Selasa, 01 Januari 2013
Sejarah konflik Israel Palestina
Senin, 02 April 2012
Pak Hulman...... Mulutmu Harimaumu.....!!! (Tulisan)
Pak Hulman... Mulutmu, Harimaumu....!
Oleh : M. Alinapiah Simbolon
Antipati plus rasa alergi terhadap media dan LSM tampaknya tetap memendam di hati Walikota Pematangsiantar Hulman Sitorus.
Kendati selalu menuai cerca akibat kerapnya mendiskreditkan media dan LSM, Hulman tampaknya memang tak kapok. Dalam kata sambutan resminya di acara salah satu organisasi, kembali keluar ucapan dari "moncong" Hulman yang bernada arogan dan konyol mendiskreditkan media dan LSM. Ironisnya, dengan kapasitas sebagai Walikota, dia berani menuding media berbahaya bagi negara dan menghambat demokrasi.
Mengerikan sekali ! Mungkin bisa dimaklumi jika misalnya pernyataan itu keluar saat Hulman lagi kemasukan setan alias kesurupan. Tapi yang jelas tak ada setan yang masuk ke tubuh Hulman, karena saat pernyataan itu keluar dari "moncong" Hulman, dia dalam keadaan sadar diri dan saat itu juga melekat jabatan ke Walikotaan nya.
Sangat wajar memang kalau berbagai kalangan khususnya kalangan pers atau media kesal, geram dan muak atas pernyataan Walikota Siantar itu.
Sampai-sampai gerakan resistensi dalam bentuk unjuk rasa spontan digelar insan pers kota Siantar, dan balik menuding keberadaan Hulman lebih sangat membahayakan demokrasi dan kondusifitas ditengah-tengah masyarakat.
Kalau di kategorikan Hulman "Walikota Bodoh" sehingga membuat pernyataan yang tak normatif seperti itu, bisa jadi diterima akal, karena bukan hanya baru kali ini, tapi sudah berulangkali Hulman mendiskreditkan media dan mengeluarkan pernyataan konyol terhadap media.
Maaf.... Bisa saja parameter kebodohan Hulman dikiaskan dengan binatang bodoh yang bernama keledai. Soalnya keledai saja tak mau masuk ke lubang yang sama untuk kedua kali.
Artinya keledai yang sudah jelas binatang bodoh saja punya nalar antisipatif untuk tidak masuk ke lobang yang sama.
Tapi anehnya seorang Hulman yang merupakan makluk mulia serta berjabatan terhormat sebagai Walikota Siantar, ternyata tak punya nalar antisipatif seperti kedelai. Terbukti Hulman acap membuat kesalahan dalam persoalan yang sama.
Tak perlu dan tak pantas sebenarnya kalau diperbandingkan kebodohan Hulman keledai. Tapi yang jelas kebodohan Hulman karena Hulman tak mengetahui kalau sejak adanya pemerintahan dibelahan dunia ini, pers atau media sudah diakui sebagai salah satu pilar demokrasi.
Bahkan di negeri ini eksistnsi media diatur tersendiri dalam Undang-Undang.
Dan tak pernah ada yang (berani) mengatakan kalau pers atau media membahayakan demokrasi. Tak pernah ada itu, kalaupun ada hanya "moncong" Hulman dengan dibarengi arogansi dan kebodohannyalah yang mengatakan seperti itu
Kendati dikatakan Hulman Walikota bodoh, sebenarnya tak sepenuhnya dia bodoh. Bisa jadi Hulman bodoh dalam ilmu kepemimpinan atau bodoh dalam ilmu pengetahuan dan pemerintahan. Tapi harus kita ingat, di sisi lain Hulman termasuk sook yang pintar bahkan lihai, terutama dalam hal membodoh-bodohi orang banyak. Terbukti Hulman bisa membodoh-bodohi puluhan ribu orang dengan janji vouchernya sehingga dia berhasil jadi Walikota. Malah dalam kondisi dikecam sebagian besar kalangan pers pun, Hulman masih bisa membodoh-bodohi segelintir oknum wartawan untuk dijadikan tameng, sehingga segelintir oknum wartawan itu terkesan ikut serta membela Hulman dengan memojokkan insan pers kota Siantar yang mengecam Hulman.
Sebagian besar rakyat Siantar, yang didalamnya termasuk sebagian korban pembodohan Hulman, tak pernah menginginkan tak kondusifnya Kota Siantar. Korelasinya, bahwa sebagian besar rakyat kota ini menginginkan agar Hulman memposisikan diri jadi Walikota yang baik dan benar, serta peduli dengan rakyatnya. Untuk mengetahui apakah Hulman pemimpin yang baik atau tidak, itu diketahui rakyat via media, karena rakyat dan pemerintah memang butuh media.
Yang paling penting, yang perlu disadari Hulman (itupun kalau Hulman sadar), bahwa dalam memimpin pemerintahan dan sebagai pemimpin rakyat Siantar diperlukan niat baik dan karya nyata, serta tetap berpihak kepada rakyat, dan tahan kritik. Bukan banyak cakap dan gemar bicara konyol.
Yang tak kalah pentingnya, Hulman harus sadar dan bertobat agar tidak lagi mencerca media.
Ingat Pak Hulman... Mulutmu, Harimaumu.....! (***)
Selasa, 27 September 2011
Rezim Pemerintahan Yang Tak Punya Arah (Tulisan)
Setahun Kepemimpinan Walikota Siantar Hulman Sitorus
Rezim Pemerintahan Yang Tak Punya Arah
Oleh : M Alinapiah Simbolon SH
Siantar Mantap, Maju dan Jaya adalah jargon pemerintahan dibawah kepemimpinan Walikota Siantar Hulman Sitorus dan Wakil Walikota Koni Ismail Siregar. Bagi penulis kata Mantap, Maju dan Jaya adalah tiga buah kata yang terangkai sangat sistemik yang begitu ideal dan terarah untuk program sebuah pemerintahan.
Itu menurut pemahaman penulis, entahlah kalau menurut Hulman dan Koni selaku empunya jargon. Apakah mereka mengerti makna dan maksud tiga rangkaian kata itu ? Hanya merekalah yang tahu. Yang pasti jargon itu adalah lead dari visi dan misi mereka saat mereka mencalonkan diri jadi Walikota dan Wakil Walikota Siantar, lalu kemudian digiring menjadi jargon pemerintahan saat mereka memimpin pemerintahan Kota Siantar, yang masih berjalan saat ini.
Namun kalau melihat kondisi kota Siantar, di usia setahun Hulman dan Koni mengemban tugas sebagai Walikota dan Wakil Walikota Siantar, tampaknya kepemimpinan Hulman dan Koni masih hanya sebatas menang di jargon. Untuk sementara hanya jargon Mantap Maju dan Jaya yang kerap terdengung dan terpampang. Patut diragukan kalau mereka memang mengerti arti dan tujuan jargon milik mereka tersebut. Atau jargon itu adalah visi dan misi tempahan alias buatan orang lain, yang digunakan hanya sekedar untuk melengkapi syarat ketika mereka maju sebagai calon Walikota dan Wakil Walikota Siantar tahun 2010 lalu, tanpa ada rasa tanggung jawab untuk mengaplikasikannya. Penulis prediksi demikian, sebab kebijakan dan sikap Hulman selama setahun memimpin pemerintahan, tak ada yang signifikan memberikan peluang untuk kemajuan dalam aspek apapun. Kenyataannya, dari awal roda pemerintahan sudah tidak lagi tersistem, karena sudah melanggar azas dan mekanisme pemerintahan yang baik dan ideal.
Diawal pemerintahan, Hulman Sitorus selaku Kepala Pemerintahan telah mengejewantahkan sebagian besar tugas dan fungsinya kepada oknum yang berada diluar sistem pemerintahan. Sehingga, sudah menjadi rahasia umum kalau para pejabat SKPD Kota Siantar, masih punya lagi atasan tak resmi selain Hulman dan Koni, yaitu Eliakim Simanjuntak.
Penulis dan sebagian masyarakat Siantar tak lagi merasa heran kalau Eliakim Simanjuntak yang telah diberi anugrah Staf Khusus yang tak pernah ada dalam sejarah tata pemerintahan daerah, punya kekuasaan yang begitu “sakti”, malah pada kenyataannya jauh lebih “sakti” dari kekuasaan deputi resmi Hulman yaitu Koni Ismail Siregar yang punya jabatan resmi sebagai Wakil Walikota Siantar. Kesaktiannya memang sudah teruji dan sudah menjadi rahasia umum. Konon menurut beberapa sumber dan hasil investigasi kalangan jurnalis, saat Eliakim "ngekos" di Lembaga Permasyarakatan Siantar sebagai tahanan, karena terganjal kasus judi, para SKPD juga terlihat keluar masuk LP membawa berkas, yang tujuannyan melakukan penghadapan kepada Eliakim.
Kalau pun sejak awal, kata Hulman, keberadaan Eliakim adalah untuk membantu tugasnya dan gajinya tak di tampung di APBD, tapi yang pasti Hulman telah mengacaukan sistem pemeritahan yang ada, karena telah mengeluarkan surat yang notabene surat pemerintahan yaitu SK Walikota untuk mengangkat Eliakim sebagai Staf Khusus. Dan kenyataannya Eliakim juga bukan sekedar Staf khusus Hulman, tapi sudah lebih dari itu, bahkan konon sampai urusan,proyek mutasi dan penempatan pejabat pun menjadi kompentensi Eliakim, meskipun semua itu diluar administrasi pemerintahan. Inilah hal-hal paling urgen yang merusak rangkaian sistem pemerintahan di kota Siantar.
Kondisi lain pemerintahan, adalah tak terlihatnya terobosan Walikota Hulman Sitorus untuk memajukan kota Siantar kearah yang lebih baik. Hulman masih berada pada level pimpinan yang bersifat kemaruk dengan tahkta atau jabatan ke walikotaanya, namun terkesan tak mau mengerti dan tanpa mau memahami, serta tak tersirat ambisi untuk belajar apa tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang kepala pemerintahan dan kepada daerah. Buktinya peran yang dijalankan Hulman selama memasuki setahun usia kepemimpinannya, hanya sekedar memimpin rapat, menghadiri acara, pidato, ataupun kunjung sana dan kunjung sini,sementara tugas urgen yang seharusnya ditangani Hulman, sebagian besar sudah di jewantahkannya kepada Eliakim. Sementara Koni yang bertindak jadi deputi Hulman juga tak jauh beda dengan yang dilakukan Hulman, justru porsinya lebih sedikit, dan terkadang hanya sekedar jadi peran pengganti untuk acara seremonial, karena lebih banyak diperani Hulman. Sementara Kalau pun ada program yang tampak berjalan di pemerintahan Hulman, itu merupakan program pemerintahan atasan yang memang wajib dilaksanakan pemerintah kota, namun itupun belum bisa dinilai berhasi.
Yang lebih ironis, Hulman juga membuat kebijakan yang memperlihatkan terjadinya disintegrasi antara pemerintah dan legislatif. Hulman tanpa beban bertindak mengadopsi pola kepemimpinan Walikota terdahulu RE Siahaan. Meskipun caranya tak sefrontal yang dilakukan RE Siahaan, dia juga menerbitkan sebuah Perwa (Peraturan Walikota) seperti yang dilakukan RE Siahaan, yaitu Perwa mengatur Perubahan APBD tahun 2011, yang seharusnya diatur melalui Peraturan Daerah yang melibatkan kewenangan DPRD Kota Siantar. Tak hanya itu Hulman, dinilai tak mampu berindak cepat dan tanggap melaksanakan pembangunan infrastruktur, sementara anggarannya sudah ditampung di APBD 2011.
Dilihat dari sisi sikap, umumnya masyarakat Siantar tahu bagaimana sikap Hulman, terutama bicaranya yang terkesan arogan. Itu sudah berulang kali terbukti dan menjadi konsumsi publik. Mulai dari pernyataannya yang alergi terhadap media, bahasa kotornya dihadapan para siswa dan guru yang tengah berunjuk rasa, serta ucapan-ucapannya yang acapkali nyeleneh sehingga menimbulkan ketersinggungan dan persoalan.
Keberadaan Hulman dan Koni selaku pimpinan dan wakil pimpinan tertinggi pemerintahan, dengan kondisi yang demikian, tentunya tak punya peluang mencerminkan kemajuan kota Siantar. Mantap, Maju dan Jaya yang menurut penulis merupakan tiga langkah menuju kemajuan kota Siantar, tak punya arti dan nilai dalam kondisi sekarang ini,dan penulis perkirakan juga bakal tak punya arti dan nilai, untuk sisa kepemimpinan Hulman empat tahun kedepan.
Yang pasti rusaknya mekanisme pemerintahan berawal dari adanya oknum luar struktur yang mempunyai kewenangan lebih diberikan oleh Hulman, dan itu sangat kontradiktif dengan makna Mantap, Maju dan Jaya yang menjadi jargon pemerintahan Hulman dan Koni. Jelaslah kontradiktif, sebab kondisi pemerintahan sudah tak lagi Mantap, karena sudah dirusak oleh Hulman sendiri. Kalau sudah tak lagi Mantap, sudah bisa dipastikan langkah kearah Maju dan Jaya, sulit untuk tercapai. Inilah kondisi pemerintahan Hulman Sitorus yang merupakan sebuah rezim pemerintahan yang tak punya arah, karena fundasinya sudah rapuh dari awal oleh tangan dan kebijakan Hulman sendiri.
Merima Aksi Unjuk Rasa Serikat Petani SistimHutan Kerakyatan ke Kantor Harian SIANTAR METROPOLIS

Saat menerima dan berbicara menanggapi tuntutan ratusan pengunjukrasadari Serikat Petani Sistim Hutan Kerakyatan, yang datang berunjukrasa Ke kantor Redaksi Harian SIANTAR METROPOLIS.
Lokasi Halaman Kantor Redaksi Harian SIANTAR METROPOLIS di Jalan Kartini No 29 C Pematangsiantar, Senin, 19 September 2011
Minggu, 07 Agustus 2011
Menerima Audensi Pengurus MUI Kota Siantar dalam rangka menyambut Bulan Suci Ramadhan 1432 H
Lokasi : Di Kantor Harian SIANTAR METROPOLIS Jalan Kartini No 29 C Pematangsiantar
Selasa, 26 Juli 2011
Bupati Otoriter ( Tulisan )

Melihat Model Kepemimpinan
JR Saragih
Bupati Otoriter
Oleh :
M Alinapiah Simbolon SH
Sebenarnya ada hal yang mendasar yang menjadi motivasi agar kepala daerah dinilai berhasil memimpin daerah dan pemerintahan, yaitu niat baik untuk menjadikan daerah yang dipimpinnya menjadi daerah yang maju, dan menjadikan pemerintahan di pimpinnya menjadi pemerintahan baik dalam arti pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.
Secara konseptual. semua kepala daerah punya niat baik untuk memajukan daerah yang dipimpinnya, serta punya niat baik membuat baik jalannya roda pemerintahan yang dipimpinnya. Meskipun tak bisa kita pungkiri jika seorang kepala daerah juga pasti punya niat lain selain niat baik itu, karena sudah jadi rahasia umum bahwa menjadi seseorang kepala daerah yang saat mencalonkan tidak bisa hanya modal konsep visi dan misi serta modal niat baik, tapi harus mengeluarkan kost politik yang sangat besar.
Kemudian untuk mengetahui apakah seorang kepala daerah, secara implisit punya niat baik untuk memajukan daerah dan mewujudkan pemerintahan yang baik, dapat dilihat dan dinilai dari berbagai aspek penilaian. Tapi yang yang paling prinsip untuk jadi penilaian adalah model dan gaya kepemimpinan seorang kepala daerah, karena itulah yang jadi terapan dan ternilai langsung.
Kepemimpinan JR Saragih sebagai Bupati Simalungun, sangat menggelitik dan responsif untuk dinilai. Siapapun orangnya, mulai dari pengamat kelas kedai kopi, sampai pengamat yang expert dan berbacground akademik, akan memberikan penilaian serius, melihat dan menilai model kepemimpinan JR Saragih selama lebih kurang 10 bulan menjabat Bupati yang nota bene merupakan kepala daerah dan kepala pemerintahan di Kabupaten Simalungun.
Gaya kepemimpinan yang diaplikasikan JR Saragih, membiaskan berbagai efek yang sangat kental forsi nilai negatifnya, Apa sebab ? Karena imbas dari model kepemimpinan Bupati Simalungun JR Saragih menimbulkan berbagai persoalan. Diantaranya kecanggungan dan ketidaknyamanan aparatur pemerintahan di semua satuan perangkat kerja, terutama pimpinan satuan perangkat kerja, yang diakibatkan kebijakan JR dalam hal copot mencopot pejabat secara mendadak serta terkesan mengabaikan mekanisme di lingkungan Pemkab Simalungun.
JR kerap mencopot dan mengangkat pejabat secara suka-suka tanpa pertimbangan profesionalisme dan etika. Korban kebijakan pencopotan pejabat yang dilakukan JR sudah cukup banyak. Sejumlah pejabat yang dicopot pun banyak yang merasa tak mengetahui secara pasti penyebat pencopotannya, malah ada pejabat yang dicopot tanpa nilai toleransi dan nilai etika serta kemanusian, dengan cara dicopot ditempat. Ironisnya JR melakukan pencobotan juga tanpa pertimbangan masa waktu, seolah tanpa diberi kesempatan JR kerap mencopot pejabat yang yang masih terhitung singkat menjabat sebuah jabatan, istilahnya baru diangkat tak lama kemudian langsung dicopot.
Yang lebih tragis lagi ada sejumlah pejabat yang punya prestasi, tapi dicopot tanpa alasan yang jelas, dan anehnya setelah dicopot lalu ditempatkan dijabatan yang tak pantas secara jabatan dan kepangkatan karena lebih rendah dari jabatan sebelumnya. Dan sebaliknya ada pejabat yang diangkat JR juga belum memenuhi syarat memempati jabatan yang diduduki pejabat tersebut. Itu semua terbukti memang dilakukan JR. Yang pasti hal yang paling berimbas dari hobbi JR melakukan copot-mencopot ala dadakan, adalah rasa waswas dan tak optimalnya para pejabat yang sedang menjabat menjalankan kinerjanya, karena ter phobia oleh kebijakan dadakan JR tersebut.
Itu soal copot mencopot dan mengangkat pejabat, Lain lagi soal sejumlah kebijakan-kebijakan JR yang dinilai negative, diantaranya masalah pengolahan anggaran yang belakangan terkuak banyaknya jumlah anggaran yang tak jelas juntrungannya alias raib tak tahu kemana. Seperti anggaran pembayaran kepentingan insentif guru, uang lauk pauk dan berbagai anggaran lainnya. Banyak lagi penyimpangan anggaran yang peruntukannya dialihfungsikan untuk kepentingan hal yang tak signifikan, serta penyimpangan dalam bentuk pengalihan peruntukan anggaran yang tak sesuai seseuai aturan. Penyimpangan peruntukan pembagian insentif upah pungut PBB tahun sebelumnya bisa dijadikan sebagai contoh real.
Sejumlah kebijakan JR yang lain, secara kasat mata acap menabrak aturan yang ada, seperti pengalihan fungsi sejumlah gedung kantor pemerintahan, kemudian membuat Peraturan Bupati untuk kepentingan tertentu seperti penundaan pembayaran uang lauk pasuk PNS dan guru, serta Peraturan Bupati untuk pendirian Rumah Sakit Daerah di Raya. Ironisnya pembuatan Perbup terkesan dipaksakan tanpa konsideran hukum yang jelas dan tanpa melalui mekanisme pembentukan perundang undangan.
Harus kita akui bukan tidak ada kebijakan JR Saragih yang positif, namun tidak sedikit pula kebijakan yang dibuat JR ternilai negatif. Hal itu disebabkan gaya kepemimpinan JR yang mungkin menurutnya bentuk sebuah ketegasan, namun ternyata bersifat negatif, sebab dinilai tak normatif, makan banyak korban serta kental nilai arogansinya dan tak ada nilai profesionalnya. Tak kita pungkiri kepemimpin JR juga terkesan melakukan pemanfaatan jabatan bupati yang disandangnya untuk kepentingan pengembangan bisnis usaha pribadinya Konsekwensinya timbul penilaian negatif dari fakta riil selama kepemimpin JR sebagai Bupati dalam kurun waktu sekitar 10 bulan. Dan konsekwensi lainnya, pemerintahan yang dikomandoi JR bukanlah pemerintahan yang baik dan bebas KKN alias "Non Good Government".
Dengan kondisi seperti ini, tidak terlalu dini kalau dikatakan gaya kepemimpinan yang diterapkan JR Saragih Bupati Simalungun adalah gaya kepemimpinan yang otoriter. Kesan otoriter sangat jelas dan sangat kental, apalagi kalau dinilai secara mendalam jabatan Bupati yang dijabat JR, sudah terusik oleh sikap arogan dan otoriternya. Padahal pada hakikatnya jabatan Bupati adalah punya makna pengayoman karena di jabatan itu ada nilai kepamongan. Yang jelas Bupati adalah jabatan murni yang berkaitan dengan tujuan memperjuangkan kepentingan masyarakat yang ada di wilayah kabupaten, bukan jabatan komisaris atau direktur utama di sebuah perusahaan pribadi atau keluarga. JR harus tahu dan semua orang juga perlu tahu bahwa gaya kepemimpinan di jabatan Bupati tak etis dilakoni ataupun dipadukan dengan dengan gaya bos sebuah perusahaan. (***)
