Selasa, 23 April 2013

Dua Jabatan Ketua Dilepas, SBY Tetap Penguasa Partai Demokrat



Dua Jabatan Ketua Dilepas
SBY Tetap Penguasa Partai Demokrat

Oleh : M Alinapiah Simbolon


Pada struktur kepengurusan baru Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono tidak lagi memegang empat jabatan ketua. Kini SBY hanya memegang dua jabatan ketua yakni Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat dan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat. Sementara jabatan Ketua Dewan Pembina dan Ketua Dewan Kehormatan telah dilepas SBY. Ketua Dewan Pembina dipegang oleh EE mangindaan, dan Ketua Dewan Kehormatan diduduki oleh Amir Syamsuddin. 

Tak bisa disangkal pelepasan dua jabatan ketua tersebut merupakan konsekwensi dari banyaknya sorotan terhadap SBY yang dianggap terlampau berkuasa di Partai Demokrat pasca KLB Bali, karena memegang empat jabatan ketua sekaligus. Kendati demikian, pengurangan jabatan ketua dari ggenggaman SBY tak sedikit pun mengurangi besarnya kekuasaan SBY sejak KLB Bali. 

Dianalisa dari model struktur kepengurusan Partai Demokrat yang baru disusun oleh SBY selaku formatur tunggal, jelas kekuasaan yang paling berperan dan menjadi penentu di Partai Demokrat adalah Majelis Tinggi dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, yang keduanya masih di ketuai oleh SBY. Sementara Dewan Pembina Pertimbangan yang sekarang di ketuai oleh EE Mangindaan dan Dewan Pertimbangan yang di ketuai oleh Amir Syamsuddin, adalah dua struktur di Kepengurusan Partai Demokrat, yang sebelumnya juga tak punya pengaruh sebagai penentu di Partai Demokrat. 

Harus diingat, di struktur kepengurusan Partai Demokrat sebelum KLB Bali, SBY memegang tiga jabatan Ketua yakni Ketua Majelis Tinggi, Ketua Dewan Pertimbangan dan Ketua Dewan Pembina. Lalu ketika terjadi upaya penyelamatan partai dengan pengambilalihan wewenang Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum DPP karena turunnya elektabilitas partai akibat indikasi keterlibatan Anas dalam Kasus Korupsi Proyek Hambalang, yang melakukan pengambilalihan adalah SBY atas nama Majelis Tinggi Partai Demokrat, dan bukan SBY sebagai  Ketua Dewan Pembina ataupun Ketua Dewan Pertimbangan Partai Demokrat. Dan memang kedua lembaga tersebut secara fungsional tak punya kekuatan organizing dan hanya bersifat lembaga konsultatif alias tukang beri saran dan nasehat, dan selama ini terkesan hanya sekedar perlambang.

Jadi kalau pun di struktur kepengurusan Partai Demokrat yang baru jabatan Ketua Dewan Pembina dan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Demokrat tidak lagi dijabat SBY, tak mengurangi besarnya kewenangan dan kekuasaan SBY di Partai Demokrat, karena jabatan Ketua Majelis Tinggi yang tetap di pegang SBY, ditambah jabatan Ketua Umum DPP Partai Demokrat juga dipegang SBY pasca KLB Bali. Dan kedua struktur inilah yang berperan dan menjadi penentu di Partai Demokrat.

Kalau kembali dilihat struktur kepengurusan Partai Demokrat yang baru, tampak secara hirarkis Majelis Pertimbangan yang di ketuai oleh SBY, merupakan lembaga tertinggi di struktuk partai besutan SBY tersebut. Malah yang lebih menasbihkan lagi kalau Majelis Tinggi adalah lembaga terhebat di struktur Partai Demokrat, adalah masuknya nama Ketua Dewan Pembina EE Mangindaan sebagai anggota Majelis Tinggi. 

Disematkannya jabatan ketua Dewan Pembina kepada EE Mangindaan dan Ketua Dewan Kehormatan kepada Amir Syamsuddin, secara politis memang dikondisikan demikian, karena kedua kader Demokrat tersebut, merupakan bawahan langsung SBY di Kabinet Pemerintahan yang dipimpin SBY, dan mereka jadi bawahan SBY. Jadi tak ada sedikitpun kemungkinan kedua orang ketua yang menggantikan SBY di Dewan Pembina dan Dewan Kehormatan Partai Demokrat, untuk bertindak melebihi atau mengimbangi kekuasaan SBY di Partai Demokrat. 

Kesimpulannya SBY tetap penguasa di Partai Demokrat jabatan Ketua Dewan Pembina dan jabatan Ketua Dewan Kehormatan, sengaja dilepas dari tangan SBY, hanya untuk mengelemenir tudingan miring terhadap SBY. Dari segala lini, tak sedikitpun ada celah bagi siapa saja kader yang berada distruktur partai, untuk berseberangan dengan SBY ataupun  berposisi menantang kebijakan dan keputusan yang diambil SBY. Soalnya jabatan strategis lain dan jadi penentu di DPP Partai Demokrat yakni Sekretaris Jenderal Partai Demokrat yang sebelumnya sempat diisukan akan ditinggalkan Edhi Baskoro Yudhoyono alias Ibas, ternyata masih tetap dipegang putra bungsu SBY tersebut. Ditambah lagi sejumlah keluarga SBY juga masuk di struktur partai sehingga tambah memperkuat cengkaraman SBY, diantaranya  Agus Hermanto (Adik Ipar Ibu Ani Yudhoyono)  sebagai salah satu Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat, serta Hartanto Edhi Wibowo (Adik ipar SBY atau adik kandung Ibu Ani) sebagai Ketua Departemen Badan Usaha Milik Negara DPP Partai Demokrat. (***)


Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Minggu, 21 April 2013

Caleg Cewek, Masih Sebatas Caleg Ecek-Ecek




Caleg Cewek, Masih Sebatas Caleg Ecek-Ecek

Oleh : M Alinapiah Simbolon


Betapa terkejutnya aku, ketika mendengar seorang cewek muda (masih anak gadis) yang bertetangga denganku, digaet sebuah partai besar, dan dijadikan calon legislatif, untuk DPRD Tingkat II di kota tempat tinggalku. “ Koq partai besar dan punya nama, bisa-bisanya merekrut caleg perempuan seperti itu?” tanyaku dalam hati setelah mendengar informasi tersebut. 

Tanda tanyaku sangat beralasan, soalnya cewek muda yang direkrut sebagai caleg ini, tak punya modal apapun agar layak dicalegkan. Finansial tak memadai, karena dia masih dalam tanggungan orangtuanya, yang mencari nafkah sebagai pedagang kaki lima. Lalu pengalaman politik juga nol besar. Memang almarhum kakeknya, dulunya pengurus partai yang mencalegkannya, dan kakeknya sempat jadi anggota DPRD melalui PAW, sementara si caleg tak pernah aktif sebagai kader partai tersebut. 

Tiga hari yang lalu, aku membaca koran lokal yang merilis berita daftar calon legislatif salah satu partai besar di kotaku. Dan daftar caleg partai tersebut, terdapat sejumlah nama caleg cewek alias caleg perempuan yang kukenal. Diantaranya ada dua nama caleg perempuan berada dalam satu dapil (daerah pemilihan). Yang satu masih satu kelurahan denganku.  Lalu wanita yang satunya lagi adalah temanku yang kukenal sejak kecil, dan dia masih tinggal tak jauh dari rumah orangtuanku. “ Waduh… Partai Besar dan terkenal piawai dan selektif merekrut caleg, koq mencalegkan kedua perempuan tersebut ?” tanyaku juga dalam hati setelah mengetahui kedua wanita ini dari koran lokal tersebut. 

Si caleg perempuan pertama, orangtuanya termasuk kenal baik samaku, secara finansial (jika mengandalkan politik uang) dia memang berpeluang menang, karena orang tuanya dikenal banyak uang dan royal dalam soal menggelontorkan uang. Orang tuanya  juga pengurus teras partai tersebut. Sayangnya, selain masih muda,  kapasitasnya di kancah politik masih bau kencur, Dia juga baru menjadi penghuni partai yang mencalonkannya sebagai caleg, dan itupun karena faktor orang tuanya.

Caleg perempuan yang kedua, memang punya pergaulan yang luas, tapi dia bergaul dengan kalangan tertentu. Bukan maksud mau menjelekkan, kalau ditanya semua orang yang kenal dengannya, termasuk masyarakat di lingkungan kelurahan tempat tinggalnya, selain keluarganya, takkan ada yang simpati dengan sosok wanita paruh baya ini. Secara pengetahuan politik tak ada apa-apanya. Jika pun kerap terlihat ikut di berbagai organisasi secara berpindah-pindah, dia hanya dikenal sebagai penggembira dan tekesan sebagai bungle.. Orang-orang di lingkungan tempat tinggalnya, juga terkesan sangat antipati dengan gaya dan model pergaulan caleg perempuan yang satu ini. Ironisnya saat kutanya, sejumlah keluarga dekatnya, juga mengaku takkan memilihnya pada Pemilu Legislatif mendatang.

Sehari setelah itu, aku juga mendengar cerita dari isteriku, kalau dia baru bertemu isteri salah seorang mantan anggotaku. Isteri mantan anggotaku itu memberitahkun kepada isteriku bahwa dia juga menjadi caleg salah satu partai yang merupakan partai lama dan berbasis Islam. “ Alamak… Koq bisa-bisanya partai ini merekrut caleg perempuan, yang tak berpeluang meraup suara ?”  gumanku dalam hati setelah mendengar cerita ibu dari putra semata wayangku.

Kenapa aku memvonis dia tak berpeluang meraup suara, karena sepengatahuanku, dia itu wanita yang waktunya kebanyakan mengurus anak dirumah, dan kurang bergaul dengan tetangganya. Dan sepengetahuanku dia dan suaminya sudah beberapa kali berpindah tempat tinggal. 

Aku juga kembali teringat, sekitar sebulan sebelumnya, isteriku juga pernah cerita dia didatangi seorang perempuan teman kecilnya yang mengaku akan menjadi caleg dari salah satu partai nasional berbasis Islam. Dia minta dukungan isteriku dan keluarga. Karena teman kecil dan bekas tetangga, isteriku langsung bersemangat untuk mendukungnya, dan sempat mengajakku untuk memilihnya. Aku hanya tersenyum, dan mengatakan kepada isteriku, kalau aku kelak takkan memilihnya. “ Selama kita berumah tangga, tak sekalipun dia pernah mendatangimu dan bersilaturrahmi denganmu. Kenapa saat dia mau caleg dia teringat mendatangimu?” kataku memberi pandangan kepada isteriku, dan isteriku pun terdiam.

Kujelaskan lagi bahwa suami caleg teman isteriku itu, sering ketemu samaku di salah satu kedai kopi terkenal di kotaku. Kuceritakan kepadanya, bahwa suami si caleg yang saat ini punya jabatan di pemerintahan, kerap satu meja samaku saat ngopi. Tak hanya aku, kebanyakan orang yang selalu minum kopi di kedai kopi itu, menganggapnya sebagai pejabat pelit. Soalnya, sangat jarang dia mau membayar minuman orang yang satu meja dengannya. Dan aku sudah pernah mengalami minum satu meja dengannya, dan saat dia beranjak duluan, hanya minumannya saja yang dibayarnya. Setelah kujelaskan, lalu kutanya sama isteriku “Pantaskah isteri orang yang seperti itu jadi caleg pilihan ?”. “Iya juga ya, dia datang samaku karena ada maunya,” ujar isteriku. “ Berarti modelnya  sama dengan suaminya. Memang kuakui kalau dia itu juga agak sombong,” sambung isteriku lagi membalas cerita dan pertanyaanku.

Sekitar sepuluh hari yang lalu, di sebuah warung kopi dekat rumah tempat biasa aku mangkal bersama kawan-katan sekampung, aku bertemu dengan salah satu caleg partai Islam yang juga dikenal sebagai salah satu ustad muda di kampungku. Setelah ngalur ngidul cerita peluang temanku tersebut, akhirnya aku bertanya, siapa saja caleg perempuan yang dicelegkan satu dapil dengannya. Dia pun ,menyebutkan nama-nama tiga caleg perempuan satu dapil dengannya tersebut, dan ternyata tak satupun yang kukenal. Namun dia sedikit menerangkan, kalau ketiga caleg perempuan tersebut, dua diantaranya keluarga ketua dan sekretaris partai yang mengusungnya sebagai caleg. Kembali aku miris mendengarnya, seraya mengguman dengan nada bertanya. “ Koq, bisa gitu ya ?”

Satu hari yang lalu, di warung kopi yang sama aku dapat informasi lagi bahwa seorang ibu rumah tangga, yang rumahnya masih dekat rumahku juga dikabarkan mencaleg dari salah satu partai berbasis Islam. Orang-orang dikedai kopi tersebut, heran dan terkejut mendengar informasi perempuan itu didaftarkan sebagai caleg. Aku memang kurang kenal dengan sang caleg dan suaminya. Malah sejumlah orang di kedai kopi tersebut juga masih samar-samar mengenalnya, karena memang orangnya jarang keluar rumah dan kebanyakan mengurus rumah tangga. Parahnya si caleg juga tak pernah ikut partai dan organisasi apapun. “ Astaga…. Koq masih ada partai mencari caleg perempuan, seperti mengkais di tong sampah ?” gerutuku sedikit kasar. 

Mungkin esok dan selanjutnya, kupastikan akan banyak lagi kuterima informasi tentang caleg untuk DPRD di kotaku, terutama mengenai sosok caleg perempuan. Dari sejumlah sosok caleg perempuan yang telah kusebutkan, kembali beragam analisa dan estimasi bergentayangan di seputar benakku. Dari beragam analisa dan prediksi akhirnya berkonklusi bahwa sebagian besar caleg cewek atau caleg perempuan yang didaftarkan parpai politik di kotaku, masih sebatas caleg main-main alias tak serius, kalau bahasa orang Sumatera Utara disebut caleg ecek-ecek. Mereka dicalegkan, hanya sekedar dimanfaatkan dan untuk memenuhi syarat pencalegan yakni kuota 30 persen untuk caleg perempuan sebagaimana yang diamanatkan peraturan perundang-undangan. (***)



Klik dan Baca juga Artikel ini di :



Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Jumat, 19 April 2013

Ketika Istana, Dirangkap Jadi Kantor Partai Demokrat




Ketika Istana, Dirangkap Jadi Kantor Partai Demokrat

Oleh : M Alinapiah Simbolon


Hujanan kritik tertuju kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, karena temu pers yang digelar Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Presiden, Rabu tanggal 17 April 2013 sekitar jam 20.00 WIB. Soalnya agenda temu pers yang di gelar di Istana Keperesidenan tersebut tak ada kaitannya dengan pemerintahan. Malah  yang disampaikan berkaitan dengan Partai Demokrat, dimana dalam temu pers tersebut SBY mengklarifikasi seputar pemberitaan yang menyebutkan SBY pernah menawarkan Jabatan tertentu di Kepengurusan Partai Demokrat  kepada Yenny Wahid putri Almarhun Gus Dur tersebut. 

Disengaja SBY atau memang dia khilaf, sehingga persoalan Partai Demokrat dibahas di Istana Negara, hanya SBY yang tahu. Wajar jika banyak pihak yang keberatan terkait masalah itu. Sorotan tajam pun dan tudingan miring pun datang bertubi-tubi. Tak elok,…tak etis… merupakan penggalan kalimat yang ditujukan kepada SBY. Ada yang mengusik soal rangkap jabatan SBY. Ada yang  menilai SBY telah menurunkan maruah Istana. SBY juga dituding menggunakan alat negara untuk urusan partainya. Dan ada yang kembali menegaskan tidak konsistennya SBY.
Kritikan itu memang direspon oleh pihak SBY. Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik, Daniel Sparingga, seakan tak ingin berpolemik menyikapinya. Dikatakannya hal itu sama sekali bukan persoalan partai atau politik. Sementara dari pihak Partai Demokrat, meresponnya sedikit menantang. Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarif Hasan, justru berpendapat tak masalah jika SBY berbicara masalah partai di kompleks Istana Presiden, tentunya dengan alasan mencari pembenaran. 

Yang perlu jadi bahan renungan, SBY selaku presiden yang nota bene pemimpin tingkat tertinggi di republik ini, seharusnya bisa menjalankan tugas kepresidenan yang diembannya secara professional dan proposional Temu pers membicarakan persoalan Partai Demokrat di Istana Kepresidenan telah terjadi, dan memang tak ada aturan yang membolehkan dan tak ada pula sanksi aturan jika telah dilakukan. 

Yang sangat disayangkan adalah Daniel Sparingga selaku Staf Khusus SBY Bidang Komunikasi Politik, terlihat tak menunjukkan perannya, sehingga temu pers yang berkaitan dengan Partai Demokrat bisa berlangsung di Istana Kepresidenan, jika sebelumnya dia tahu kalau SBY akan melakukan temu pers yang berkaitan dengan Partai Demokrat di Istana Kepresidenan. Apabila Daniel Sparingga memang tak tahu rencana temu pers tersebut, berarti SBY lah yang memang tak melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan Daniel Spraringga selaku Staf Khususnya, sebelum menggelar temu pers yang berkaitan dengan Partai Demokrat di Istana Kepresidenan.

Terkait temu pers itu, maka tudingan “tak etis” dan “tak elok”, memang menjadi penggalan kalimat yang tepat ditujukan kepada SBY. Dan selaku Presiden, SBY pantas dianggap tak profesional dan tak profersional, karena menggelar temu pers terkait masalah Partai Demokrat di Istana Kepresidenan. Kalau dinilai hal itu terjadi karena posisi SBY yang saat ini rangkap jabatan, memang itulah kenyataannya. Karena tak mungkin SBY (sengaja ataupun khilaf)  menggelar temu pers membicarakan hal yang berkaitan dengan Partai Demokrat di Istana Kepresidenan,  jika dia tak berposisi sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. 

Tak bisa dipungkiri kalau SBY tidak berbicara soal Partai Demokrat  di Istana Kepresidenan. Sebenarnya selain temu pers tersebut, SBY juga pernah membicarakan persoalan terkait Partai Demokrat di Istana Kepresidenan yaitu saat menanggapi mundurnya Edhi Baskoro Yudhoyono (Ibas) dari keanggoraan DPR RI yang juga terekspos ke publik. Dan sulit juga diterima akal  kalau hanya untuk kedua kali itu saja (temu pers terkait tawaran kepada Yenny Wahid untuk masuk  Partai Demokrat, dan terkait mundurnya Ibas dari DPP RI), SBY pernah membicarakan soal Partai Demokrat di Istana Kepersidenan. Soalnya, bisa saja SBY sudah berulangkali membahas seputar Partai Demokrat di Istana Kepreseiden, Hanya saja tak terendus ke publik, dan mungkin dilakukan secara internal.

Bukan hanya SBY sebagai presiden merangkap pimpinan partai politik. Presiden terdahulu, juga merangkap sebagai pimpinan Partai Politik. Suharto saat menjadi presiden berposisi sebagai Ketua Dewan Pembina Golkar, begitu juga Abdurrahman Wahid (Gusdur) saat jadi presiden juga berkapasitas sebagai Ketua Dewan Syuro PKB, serta Megawati Sukarnoputri (sama persis dengan Posisi SBY saat ini), yang ketika menjabat presiden dan juga merangkap Ketua Umum PDIP. Mungkin saja Suharto, Gusdur dan Megawati juga pernah membicarakan Partainya di Istana Kepresidenan. Tapi tampaknya Suharto, Gusdur dan terutama Megawati, saat itu tak sebodoh SBY saat ini. Suharto, Gusdur dan Megawati tak pernah membicarakan persoalan terkait partainya di Istana Kepresidenan dengan cara temu pers. 

Atau mungkin saja SBY ingin tampil beda dengan presiden terdahulu, Bisa saja SBY sengaja menggelar temu pers membicarakan seputar Partai Demokrat di Istana Kepresidenan, karena dia ingin secara terang-terangan menjadi Istana Kepresidenan boleh dirangkap sebagai Kantor Partai Demokrat yang dipimpinnya.  (***)

Diposting oleh di Tidak ada komentar:
Langganan: Postingan (Atom)

Running Teks ANTARA


Berita Terkini dari ANTARA