiknya terutama wawasan dan pengetahuannya soal pemerintahan termasuk soal perundang-undangan. Juga sangat disayangkan jika seorang Rhoma yang piawai mencipta bait-bait yang terangkai menjadi syair lagu yang indah dan penuh makna, ternyata tak mampu mendalami dan memahami makna dari bait-bait yang tertulis dalam undang-undang. Intinya Rhoma Irama yang terkenal sebagai penyanyi, musisi, pencipta lagu dangdut dengan gelar sebagai Raja Dangdut, serta sebagai ustad dan politikus, ternyata tak menguasai dan tak memahami secara benar soal pemerintahan dan peraturan-peruundang-undang yang berkaitan dengan pemerintahan.

Pantaskah sosok Rhoma menjadi calon presiden ?

Wawasan dan pengetahuan yang luas soal pemerintahan, jelas menjadi salah syarat mutlak untuk bisa menjadi pemimpin negara dan pemimpin pemerintahan. Memang Rhoma belum resmi jadi capres, karena PKB yang menjadi harapan Rhoma sebagai partai politik yang mengusungnya juga belum memproklamirkan capres yang diusung untuk Pilpres 2014. Harus diingat bahwa PKB tidak akan men capres kan sosok yang dianggap tak pantas untuk dijadikan capres. Ukuran pantas, banyak sisi penilaiannya, termasuk salah satu penilaian penting adalah soal dan wawasan dan pengetahuan khusunya tentang pemerintahan, sebab l calon presiden adalah calon pemimpin negara dan pemimpin pemerintahan.

Kalau Rhoma Irama dianggap PKB tak punya wawasan dan pengetahuan soal pemerintahan termasuk soal peraturan per undang-undangan, berarti Rhoma Irama dipastikan tak akan diusung PKB sebagai capres.  Seminar politik yang digelar Fraksi PKB di MPR adalah awal pembuktian bahwa Rhoma memang sosok yang tak mumpuni untuk jadi capres alias memang tak pantas di capreskan. PKB akan menjadi pecundang jika kelak menetapkan Rhoma Irama sebagai capres.

baca juga di sini :

Http://politik.kompasiana.com/2014/12/03/tak-ngerti-undang-undang-rhoma-irama-tak-pantas-jadi-capres--616179.html

https://www.facebook.com/notes/m.alinapiah-simbolon/tak-ngerti-undang-undang-rhoma-irama-tak-pantas-jadi-capres/1015182864491864