Konvensi Sontoloyo

Konvensi Sontoloyo

Oleh : M Alinapiah Simbolon

Semakin mendekati tahap akhir pelaksanaan Konvensi Capres Partai Demokrat, elektabilitas partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono itu, tak menunjukkan tanda-tanda peningkatan. Pagelaran konvensi sendiri seperti tak dilirik publik. Media pun seperti kurang selera menyajikan kegiatan konvensi, mungkin karena dianggap dan dinilai informasi tentang konvensi tak menjadi isu pemberitaan menarik, sehingga kurang mendapat durasi karena minimnya minat publik untuk membaca dan menonton  informasi seputar konvensi tersebut. Disamping itu konvensi dengan sejumlah segmentasi dan agenda poliitik yang sajikan, juga tak menjadi isu politik yang aktual, sehingga minat publik sangat minim untuk mengetahui informasinya dan tak selera untuk mengikuti perkembangannya.  

Harus diakui di satu sisi informasi tentang seleksi capres via Konvensi Partai Demokrat ditaklukkan oleh informasi terkait soal kandidat capres serta sosok capres (maupun sosok yang masih digadang-gadang jadi capres) partai-partai lain. Aktualitas informasi tentang sosok Jokowi menenggelamkan sosok para peserta alias kandidat capres helatan konvensi. Ironisnya informasi dan isu terkait  pencapresan seorang Rhoma Irama, jauh lebih bergaung ketimbang sosok-sosok kandidat capres yang tengah mengikuti seleksi melalui jalur konvensi.

Tak hanya itu, sejumlah informasi aktual juga menenggelamkan informasi tentang konvensi. Informasi soal penahanan Anas Urbaningrum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan pemberitaan soal pernyataan ucapan terima kasih Anas terhadap SBY jauh lebih diminati untuk dibaca dan ditonton serta diikuti perkembangannya. Informasi soal banjir Jakarta juga ikut meminggirkan pemberitaan tentang konvensi. Bahkan soal pemberitaan tentang proses sejumlah kasus korupsi diantaranya Kasus Akil, Kasus Ratu Atut, Kasus SKK Migas, Kasus Century dan sejumlah kasus korupsi lainnya yang tengah ditangani KPK juga lebih jadi atensi ketimbang pemberitaan konvensi. Terlebih lagi pemberitaan yang berkaitan dengan Jokowi dan isu pencapresannya serta aktivitasnya sebagai Gubernur DKI, jauh lebih bergaung ketimbang berita tentang konvensi. Yang paling dramatis sejumlah berita keburukan yang terkait dengan Partai Demokrat dan politisinya, termasuk yang berhubungan dengan SBY dan lingkaran istana, sangat diminati oleh publik dari pada pagelaran konvensi yang diadakan Partai Demokrat.

Lalu, sosok 11 bakal capres yang jadi peserta konvensi juga tak mampu memberikan konstribusi untuk membuat acara konvensi tampak bergema dan meriah. Sosok kandidat capres konvensi juga tak mendapat respon dan atensi masyarakat. Bahkan sejak ke 11 kandidat capres konvensi tersebut dilepas ke publik, elektabilitasnya tak mampu menandingi elektabilitas kandidat capres dari partai lain ataupun capres yang masih digadang-gadang  partai lain. Hanya sosok Dahlan Iskan, Anies Baswedan dan Gita Wiryawan, sedikit menonjol dibandingnya peserta konvensi yang lainnya, tapi elektabilitas mereka juga tak mampu menandingi eletabilitas capres dan digadang-gadang jadi capres partai lain.

Secara umum publik juga tampaknya kurang berminat dan kurang respon dengan 11 kandidat capres yang tengah berkompetisi di konvensi capres Partai Demokrat. Kalau dibandingkan dengan sosok capres partai-partai lain, apalagi dibandingkan dengan Jokowi, maka kandidat capres konvensi tak ada apa-apanya.

Selain itu, kondisi Partai Demokrat sekarang ini juga mempengaruhi konvensi. Ada benarnya kata salah seorang anggota Komite Konvensi Effendi Ghazali bahwa hidup matinya konvensi tergantung prilaku elite Partai Demokrat. Pengamat Politik dan Pakar Komunikasi Publik Universitas Indonesia (UI) itu, sebelumnya memprediksi pelaksanaan Konvensi Capres Partai Demokrat tidak akan meriah tahun 2014, dan itu dikarenakan prilaku para elit Partai Demokrat. Effendi Ghazali menilai banyaknya kader partai Demokrat yang diperiksa terkait perkara hukum (kasus korupsi) sangat menentukan citra Partai Demokrat. Citra Partai menurutnya akan sangat mempengaruhi popularitas konvensi.

Faktor prilaku para elite Partai Demokrat yang kerap mengeluarkan pernyataan kontoversial juga mempengaruhi popularitas konvensi. Dinilainya meskipun sudah dibentuk juru bicara tapi pola komunikasi Partai Demokrat tak menunjukkan perbaikan. Faktor yang kedua ini mengarah pada sejumlah elite Partai Demokrat terutama kepada Ruhut Sitompul. Kalau ditangkap dari penilaian Effendi Ghazali, dapat disimpulkan bahwa Ruhut Sitompul sebagai juru bicara resmi Partai Demokrat juga sangat berperan membuat konvensi tak populer.

Disamping pelaksanaan konvensi yang dinilai kurang bergaung, perjalanan pelaksanaan konvensi juga terlihat sisi buruknya. Tentu kita masih ingat ketika terkuak jati diri salah satu anggota komite konvensi yaitu Wisnu Wardhana yang diduga kuat sebagai pemilik  Kernel Oil Ltd. Salah satu petinggi Kernel Oil yakni Simon Tanjaya dijerat oleh KPK selaku pemberi suap kepada Ketua SKK Migas Rudi Rubiandini dalam Kasus Korupsi SKK Migas. PT Kernel Oil adalah anak perusahaan PT Tri Patra yang menginduk kepada  PT Indika Energi milik Wisnu Wardhana.

Lalu muncul hasil survei yang diumumkan Ruhut Sitompul tanggal 8 Januari yang lalu, yang dicermati penulis juga sebagai sisi buruk penyelenggaraan konvensi.  Hasil survei internal yang menempatkan Dahlan Iskan dan Pramono Edhi Wibowo diposisi pertama dan kedua, dinilai penulis sebagai survei fiktif. Diduga sebagai survei fiktif, karena tak ada penjelasan tetang presentase serta informasi terkait sistem dan metode survei. Apalagi hasil survei yang di umumkan melalui pernyataan Ruhut hanya dua nama saja, dari 11 peserta konvensi, yaitu Dahlan Iskan di posisi pertama dan Pramono Edhi menempati posisi kedua. Sementara ada 9 nama lain tak tahu di urutan keberapa posisinya dari hasil survei yang diumumkan Ruhut. Lalu kapasitas Ruhut yang mengumumkan hasil survei itu, juga bukan di posisi netral, karena dia adalah tim sukses Pramono Edhi Wibowo.

Dalam hal inilah penulis menilai adanya aroma rekayasa untuk memenangkan Pramono Edhi Wibowo di ajang konvensi. Dan penulis telah membuat tulisan terkait hal itu berjudul “Aroma Rekayasa Memenangkan Pramono Edhi di Ajang Konvensi” (Silahkan klik dan baca : http://politik.kompasiana.com/2014/01/10/aroma-rekayasa-memenangkan-pramono-edhi-di-ajang-konvensi-626832.html)

Perekembangan lain yang juga menjadi sisi buruk pelaksanaan konvensi adalah terkait pengunduran diri Hamdi Muluk dari Komite Audit Survei Konvensi Capres Partai Demokrat. Pengunduran diri Hamdi Muluk pada pertengah Desember 2013 yang belakangan baru terkuak an diketahui publik,  membuktikan bahwa konvensi selain tak bergaung juga tak becus penyelenggaraannya.

Menurut Hamdi Mulut, sebagaimana menjadi alasan pengunduran dirinya, bahwa komite tidak serius menyusun dan menggarap pelaksanaan konvensi. Intinya aturan main untuk tim audit tak pernah dibuat, dan surat pengangkatannya secara resmi juga tak pernah diterimanya. Dijelaskan Hamdi, komunikasi terjalin melalui SMS, termasuk ajakan komite kapada Hamdi untuk menjadi tim audit.

Kalaupun kemudian terkait pengunduran diri Hamdi Muluk, Komite Konvensi, melalui Sekretaris Komite Konvensi Suaidi Marasabessy (Selasa 14 Januari 2014) menyatakan bahwa Hamdi Muluk masih hanya sebagai calon tim audit.  Pernyataan Suaidi Marasabessy dianggap sebuah lelucon dan dinilai sebagai pernyataan konyol, sebab Suaidi Marasabessy sebelumnya secara resmi (diberitakan sejumlah media) telah mengumumkan 4 nama yang ditunjuk sebagai Komite Tim Audit Survei Konvensi Capres Partai Demokrat. Keempat nama itu adalah Hamdi Muluk, Thamrin Amal Tomagola, Andrinof Chaniago dan Almuktabar. Aneh dan lucu rasanya, sudah resmi diumumkan, tapi belakangan dikatakan masih calon.

Ketidak becusan penyelenggaraan konvensi juga tergambar dari pernyataan Efendi Ghazali, yang mengancam akan hengkang dari komite konvensi, jika tak ada perubahan sampai akhir bulan ini. Effendi Ghazali juga mengakui kalau pelaksanaan konvensi semakin tak jelas. Dicontohkannya, ketika dia diberi tugas oleh pimpinan komite untuk menganalisa ketidakadilan akses media. Pada saat yang sama dia juga direkomendasikan untuk bertemu dengan dua tokoh yang dianggap komite mengetahui persis mengenai permasalahan itu. Lalu kata Effendi Ghazali, setelah  tugasnya telah rampung dikerjakan dan telah dilaporkan, namun sampai sekarang ditunggunya ternyata tak ada kelanjutannya.

Nah, alasan pengunduran diri Pakar Psikologi Universitas Indonesia itu, dan ancaman dan penjelasan Effendi Ghazali, membuka tabir buruknya penyelenggaraan konvensi Capres Partai Demokrat. Buruknya mekanisme penyelenggaran konvensi menurut penulis merupakan kekonyolan, sebab pelaksanaan konvensi  jauh dari nilai professionalistis atau penuh ketidak beresan. Pengangkatan Hamdi Mulik sebagai anggot Komite Audit Survei Konvensi tanpa ada Surat keputusan resmi dan hanya sekedar via SMS adalah tindakan yang paling konyol yang dilakukan oleh Partai Demokrat yang notabene partai penguasa dan partai pemenang pemilu. Bahkan Tindakan Hamdi Muluk yang mengundurkan diri via SMS juga menambah kekonyolan penyelenggaraan konvensi.

Memang penyelenggaranya adalah partai besar dan partai pemenang pemilu, dan orang-orang yang bekerja menjalan konvensi juga para politisi tingkat tinggi ditambah kalangan professional dan pakar dari berbagai latar belakang keilmuan, tapi kenyataannya konvensi seolah dikelola orang-orang bodoh. Bahkan penulis secara apriori menilai penyelenggaraan konvensi ternyata tak lebih baik dari penyelenggaran pemilihan ketua organisasi tingkat kampung ataupun tingkat kelurahan/desa.  

Kondisi penyelenggaraan konvensi yang demikian, menggambarkan bahwa  pelaksanaan konvensi capres juga dapat dikategorikan sebagai helatan politik kampungan. Bahkan hal yang wajar penulis menilainya sebagai Konvensi Sontoloyo. Terciumnya aroma rekayasa serta terkuaknya sisi buruk dari penyelenggaraan Konvensi Capres Partai Demokrat adalah pertimbangan logika bagi penulis berani menyebut konvensi Capres Partai Demokrat sebagai Konvensi Sontoloyo.  Selain itu pengertian Sontoloyo secara artikulasi adalah konyol, tak beres dan bodoh. Dan menurut penulis penyelenggara Konvensi Capres Partai Demokrat faktanya memang memperlihatkan kekonyolon, ketidakberesan dan kebodohan.  

Klik dan Baca di :

http://politik.kompasiana.com/2014/01/17/konvensi-sontoloyo-628389.html

https://www.facebook.com/notes/m-alinapiah-simbolon/konvensi-sontoloyo/10151914370346864

Makna Sepenggal Kalimat Ucapan Terima Kasih Anas Buat SBY

Makna Sepenggal Kalimat

Ucapan Terima Kasih Anas Buat SBY

Oleh : M Alinapiah Simbolon

“ Terima kasih kepada Pak SBY, mudah-mudahan pristiwa ini mempunyai arti dan makna, dan menjadi hadiah tahun Baru 2014” Itulah sepotong kalimat yang dilontarkan Anas Urbaningrum, usai resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Memang ucapan serupa ditujukan Anas kepada Ketua KPK Abraham Samad yang telah menandatangi surat penahanannya, dan juga kepada penyidik KPK Endang Tarsah dan Bambang Sukoco, serta kepada penyelidik KPK dipimpin Heru Mulyanto. Namun bagi penulis, ucapan terima kasih Anas yang ditujukan kepada SBY sangat menarik dicermati. Tersirat multi makna dan maksud dari sepenggal kalimat yang ditujukan kepada SBY tersebut. Dan itu juga ditegaskan Anas dalam kalimat yang dilontarkannya tersebut “… Mudah-mudahan pristiwa ini mempunyai arti dan makna,….”

Memang sejak dirinya tergusur dari Partai Demokrat, kerap kalimat yang dilontarkan Anas punya arti dan makna serta tersirat maksud khusus yang memicu berbagai penafsiran. Dan ucapan terima kasih Anas kepada SBU, menurut penulis mensyiratkan sejumlah makna dan maksud-maksud khusus. Pertama sebagai ungkapan kekesalan, kegeraman dan kebencian Anas kepada SBY. Juga sebagai bentuk ungkapan penilaian sekaligus sindiran dari Anas bahwa SBY dipastikan sangat senang atas penahanannya. Dan selanjutnya bermakna sebagai sinyal peringatan dan ancaman bagi SBY, bahwa penahanannya tidak akan membuat Anas berdiam diri. 

SBY belum bersikap dan kemungkinan tak akan bersikap atas ucapan terima kasih yang dilontarkan Anas terhadapnya. Seorang SBY tentu bisa membaca makna sepenggal kalimat ucapan terima kasih yang dilontarkan Anas tersebut. SBY .

Yang pasti SBY tentu menyadari kekesalan Anas terhadap dirinya, karena Anas selama ini memang tetap bertahan kepada asumsinya, bahwa SBY berperan menjadikannya sebagai tersangka. Persoalan sprindik yang bocor sampai pidato SBY dari Jeddah menjadi argument kuat bagi Anas untuk menuding SBY sebagai aktor di belakang penetapannya sebagai tersangka oleh KPK. Dan kekesalan, kegeraman dan kebenciannya terhadap SBY sebenarnya telah direfleksikannya dengan serangan beruntun yang diarahkan kepada SBY dan Partai Demokrat. Dan asumsi Anas tersebut juga berlaku untuk penetapan penahanannya.

Lalu kalau ada makna dari ungkapan Anas tersebut yang mensyiratkan bahwa SBY dipastikan merasa senang dengan penahanannya, juga tak bisa dipungkiri sebagai sebuah kenyataan. Apapun ceritanya SBY tentu sangat senang Anas telah ditahan oleh KPK, meskipun rasa senang SBY takkan diperlihatkannya ke hadapan publik. Pasca keluar dari Partai yang pernah dikomandoinya itu, Anas selalu eksis melakukan serangan terhadap SBY dan Partai Demokrat. Anas acapkali mengeluarkan celotehan-celotehan bernada sumbang yang di arahkannya kepada SBY dan Partai Demokrat baik langsung dari mulutnya maupun via twitter. 

Celotehannya harus diakui dan memang terlihat sangat berdampak signifikan menambah keterpurukan Partai Demokrat. Acapkalai SBY dan politisi Partai Demokrat senewen dan geram dibuat celotehan Anas. Kicauan alias twit-twit Anas via twitter pun selalu membuat hiruk pikuk dan saling silang pendapat. SBY dan setiap tingkah laku dan kebijakannya baik selaku Presiden dan Ketua Umum Partai Demokrat, kerap jadi sasaran kicauan Anas. Masih segar dalam ingatan kita ketika Anas pernah mengecilkan dan mendiskreditkan SBY karena menyarankan SBY maju menjadi cawapres di Pilpres mendatang. Saran Anas via twit-twit nya itu sempat membengkak menjadi polemik hangat.

Soal merasa senang atas penahanan Anas, tak bisa dipungkiri dan memang sangat wajar jika SBY merasa sangat senang. Penahanan pimpinan Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) itu dapat dikatakan sebagai anugrah bagi SBY. Setidaknya SBY merasa lega karena dipastikan Anas tidak akan bisa dengan bebas mengeluarkan celotehannya, Twit-twitnya dipastikan tak terlansir lagi. dan gema celotehan Anas takkan kerap lagi terdengar. Dipastikan setelah ditahan KPK, waktu dan tempat Anas untuk mengeluarkan dan melontarkan celotehan sudah sangat terbatas. Paling peluang Anas untuk berceloteh adalah saat persidangan ataupun celotehannya dititip via pengacaranya untuk digemakan di luar.

Lalu kalau penulis katakan sepenggal kalimat yang dilontarkan Anas kepada SBY itu dimaknai sebagai sinyal peringatan dan ancaman buat SBY dan partai Demokrat, tampaknya kemungkinan memang akan jadi kenyataan. Memang setelah ditahan Anas tak bebas lagi berbicara, tapi  paling tidak seperti sudah disebutkan penulis, Anas akan merealisasikan peringatan dan ancamannya itu menggunakan mulut pengacaranya. Peringatan dan ancaman seperti itu sebelumnya sudah pernah dilontarkan Anas tak lama setelah Anas secara resmi mundur dari jabatan Ketua Umum Partai Demokrat sebagai imbas ditetapkannya dia sebagai tersangka Kasus Korupsi Proyek Hambalang. Saat itu Anas juga menyampaikan kalimat yang bermakna peringatan dan ancaman terhadap SBY dan Partai Demokrat yaitu akan membuka halaman berikutnya yang ditanggapi sebagai pembongkaran borok Partai Demokrat. 

Nah, tampaknya sebagai bentuk peringatan dan ancaman, ucapan terima kasih Anas kepada SBY agak berbeda dengan janji Anas tempo hari untuk membuka halaman berikutnya. Kalau saat itu Anas belum dalam posisi terjepit sehingga janjinya untuk membuka halaman berikutnya belum terlaksana.  Namun dalam posisi saat ini yaitu sebagai tahanan, tentu Anas akan berupaya mewujudkan janjinya untuk membuka halaman berikutnya. Istilahnya sudah kepalang tanggung, apalagi Anas diperkirakan sulit untuk melepaskan diri dari jerat hukum, sehingga Anas akan bersikap bahwa tak perlu lagi ada yang ditutupi. Toh, Anas sudah resmi jadi tahanan dan vonis bersalah dengan status sebagai koruptor sudah di depan mata.

Ucapan terima kasihnya kepada SBY, sangat bermakna. Kalimat “… Mudah-mudahan pristiwa ini mempunyai arti dan makna,….” sangat jelas mensyiratkan peringatan dan ancaman. Warning pun sudah dicetuskan Anas. Melalui pengacaranya sehari setelah ditahan, Anas langsung menyatakan siap bekerjasama dengan KPK untuk membongkar dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus Korupsi Proyek Hambalang, khusunya keterlibatan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhi Baskoro Yudhoyono yang juga merupakan putra kandung SBY. 

Klik dan Baca juga di :

http://politik.kompasiana.com/2014/01/12/makna-sepenggal-kalimat-ucapan-terima-kasih-anas-buat-sby-627287.html

https://www.facebook.com/notes/m-alinapiah-simbolon/makna-sepenggal-kalimat-ucapan-terima-kasih-anas-buat-sby/10151905489946864

Aroma Rekayasa Memenangkan Pramono Edhi di Ajang Konvensi

Aroma Rekayasa Memenangkan  

Pramono Edhi di Ajang Konvensi

Oleh : M Alinapiah Simbolon

Objektifitas dan independensi tampaknya bakal terkesampingkan dan tak menjadi penilaian utama untuk menentukan siapa yang menjadi pemenang Konvensi Capres Partai Demokrat. Soalnya adanya rekayasa yang dilakukan melalui trik politik  dan cipta kondisi untuk memenangkan calon tertentu tanda-tandanya sudah mulai terbaca dan terlihat. Itulah yang menjadi asumsi penulis setelah melihat dinamika politik terkait penyelenggaraan Konvensi Capres Partai Demokrat. 

Ada hal yang menarik bagi penulis, sehingga berani mengatakan ada rekayasa yang  sedang berjalan dan terprogram untuk memenangkan calon tertentu. Bahkan penulis berani mengatakan calon akan dimenangkan dengan dengan cara rekayasa, tak lain dan tak bukan adalah Pramono Edhi Wibowo, yang juga adik ipar pemimpin tertinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). 

Penulis dan mungkin juga banyak kalangan bias mencium adanya aroma rekayasa untuk memenangkan mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) tersebut. Aroma berbau rekayasa tersebut tercium setelah terlontarnya pernyataan Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul di Sekretariat Panitia Konvensi Capres Partai Demokrat (Rabu 8 Januari 2014) yang menyatakan bahwa Partai Demokrat telah melakukan survei internal terkait elektabilitas 11 peserta konvensi. Hasil survei internal menempatkan Dahlan Iskan meduduki posisi pertama dan Pramono Edhi di posisi kedua. 

Di satu sisi, survei internal yang kata Ruhut telah dilakukan Partai Demokrat, patut dicurigai sebagai survei fiktif. Sebab tak ada penjelasan tetang presentase serta informasi terkait sistem dan metode survei. Apalagi hasil survei yang di umumkan melalui pernyataan Ruhut hanya dua nama saja, dari 11 peserta konvensi, yaitu Dahlan Iskan di posisi pertama dan Pramono Edhi menempati posisi kedua. Sementara ada 9 nama lain tak tahu di urutan keberapa posisinya dari hasil survei yang diumumkan Ruhut. Dan menambah kecurigaan, Ruhut yang mengumumkan hasil survei itu, juga bukan di posisi netral dalam hal Konvensi Capres Partai Demokrat, karena dia adalah tim sukses Jenderal Purnawirawan tersebut. 

Di sisi lain, hasil survei internal Partai Demokrat yang  menempatkan nama Pramono Edhi Wibowo berada di posisi kedua sangat pantas dicurgai sebagai sebuah setingan untuk memuluskan rekayasa memenangkan Pramono Edhi di ajang konvesi. Kalau nama Dahlan Iskan berada di posisi pertama, mungkin oke-oke saja, dan mungkin masih bisa diterima logika, dan publik bisa menerima meskipun tanpa ada ada survei, sebab sejak konvensi  dimulai nama Dahlan Iskan memang yang mencuat dan punya elektabilitas dibandingkan 11 peserta lain. Tapi hasil survei versi Partai Demokrat yang menempatkan nama Pramono Edhi berada di posisi dua, menuai kecurigaan dan ini juga membuat survei dinilai sebagai survei rekayasa. Soalnya masih ada nama lain yang dinilai juga yang dianggap lebih bisa diterima publik jika berada diposisi kedua setelah Dahlan. Terbukti hasil survei elektabilitas peserta Konvensi Capres Partai Demokrat yang dilakukan Cirus Surveyor Group (CSG), nama Pramono Edhi diurutan ke enam (1,4 persen) setelah Dahlan Iskan (24,7 persen), Marzuki Alie (3,3 persen), Gita Wiryawan (2,1 persen),  Ali Maskur Musa (2,1 persen), Anies Baswedan (1,6 persen).

Lalu ada kesan kesengajaan mengumumkan dua nama di posisi satu dan dua hasil survei fiktif itu menjelang kegiatan puncak konvensi, Menempatkan nama Pramono Edhi diposisi kedua dibawah Dahlan Iskan juga terlihat sebagai sebuah trik politik dengan tujuan agar tidak kentara sebagai rekayasa, dan untuk menghindari tudingan miring, karena Pramono Edi adalah adik ipar SBY.  Terkesan ada pertimbangan memposisikan Pramono Edhi dibawah Dahlan Iskan, karena Dahlan Iskan faktanya memang lebih dikenal dan lebih merakyat serta lebih bisa diterima oleh publik ketimbang sosok Pramono Edi. Lalu ada juga kesan kalau Pramono Edhi hanya  untuk sementara ditempatkan di posisi kedua hasil survei rekayasa, sembari menunggu momen yang tepat untuk membuat trik politik selanjutnya, karena masih ada waktu sampai tahapan akhir konvensi.

Yang paling menarik hasil survei internal yang menempatkan nama Dahlan Iskan dan Pramono Edhi di posisi satu dan dua tersebut, dimumkan Ruhut sehari setelah adanya surat permintaan resmi dari Jaringan Advokasi Publik (JAP) kepada Panitia Konvensi agar menganulir Dahlan Iskan sebagai peserta konvensi. Untuk diketahui JAP memang pernah melaporkan Dahlan Iskan ke Mabes Polri bulan oktober 2013 lalu, terkait kasus dugaan korupsi penyelahgunaan uang negara sebesar 37,6 Triliun di PT PLN untuk tahun anggaram 2009-2010, saat Dahlan Iskan menjabat Dirut PT PLN.

Nah, disinilah rekayasa itu lebih terbaca dan terlihat, Soalnya menurut penulis, ada kesan kesengajaan diumumkannya dua nama yakni Dahlan Iskan dan Pramono Edhi sebagai unggulan sementara hasil survei internal Partai Demokrat, sebelum proses akhir konvensi dan sehari setelah adanya surat dari Jaringan Advokasi Publik kepada Panitia Konvensi agar Dahlan Iskan dianulir dari sebagai peserta Konvensi. Pengumuman hasil survei internal fiktif yang di sampaikan Ruhut, sehari selesat masuknya surat permintaan JAP, tak bisa juga dikatakan sebagai sebuah ketepatan. Mencermati hal itu, penulis pun jadi tergerak mengadopsi asumsi orang-orang PKS ketika menyikapi kasus korupsi Kuota Daging Sapi Impor yang melibatkan mantan Presiden PKS Lufthi Hasan Ishak yaitu adanya Konspirasi.

 

Dengan munculnya kasus korupsi yang melibatkan Dahlan Iskan dan adanya permintaan agar Dahlan Iskan dianulir dari peserta konvensi, sangat mungkin dijadikan komoditas rekayasa selanjutnya untuk menempatkan Pramono Edhi menjadi berada di posisi pertama sebagai peserta konvensi yang berelektabilitas tertinggi menyalip Dahlan Iskan. Dengan kata lain kasus korupsi yang mengkaitkan nama Dahlan Iskan, akan dijadikan bahan rekayasa yang bisa dianggap logis untuk menurunkan elektabilitasnya secara drastis. 

Jika demikian, maka bukan tidak mungkin akan keluar lagi survei internal Partai Demokrat fiktif  berikutnya yang menempatkan Pramono Edhi di posisi pertama sebagai peserta konvensi yang berelektabilitas tertinggi. Masih ada waktu yang lebih dari cukup untuk membuat survei fiktif yang demikian, sebelum berakhirnya konvensi. Kalaupun kelak tidak ada survei internal fiktif lanjutan, tapi hasil survei fiktif sebelumnya kemungkinan akan diarahkan jadi pertimbangan untuk memenangkan Pramono Edhi di ajang konvensi, dengan arahan agar dipertimbangkan juga soal kasus korupsi yang dikaitkan dengan Dahlan Iskan. 

Perlu dicamkan bahwa tak ada jaminan kalau tahapan akhir penilaian di konvensi tak bisa di intervensi oleh Partai Demokrat ataupun SBY. Dan tak ada jaminan,  kalaupun penentuan akhirnya pemenang konvensi ditentukan berdasarkan hasil survei eksternal Pramono Edhi tak bisa dimenangkan, sebab tak ada yang bisa menjamin survei ekternal itu akan steril dari intervensi. 

Nampaknya bukan di luar rencana dan di luar kesengajaan, jika sebelum ikut konvensi, Pramono Edhi lebih dulu dimasukkan jadi kader Partai Demokrat dan diberikan posisi istimewa sebagai anggota Dewan Pertimbangan. Yang pasti kalau ditanya jujur, SBY dan kader Partai Demokrat dipastikan takkan rela Capres yang diusung Partai Demokrat pada Pilpres 2014 mendatang jadi jatah orang di luar Partai Demokrat.  Namanya juga konvensi Capres PARTAI DEMOKRAT !

Klik dan baca juga di :

http://politik.kompasiana.com/2014/01/10/aroma-rekayasa-memenangkan-pramono-edhi-di-ajang-konvensi-626832.html

https://www.facebook.com/notes/m-alinapiah-simbolon/aroma-rekayasa-memenangkan-pramono-edhi-di-ajang-konvensi/10151901828146864

Sumut Juga Pernah Punya Gubernur Seperti Jokowi, Namanya EWP Tambunan

Sumut Juga Pernah Punya Gubernur Seperti Jokowi, 

Namanya EWP Tambunan

Oleh : M Alinapiah Simbolon

Berbanggalah warga DKI Jakarta, karena memiliki seorang Gubernur yang bernama Joko Widodo (Jokowi). Sosok yang dikenal jujur, bersih dan tulus serta benar-benar peduli dan dekat dengan rakyat. Kinerjanya sebagai pemimpin pemerintahan DKI Jakarta nyata membawa banyak perubahan signifikan. Wajar jika banyak warga propinsi lain menginginkan pemimpin layaknya seperti sosok Jokowi. Bahkan banyak rakyat di seantero negeri ini menginginkan agar Jokowi tidak hanya jadi milik rakyat  DKI Jakarta, tapi kalau bisa juga menjadi milik bersama.  Sampai-sampai keinginan itu berubah menjadi gelombang dukungan agar Jokowi jadi pemimpin rakyat seluruh propinsi alias jadi pemimpin nomor satu di nusantara.  Wacana ke arah itu pun muncul, mengalir dan menggema.  Dukungan agar Jokowi jadi presiden semakin menguat, sejalan dengan menguatnya citra dan elektabilitas Jokowi yang terus berada di posisi tertinggi dan jauh diatas elektabilitas figur-figur calon presiden yang sudah lebih dahulu tersohor namanya di pentas politik nasional.

Sebenarnya kebanggaan warga DKI Jakarta yang punya Gubernur yang dekat dengan warganya, juga pernah dirasakan oleh warga Propinsi Sumatera Utara pada tahun 1978 sampai tahun 1983. Gubernur Sumut dimaksud adalah Edwar Waldemar Pahala Tambunan atau lebih dikenal dengan nama EWP Tambunan.

Tak begitu banyak refrensi yang di dapat penulis melalui  pemberitaan media terkait sosok kepemimpinan Gubernur EWP Tambunan. Saat melakukan penelusuran melalui mesin informasi bernama Mr Google, juga tak banyak situs atau website yang menginformasikan terkait EWP Tambunan. Penulis pun menganggap wajar, karena EWP Tambunan memimpin Sumut pada zaman tak enak, dimana belum ada media online,  serta media media cetak dan televisi belum sebanyak sekarang ini.

Penulis sendiri pun tak bisa merasakan dan menilai bagaimana kepemimpinan EWP. Saat EWP mulai menjabat Gubernur dari tahun 1978 penulis masih kelas 2 SD, dan berakhirnya jabatan EWP tahun 1982, penulis masih duduk dibangku kelas 1 SMP. Paling hanya sebatas pernah ingat, kalau penulis di masa itu sering menonton siaran  berita di TVRI Stasiun Medan yang memberitakan kegiatan Gubernur Sumut ke 11 tersebut, dan itupun tertonton karena saat itu hanya TVRI saja satu-satunya siaran televisi di Indonesia, dan siaran berita Sumatera Utara adalah siaran relay dari TVRI Stasiun Medan..

Memang ada sejumlah situs yang mengangkat tentang sosok EWP, namun hanya sekilas alias tak mendalam, karena tentang EWP ditulis belakangan setelah ada website.  Meskipun sekilas, situs yang melansir seputar sosok Gubernur EWP Tambunan, intinya semuanya menginformasikan terkait sosok EWP sebagai gubernur yang merakyat, jujur dan bersih serta bebas KKN dan hobbi melakukan kunjungan ke daerah dan pelosok-pelosok desa.

Menguatkan informasi hasil telusuran dari Mr Google, penulis pun berupaya menemui dan menggali informasi dari sejumlah sumber yang mengetahui model kepemimpinan EWP dan bisa menilai dan merasakan bagaimana kepemimpinan EWP saat menjabat sebagai gubernur Sumatera Utara. Karena Penulis berdomisili di Kota Pematangsiantar, kota nomor dua terbesar setelah Medan, penulis menemui sejumlah orang yang pernah tahu dan pernah merasakan serta bisa menilai kepemimpinan Gubernur EWP. Penulis juga menemui salah seorang wartawan senior, karena menurut penulis wartawan senior itu pasti pernah meliput kunjungan EWP Ke Pematangsiantar.

Dari akumulasi informasi yang didapat penulis, baik informasi via situs maupun via sumber, faktanya membenarkan kalau sosok dan gaya kepemimpinannya EWP persis seperti sosok dan gaya kepemimpinan Jokowi saat ini. Sama-sama sosok yang bersih, jujur, disiplin dan merakyat,serta sama-sama rajin turun ke lapangan.

EWP yang dijuluki Si Peci Merah karena kerap memakai peci merah khas Melayu, adalah orang yang disiplin dan tepat waktu. Mantan Komandan Sekolah Staf Komando Angkatan Darat (Seskoad) itu, selalu berjalan kaki dari kediamannya ke kantor gubernur yang berjarak hampir 1 kilometer.  Dia kebanyakan bekerja di lapangan dan sering berkunjung ke daerah-daerah. Uniknya sosok yang berpangkat Mayor Jenderal TNI aktif saat menjabat gubernur Sumut, kerap berkunjung secara mendadak dengan berpenampilan layaknya masyarakat biasa. Kepala Daerah dan pejabat di daerah banyak yang terkejut dan kelabakan saat EWP berkunjung ke daerah karena kedatangannya tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu. Di saat kunjungan resmi pun EWP selalu membuat pejabat acapkali terkecoh.

Informasinya, pernah saat peresmian Perumahan Wartawan di Jalan Sidorukun Medan, EWP sudah lebih dahulu dan berada ditempat undangan, tanpa sepengetahuan penerima tamu dan panitia. Kebetulan saat dia datang tak ada yang mengenalnya. Dia yang saat itu berbaur dengan undangan lainnya, melihat seorang hansip mundar-mandir. Dia lalu menanya si hansip, kenapa mundar mandir ? Si hansip menjawab Pak Gubernur belum datang. Lalu EWP bertanya lagi, Pak Gubernur yang mana ? Si Hansip menjawab Pak Tambunan. Spontan EWP bertanya lagi, Saya ini siapa rupanya ? Hansip terharu dan merasa malu, lalu melaporkan ke panitia bahwa yang duduk paling depan rupanya Pak Gubernur dan sudah lama berada di tempat acara. Kemudian panitia merasa malu dan minta maaf.

Pristiwa serupa juga pernah terjadi saat acara wisuda di Universitas HKBP Nomensen Pematangsiantar. Seperti diceritakan salah seorang wartawan senior yang bertugas di Siantar kepada penulis, saat meliput acara wisuda tersebut. Dia melihat panitia sempat khawatir karena sang Gubernur tak kunjung datang, sementara tari-tarian untuk acara penyabutan sudah standby untuk menyambut kedatangan sang Gubernur yang memang dijadwalkan hadir di acara wisuda tersebut.

Lama ditunggu tak kunjung datang, panitia pun bingung, Saat di hubungi ke Medan, informasi yang didapat tak diketahui keberadaan EWP, dan informasinya ajudan EWP pun baru keluar hanya membawa mobil dinas EWP. Ditengah kekhawatiran panitia, terjadi kehebohan dari dalam aula tempat acara wisuda, karena tiba-tiba ada yang mengetahui ternyata EWP telah berada dalam aula dan duduk bersama keluarga wisudawan. Didapat informasi ternyata EWP datang dari Medan ke Pematangsiantar menaiki bus angkutan umum..

Si Wartawan senior itu juga menceritakan kepada penulis, bahwa pernah juga EWP melakukan kunjungan ke Pematangiantar. Saat itu Walikota Pematangsiantar di jabat MJT Sihotang. Setelah berkeliling meninjau berapa tempat, Walikota dan jajarannya mengundang sang Gubernur makan siang di rumah dinasnya, karena memang sudah dipersiapkan. EWP pun menyetujui dan mengatakan akan menyusul datang ke rumah dinas walikota tersebut. Dan ternyata EWP tak datang makan siang ke rumah dinas walikota. EWP bersama supir dan ajudannya makan nasil pecal di salah satu warung nasi pecal di Jalan Diponegoro Pematangsiantar.

Wartawan senior yang menceritakan ini bersama dua rekannya yang juga wartawan, ketepatan berada di depan salah satu kantor biro sebuah surat kabar yang lokasinya di seberang warung nasi pecal tersebut. Mereka tak menyangka yang makan di warung itu ternyata adalah gubernur. Awalnya mereka memang melihat ada mobil dinas Gubernur parkir di depan warung itu, dan saat itu mereka berpikir yang berada di warung itu hanyalah supir mobil dinas Gubernur. Si wartawan senior bersama dua rekannya, terkejut dan baru sadar ternyata EWP yang berada di warung itu bersama supir dan ajudannya, itupun setelah sang Gubernur yang langsung memanggil mereka dan mengajak makan. Disitulah mereka tahu kalau Gubernur tak datang ke rumah dinas walikota untuk makan siang.

Menurut wartawan tersebut, ada hal yang membuat dia dan rekannya begitu simpati melihat sosok EWP selama berada di warung tersebut. Usai makan EWP melihat dua anak SD pulang sekolah berjalan melintas di depan warung. Lalu kedua bocah laki-laki dan perempuan dipanggilnya, dan kemudian diajaknya makan. ternyata kedua bocah itu adalah abang beradik kandung.

Setelah makan bocah itu ditanya di mana sekolahnya dan di mana rumahnya. Setelah mendapat jawaban dari si anak dan mengetahui jarak sekolah dan rumahnya sangat jauh, dia pun lalu bertanya lagi, apa pekerjaan orang tua mereka dan kenapa mereka tak dijemput orang tuanya. Lalu si bocah laki-laki menjawab kalau ayahnya tak bisa mengantar dan menjemput mereka, karena kerja sebagai pencari botot keliling. Spontan EWP terharu dan mengeluarkan dua lembar uang  Rp 10.000,- dari dompetnya (mata uang yang paling besar saat itu) dan masing-masing diberikannya kepada kedua anak itu. Saat memberikan uang,  EWP berkata kepada kedua anak itu. “Ini Opung kasi uang sama kalian, dan bilang sama orangtua kalian uang ini dari opung Gubernur”.

Lalu EWP menyuruh supir dan ajudan mengantarkan kedua anak tersebut dengan mobil dinas kerumah mereka. Sebelum pulang kedua anak itu menyalam dan mencium tangan EWP. Kepada kedua anak itu, EWP menyampaikan titip salam kepada orang tuanya. “Sampaikan sama orang tua kalian, kirim salam dari opung Gubernur. Ingat, kalian harus rajin sekolah biar bisa jadi gubernur seperti opung!” itulah ucapan EWP saat melepas kedua anak itu pulang ke rumahnya.

Dijelaskan oleh wartawan senior tersebut ada lagi momen menarik saat EWP makan di warung tersebut, setelah kedua bocah diantar pulang, pemilik warung nasi pecal bernama Mbak Cuplik, saat itu langsung minta foto bersama EWP. EWP menyuruh rekan wartawan memoto dia bersama Mbak Cuplik. Setelah berfoto EWP menyarankan kepada Mbak Cuplik agar nanti fotonya dipajangkan di warung itu. Supaya warungnya jadi dikenal dan banyak orang yang datang makan.

Tak lama setelah urusan foto, tiba-tiba sejumlah pejabat Siantar datang ke warung tersebut. Mereka datang karena disuruh walikota MJT Sihotang untuk mencari dimana keberadaan Gubernur. Saat salah seorang pejabat hendak membayar seluruh biaya makan, langsung di cegah EWP, sambil membuka dompetnya dan membayarnya kepada pemilik warung. Kemudian sebelum pulang EWP kembali membuka dompetnya dan mengeluarkan sejumlah uang dan memberikannya kepada si wartawan senior  dan kedua rekannya. “Ini uang untuk beli rokok kalian,  Tapi jangan karena kukasi uang ini berita kalian jadi tak mengkritik. Aku harap berita kalian harus mengkritik, supaya aku bisa membaca dan mengetahui sebenarnya kondisi pemerintahan di daerah ini” ucap EWP saat itu.

Bagi penulis ucapan EWP kepada kedua anak tersebut sebagaimana di ceritakan wartawan senior tersebut, bukanlah sebuah ucapan kesombongan, tapi ucapan yang bermakna supaya kedua anak itu merasa bangga, meskipun orang tuanya seorang pencari botot, dan sekaligus membuat kedua bocah itu termotivasi agar rajin belajar dan punya obsesi menjadi orang hebat. Sulit dibayang bagaimana bangganya orang tua kedua anak itu, setelah mengetahui kedua anaknya berjumpa dengan gubernur. Tak terbayangkan pula bagaimana bangganya kedua anak tersebut karena pernah bertemu dengan gubernur, lalu diajak makan, dikasi uang, mencium tangan gubernur dan diantar pulang dengan mobil gubernur.

Begitu juga ucapannya saat menyarankan untuk memajang fotonya sama Mbak Cuplik adalah sebuah ungkapan spontan supaya Mbak Cuplik lebih semangat berusaha dan memajukan usahanya. Lalu uang rokok yang diberikannya kepada wartawan tersebut, juga sebagai wujud kedekatannya dengan insan pers dan bukan ingin mengebiri insan pers, buktinya walaupun memberikan uang, dia justru meminta wartawan tetap membuat berita yang kritis.

Sosok EWP Tambunan dinilai sebagai Gubernur yang bebas dan bersih dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) tak bisa dibantah. Bahkan dalam hal ini bisa dikatakan melebihi Jokowi. Dialah satu-satunya Gubernur yang pernah ada di republik ini yang setiap tahun selama menjabat, mengembalikan sisa anggaran rumah tangganya ke kas negara, padahal anggaran itu merupakan anggaran untuk siap pakai dan habis pakai dan tak jadi masalah kalau dihabiskan.  EWP tak pernah pernah berniat mempergunakan sisa biaya taktisnya dengan cara fiktif. Sebanyak digunakannya, itulah yang dilaporkan, dan sisanya di kembalikan ke kas negara. Ini adalah fakta dan tak terbantahkan.

Tekadnya membangun pemerintahan yang baik (good governement) dan aparatur pemerintahan yang bersih (good governance), diterapkannya melalui pengawasan dan pendisiplinan serta ketegasan. Dia kerap melakukan sidak (inspeksi mendadak), untuk memantau pekerjaan aparatur-aparatur yang ada dibawahnya. Tak jarang para pejabat bawahannya kalang kabut dan kelabakan dibuat EWP, karena kedatangannya yang tanpa diduga-duga. Tak dipungkiri tak sedikit kalangan pejabat yang gerah dengan kepemimpinan EWP. Tak hanya kalangan pejabat, kerabat dari kalangan semarga dengan EWP juga banyak yang tak senang, karena tak sekalipun EWP memberikan fasilitas dan kemudahan ketika kerabat dan kelangan semarganya ingin berurusan dengan pemerintahan. Bahkan tak satupun keluarga dan kerabat EWP yang diberikan jabatan selama kepemimpinannya.

Banyak prestasi dan kemajuan dibawah kepemimpinan EWP. Selain pemimpin yang berhasil membangun semangat toleransi dan kerukunan ummat beragama  Dia lebih mengutamakan pembangunan sumber daya manusia yang berkarakter dan berbudaya, ketimbang pembangunan fisik yang bersifat mercusuar. EWP sangat berpihak kepada ekonomi kerakyatan. Dia yang menggagas Pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR), dengan mengharuskan perkebunan besar memberikan lahannya seluas dua hektar untuk dikelola oleh rakyat di sekitar perkebunan, soalnya bagi EWP perkebunan besar hanya bisa dikembangkan sebagai perkebunan inti dari plasma (rakyat yang masing-masing mengelolah dua hektar) tanah perkebunan. Pola PIR yang digagas oleh EWP merupakan pola pemberdayaan masyarakat yang paling baik. Dia tidak ingin rakyat hanya menjadi kuli di perkebunan, melainkan harus menjadi pemilik sebagai plasma yang dibina oleh perusahaan perkebunan inti.

Soal merakyat, tak perlu diragukan, EWP yang terkenal rajin berkunjung ke pelosok daerah di Sumut itu, selalu menolak jika disambut dengan acara penyambutan seperti menyambut raja. Dia sering berhenti di persawahan, menyapa petani dan mendorong agar bekerja lebih giat. EWP terkenal sebagai sosok yang membaur, dan dianggap sebagai pemimpin milik semua golongan. Ia tak pilih kasih dengan suku dan agama. Pernah saat  berpidato dalam pembukaan MTQ, khalayak tertegan, karena EWP sebagai umat kristiani, fasih melafazkan sepenggal ayat suci Al Quran, dan saat itu dia melontarkan seruan bahwa betapa tingginya kesucian kitab suci Al Quran. 

Gubernur kelahiran  Balige tahun 1927 tersebut, adalah tokoh inspiratif  bagi semua golongan dan suku. Dialah yang menggagas  dan mensosialisasikan Salam Sumatera Utara seperti “Horas” , Majua-Jua”, “Penjua-Jua” dan  “Ahoi”. Dia juga yang menjadi pelopor diselenggarakannya sejumlah pesta budaya di Sumatera Utara diantaranya, Pesta Danau Toba, Jahowu di Nias, Tapian nauli di Sibolga, Horas di Taput, Mejuah-Juah dan Pesta Buah di Tanah Karo, Pesta Melayu secara bergiliran di Langkat, Deli Serdang, Asahan dan Labuhan Batu, serta Pesta Nelayan di Tanjung Tiram Asahan (sekarang Batu Bara).

Ada kekecewaan EWP ketika keinginannya melanjutkan pengabdiannya untuk kedua kali tak terwujud. Dia tak lagi diberikan kesempatan menjabat dua priode karena kejujurannya. Maklum karena selama menjabat, para pejabat dari pusat yang berkunjung ke Sumatera Utara tak pernah dilayaninya dengan berbagai fasilitas dan pemberian sebagaimana lazim dilakukan saat itu. 

Sulit untuk membedakan sosok EWP Tambunan dan Jokowi, dua figur pemimpin yang nyaris sama. Bedanya mereka hidup dan memimpin di era berbeda. Kalau Jokowi berada di era keterbukaan dan akses informasi yang sudah canggih, sehingga yang diperbuat Jokowi dapat diketahui dan dinilai publik. Sementara EWP saat memimpin masih berada di era yang iklim demokrasinya masih dicekam oleh monopoli kekuasan yang tersentralistik, Dan saat itu akses informasi pun masih manual, sehingga apa yang diperbuat EWP dan infromasi tentang EWP sangat minim dan tak tercover.

Sosok EWP memang tinggal kenangan. EWP Tambunan telah tiada dan telah menghadap sang pencipta pada tanggal 17 januari tahun 2006 di Jakarta. Militer dengan status perwira tinggi dengan pangkat terakhir Mayor Jenderal purnawiraan ini.  pergi dalam kondisi kehidupan yang sangat sederhana dan tanpa meninggalkan gelimangan harta. Tak salah kalau dikatakan duplikat figur EWP, sekarang ada di Jakarta dan memimpin di propinsi yang menjadi Ibukota negara. Warga Sumut pantas berbangga, bahwa tak hanya orang Jakarta saja yang punya pemimpin seperti Jokowi. Orang Sumatera Utara lebih dahulu merasakan pernah dipimpin oleh sosok yang gaya, sikap dan sifat serta kepemimpinannya persis seperti Jokowi.

Tak salah kalau penulis katakan bahwa warga Jakarta juga harus berbangga punya Gubernur Jokowi yang gaya, sikap dan sifat serta kepemimpinannya persis seperti EWP Tambunan. Yang pasti warga Sumater Utara, ikut bangga karena Jakarta punya Jokowi. Setidaknya figur Jokowi mengingatkan kepada sosok EWP Tambunan, yang pernah jadi pemimpin Sumatera Utara. Semoga saja Jokowi juga pernah mendengar ataupun membaca tentang Si Peci Merah, EWP Tambunan.

Refrensi Tulisan :

http://www.tokohindonesia.com/biografi/article/285-ensiklopedi/1170-gubernur-sumut-1978-1983

http://www.waspadamedan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=23943:sumut-punya-tiga-pejabat-popular&catid=59:opini&Itemid=215

http://waspadamedan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=21522:gubernur-ideal-dan-merakyat&catid=59:opini&Itemid=215

http://tokohbatak.wordpress.com/2009/03/23/gubernur-sumut-1978-1983/

http://febrianfachri.blogspot.com/2013/02/secercah-cerita-tentang-orang-orang.html  

http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2013/09/11/49954/teringat_si_peci_merah/#.UscALtKw0vw

http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Gubernur_Sumatera_Utara

http://news.detik.com/read/2006/01/18/114617/521155/10/eks-gubernur-sumut-horas-ewp-tambunan-wafat-sby-melayat?nd992203605

http://smu7medan.com/gubernur-sumut-dari-masa-ke-masa/

Klik dan baca juga tulisan ini di sini :

http://politik.kompasiana.com/2014/01/08/sumut-juga-pernah-punya-gubernur-seperti-jokowi-namanya-ewp-tambunan-626353.html

https://www.facebook.com/notes/m-alinapiah-simbolon/sumut-juga-pernah-punya-gubernur-seperti-jokowi-namanya-ewp-tambunan/10151898349946864