Indonesia Sebagai Model Perkembangan Demokrasi Muslim, Masalah, dan Peluang

Indonesia Sebagai Model Perkembangan Demokrasi Muslim, Masalah, dan Peluang

Dalam kebangkitan Islam dan gerakan demokrasi yang tumbuh di Afrika Utara dan Timur Tengah, adalah relevan untuk melihat Indonesia sebagai model demokrasi Muslim. Negara ini telah menunjukkan sebuah pemerintahan demokratis yang stabil, dan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa.

Sebelum tahun 1998, Turki sering dianggap sebagai model demokrasi Muslim.  Bukan  hanya dikenal sebagai negara mayoritas Muslim yang ketat menerapkan prinsip-prinsip sekuler, Turki juga mencoba untuk mempertahankan pemerintahan demokratis. Meskipun ada beberapa kritik terhadap dominasi militer dalam politik Turki, banyak orang pada saat itu masih memandang  Turki sebagai satu-satunya negara Muslim yang demokratis di dunia.

Pandangan ini mulai berubah ketika Indonesia beralih dari rezim otoriter Orde Baru menuju alam  demokrasi pada masa reformasi tahun 1998. Delapan tahun kemudian AS menobatkan Indonesia sebagai satu-satunya negara mayoritas Muslim yang berstatus negara bebas.

Sejak itu, banyak pemimpin dunia memuji kebangkitan demokrasi di Indonesia. Menlu AS, Hillary Clinton, menyebut  Indonesia sebagai panutan demokrasi bagi dunia Muslim. Demikian juga, Presiden Obama memuji demokrasi Indonesia sebagai contoh yang baik bagi dunia. Dengan bangkitnya  gerakan demokrasi yang meluas di  sebagian besar dunia Arab, Obama menilai perlunya  mengeksplorasi model muslim demokrasi.

Empat Alasan

Setidaknya ada empat alasan mengapa Indonesia adalah model yang baik.
 
Pertama, Indonesia adalah negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia yang telah mengalami transisi politik dari rezim otoriter ke demokrasi.

Kedua, Indonesia telah mempertahankan stabilitas politik

Ketiga, Indonesia telah menunjukkan kinerja ekonomi yang stabil. Selama lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi di Indonesia lebih dari  6%. Selama krisis keuangan global pada tahun 2009, bersama-sama dengan China dan India, Indonesia adalah satu-satunya negara yang bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 4%.

Keempat, Indonesia adalah negara mayoritas Muslim, namun  partai politik Islam gagal memenangkan pemilihan umum. Di Afrika Utara dan Timur Tengah negara, demokrasi selalu memberikan kemenangan bagi partai politik Islam.

Indonesia merupakan kasus yang menarik bagi siapa saja untuk mempelajari interaksi antara Islam dan demokrasi. Di tengah  kebangkitan Islam dan gerakan demokrasi yang tumbuh di Afrika Utara dan Timur Tengah, pertanyaan apakah negara-negara Muslim akan menjadi lebih sekuler atau agama Islam menjadi semakin penting. Mari saya jelaskan latar belakang historis jalan Indonesia menuju demokrasi.

Proses demokratisasi di Indonesia dimulai pada tahun 1998, terutama pada tanggal 21 Mei, ketika Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya dari 32 tahun kekuasaannya. Pengumuman itu cukup mengejutkan karena ia baru saja terpilih untuk ketujuh kalinya dan telah berkomitmen untuk memerintah negara selama lima tahun. Tekanan publik dari mahasiswa menjadi alasan utama pengunduran diri Soeharto. Gerakan mahasiswa menduduki parlemen selama tiga hari dan kerusuhan seminggu sebelumnya (14-15 Mei) telah membawa ibu kota macet. Indonesia berada di ambang keruntuhan keuangan dan politik. Soeharto mengundurkan diri adalah respon yang tepat dalam situasi yang mengerikan.

Perjuangan Demokrasi

Seperti di banyak negara lain, transisi politik tidak pernah mudah, terutama dengan negara yang telah diperintah oleh rezim otoriter-militer. Soeharto menyerahkan pemerintahan kepada Burhanuddin Jusuf Habibie, wakilnya, namun ia dianggap sebagai bagian dari rezim yang sama. Diperburuk oleh krisis ekonomi, politik Indonesia dalam tiga tahun pertama transisi dipenuhi oleh ketegangan, konflik, dan demonstrasi.

Masyarakat merasa bebas untuk mengekspresikan apa yang mereka pikirkan. Demokrasi memungkinkan mereka untuk membentuk organisasi di mana mereka bisa merekrut dan memobilisasi orang. Ratusan organisasi dan partai politik pun dibentuk. Kelompok dengan kecenderungan ideologis berbagai mengisi ruang publik membawa paradoks mereka sendiri. Demokrasi Indonesia di tahun-tahun awal kacau dan orang-orang mulai berbicara tentang disentegration Republik dan potensi Balkanisasi.

Publik tidak puas dengan pemerintahan baru. Krisis ekonomi membawa negara ke masa yang paling sulit dalam tiga dekade. Inflasi mencapai 77%, suku bunga naik menjadi 68%, produk domestik bruto turun menjadi minus 13%, dan pengangguran naik menjadi 24%. Sejak awal, kekuasaan Habibie selalu dianggap jangka pendek.

Masyarakat menginginkan pemilihan umum yang adil di mana mereka bisa memilih pemimpin mereka sendiri. Berbagai undang-undang mengenai transisi politik disusun dan disahkan. Pemilihan umum dijadwalkan Juni 1999. Inilah  pemilu parlemen di mana orang memilih anggota legislatif. Menurut konstitusi itu, presiden tidak secara langsung dipilih oleh rakyat, tetapi oleh anggota legislatif.

Pemilu 1999 bukan hanya pemilihan seorang pemimpin baru dan harapan untuk masa depan ekonomi yang lebih baik, tetapi mempertaruhkan demokrasi Indonesia. Segera setelah pemilihan umum dijadwalkan, ratusan partai politik dibentuk dan mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (Komisi Pemilihan Umum, KPU).

Partai-partai politik Islam di antara mereka. Dari 160 partai yang terdaftar di KPU, hanya 48 partai memenuhi kondisi dasar dan berhak untuk bergabung dengan pemilu. Di antara partai-partai, 11 adalah partai Islam yang misinya adalah untuk memperjuangkan pelaksanaan Syariah (Hukum Islam) di negara tersebut. Semua pihak sangat optimistis bahwa para pemimpin mereka percaya diri meramalkan bahwa mereka akan memenangkan pemilihan.

Sebelum hasil Pemilu diumumkan tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi dengan demokrasi Indonesia. Beberapa orang was-was terhadap kebangkitan politik Islam politik dan kemungkinannya  memenangkan pemilu. Agenda partai politik Islam sangat jelas: mengembalikan "tujuh kata" kembali ke konstitusi. Tujuh kata-kata adalah kata-kata yang berisi pelaksanaan Syariah bagi umat Islam di Indonesia.

Kata-kata itu awalnya dalam tercantum konstitusi, tetapi setelah protes oleh delegasi Kristen, pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan menghapus kalimat tersebut. Sepanjang sejarah Indonesia baru-baru ini, umat Islam telah berjuang untuk mengembalikan kata-kata kembali ke konstitusi. Mereka mencoba pada masa Soekarno, tapi gagal. Mereka juga mencoba di masa Soeharto, tapi hasilnya sama. Kesempatan baru saja datang ketika Indonesia menjadi negara demokrasi. Mereka menaruh harapan mereka pada Pemilu 1999.

Akhirnya, pemenangnya adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yang dipimpin oleh putri Soekarno, presiden pertama Republik. Di tempat kedua adalah Golkar, partai yang berkuasa sepanjang era Soeharto. Dari 11 partai Islam, hanya satu partai memperoleh suara signifikan, yaitu Partai Persatuan Pembangunan(PPP) yang memperoleh  10,7%. Sisanya hanya memperoleh kurang dari 3%. Seluruh suara partai-partai Islam bila digabung  tidak lebih dari 20%, tidak cukup untuk mendominasi parlemen.

Hasil ini mengecewakan banyak pemimpin Muslim yang berharap untuk meraih kemenangan. Sesuatu yang telah terjadi baru-baru ini di Timur Tengah tidak terjadi di Indonesia. Demokrasi tidak berpihak pada partai-partai Islam untuk memenangkan tampuk kekuasaan politik.

Pertanyaan kita mengapa mayoritas umat Islam Indonesia tidak memilih partai Islam, melainkan partai sekuler? Mengapa kebangkitan Islam di Indonesia tidak diikuti oleh keberhasilan dalam memperoleh kekuasaan politik?

Ada banyak jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan itu. Tapi, yang paling mencolok adalah bahwa telah terjadi perubahan radikal dalam pola pikir politik umat Islam Indonesia. Sebagian karena faktor eksternal yang didorong oleh sekuler-militeristik rezim di bawah Soeharto dan sebagian karena faktor internal yang didorong oleh Muslim liberal. Kedua faktor ini memainkan peran penting dalam mengubah pola pikir politik umat Islam. Saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang aspek ini.

Islam dan Demokrasi

Seiring dengan nasionalisme dan komunisme, demokrasi adalah salah satu konsep yang paling diperdebatkan di kalangan umat Islam Indonesia. Selama tahun 1930-an, terjadi perdebatan tentang nasionalisme antara dua intelektual muda yang kemudian menjadi pemimpin penting negara: Soekarno (1901-1970) dan Muhammad Natsir (1908-1993). Mewakili kelompok sekuler, Soekarno percaya bahwa nasionalisme adalah perekat persatuan Indonesia. Sementara itu, Natsir menganggap  nasionalisme sebagai ideologi yang bisa mencairkan keyakinan agama Islam. Perdebatan antara Soekarno dan Natsir adalah contoh klasik dari perselisihan antara sekularis dan Islam atas berbagai isu tentang agama dan politik.

Para Islamis umumnya enggan untuk menerima konsep-konsep modern seperti nasionalisme, sosialisme, dan demokrasi. Sementara rekan mereka, para sekularis, tanpa ragu mempromosikan ide-ide modern, Islam mengkritik dan sering mengutuk mereka atas dasar argumen Islam. Keberatan mereka terhadap konsep-konsep ini sebagian besar didasarkan pada pemahaman tertentu, doktrin Islam yang mereka yakini mengungguli ide-ide sekuler.

Natsir, misalnya, dipilih untuk menerima versi Islam demokrasi: yaitu, kombinasi antara demokrasi Barat dan model Islam , meskipun Natsir dikenal enggan menerima demokrasi karena pemahaman bahwa demokrasi dapat membahayakan prinsip-prinsip Islam "Shura.". Dia percaya bahwa ada hal-hal tertentu dalam Islam yang dianggap final (qat'i), sehingga tidak tersedia ruang bagi untuk membicarakannya. Dia memberi contoh perjudian dan pornografi sebagai melampaui diskusi. Parlemen tidak memiliki hak untuk membahas hal-hal seperti itu.

Selama masa awal kemerdekaan (pertengahan tahun 1940-an), para pemimpin Muslim menemukan diri mereka menjadi lebih nyaman untuk merangkul konsep "demokrasi Islam" dari sekedar teoritis, konsep itu dipromosikan secara luas oleh para intelektual Muslim dan ulama "demokrasi.". Zainal Abidin Ahmad (1911-1983), pendukung demokrasi Islam, berpendapat bahwa sistem politik Islam bukanlah teokrasi melainkan demokrasi.

Akar demokrasi Islam, menurut Ahmad, adalah Al Quran dan kehidupan politik di generasi awal Islam di bawah "para khalifah yang mendapat petunjuk" (al-Khulafa al-Rasyidin). Dalam ayat 159 dari Surat Ali Imran dan 59 dari al-Nisa, Al-Qur'an jelas menyarankan umat Islam untuk mempertahankan metode musyawarah dalam proses pengambilan keputusan.

Demikian juga, Ahmad percaya bahwa "sistem khilafah awal adalah demokratis, karena telah cukup dipertahankan persyaratan demokrasi. Instrumen demokrasi seperti perwakilan rakyat, suksesi, musyawarah, dan lembaga-lembaga sosial, semua sudah ada selama waktu itu ".

Para pemimpin Muslim seperti Natsir dan Ahmad percaya bahwa bukan hanya karena itu demokra secara teologis dibenarkan, tetapi juga karena mereka percaya bahwa dengan demokrasi mereka bisa memenangkan lomba untuk kekuasaan politik. Umat Islam yang menjadi mayoritas di negara ini, memiliki peluang untuk memenangkan kontes demokrasi. Ini adalah alasan inilah mereka membentuk sebuah partai Islam dan kemudian bergabung dengan pemilihan umum tahun 1955.

Generasi awal umat Islam Indonesia umumnya memahami demokrasi sebagai pemerintahan mayoritas dan sebagian besar diabaikan substansinya. Mereka pikir, dengan posisi Muslim sebagai mayoritas, maka mereka bisa memerintah negara sesuai dengan selera mereka, mengabaikan hak-hak minoritas. Mereka antusias menerima demokrasi karena bisa membantu mereka untuk mendapatkan kekuasaan politik melalui pemilihan umum. Jika mereka menang pemilu, mereka bisa mendominasi parlemen dan dengan demikian mengubah konstitusi. Ini adalah alasan utama mengapa partai-partai politik Islam sangat siap untuk berpartisipasi dalam pemilu.

Sejarah Indonesia akan berbeda seandainya partai-partai Islam memenangkan pemilu tahun 1955. Dalam pemilu itu, semua partai-partai Islam memperoleh 43%, cukup untuk mengambil alih pemerintahan, tetapi tidak cukup untuk mengarahkan parlemen. Peraturan mensyaratkan  dua pertiga dari anggota parlemen sebagai persyaratan minimal untuk mengubah konstitusi. Tentu saja, pemimpin Muslim  kecewa dengan hasilnya, tapi mereka sepenuhnya menyadari konsekuensi dari demokrasi.

Dengan kegagalan ini, mereka menerima aturan main: menikmati posisi sesuai dengan apa yang diperoleh dalam pemilu. Dengan demikian, perwakilan Muslim di parlemen dan beberapa pemimpin mereka terlibat dalam pemerintahan. Burhanuddin Harahap (1917-1987), seorang pemimpin Masyumi, diangkat sebagai perdana menteri sejak Agustus 1955 sampai Maret 1956. Sebagai pemimpin, ia harus berurusan dengan orang lain dan harus berpartisipasi secara sah. Ia sepenuhnya menyadari bahwa ia tidak bisa memaksakan visi partainya demokrasi Islam.

Peran Muslim Liberal

Demokrasi mengajarkan orang kesabaran dan toleransi. Jika seseorang kalah pemilu, dia harus menunggu selama empat atau lima tahun lagi datangnya pemilu berikutnya. Dan jika kita memenangkan pemilihan,kita harus berurusan dengan pemenang lainnya. Kita harus berbagi "kue pemilihan" dengan orang lain untuk membentuk pemerintahan. Muslim Indonesia telah belajar banyak tentang politik dan bagaimana menghadapinya.

Banyak hal terjadi selama rezim Orde Baru Soeharto. Muslim dilarang membentuk partai-partai Islam. Mereka dipaksa untuk bergabung dengan salah satu dari tiga partai disetujui oleh rezim, yakni Golkar, Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dan Partai Persatuan Pembangunan, dan (PPP). Beberapa ilmuwan berpendapat bahwa perubahan pola pikir politik Muslim terjadi karena cara Soeharto memperlakukan mereka.(Effendy 2003, Hefner 2000, Anwar 1995).

Memang benar bahwa rezim Orde Baru Soeharto telah memainkan peran penting dalam mengubah sikap politik Muslim. Pergeseran, bagaimanapun, tidak hanya karena Soeharto yang memerintah negara secara represif, tetapi juga karena peran panjang dan penuh gairah kelompok intelektual muslim. Apa yang terjadi di Indonesia tidak terjadi di Mesir dan negara-negara Timur Tengah. Cendekiawan Indonesia memainkan peran penting dalam mengubah pola pikir dan sikap politik Islam.

Melalui ceramah, tulisan, dan tindakan, mereka menganjurkan demokrasi dan menentang  partai-partai Islam. Tidak seperti di Mesir dan negara Timur Tengah lainnya, gerakan reformasi Indonesia selalu melalui organisasi. Intelektual seperti Abdurrahman Wahid (1940-2009), Ahmad Syafii Maarif (lahir 1935) dan Nurcholish Madjid (1939-2005) adalah pemimpin Muslim yang mengetuai  organisasi besar. Mereka menyebarkan ide-ide liberal mereka kepada masyarakat Islam melalui organisasi. Gus Dur melakukannya melalui Nahdlatul Ulama (40 juta anggota), Ahmad Syafii Maarif melalui Muhammadiyah (30 juta anggota), dan Madjid melalui Himpunan Mahasiswa Islam dan alumninya (lebih dari 10 juta anggota).

Di Mesir, gerakan reformasi Islam telah dikembangkan secara lebih menyendiri. Intelektual besar seperti Jamaluddin al-Afghani (1837-1897) dan Muhammad Abduh (1849-1905) tidak ada organisasi di mana mereka bisa menyebarkan ide-ide mereka. Kecenderungan ini terus berlanjut hingga generasi pembaharu. Intelektual seperti Hassan Hanafi (lahir 1935) dan Nasr Hamed Abu Zayd (1.943-2.010) merupakan pemikir soliter yang tidak memiliki pengikut yang besar. Mereka menyebarluaskan  ide-ide mereka di kelas akademik, seminar, dan jurnal ilmiah. Tidak peduli seberapa canggih ide-ide mereka, mereka tetap terbatas dan tidak pernah mencapai akar rumput.

Promosi melalui organisasi

Di Indonesia, intelektual Muslim telah sangat aktif dalam mempromosikan demokrasi dan pluralisme kepada masyarakat Muslim. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) adalah salah satu pemimpin yang paling berpengaruh di antara para anggota Nahdlatul Ulama. Lahir di latar belakang keluarga yang kuat dan dididik di Baghdad dan Kairo, Gus Dur sangat dihormati baik oleh Muslim dan non-Muslim. Dia membaca literatur Barat dan mencoba untuk memadukannya dengan tradisi intelektual Islam.

Salah satu kontribusi Gus Dur  yang paling signifikan adalah kampanye tak kenal lelah untuk demokrasi dan Pancasila sebagai satu-satunya dasar negara. Sejak kemerdekaan sampai tahun 1980-an, banyak kaum Muslim percaya bahwa mengadopsi Pancasila - bukan Islam - bisa mencairkan keyakinan Islam mereka. Gus Dur berpendapat bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan Islam. Sepanjang karirnya sebagai seorang intelektual, Gus Dur  secara terbuka mengkritik  partai-partai politik Islam. Dia mencela gagasan negara Islam dan menolak pelaksanaan formal Syariah.

Nurcholish Madjid adalah intelektual lain yang dikenang karena ide-ide beraninya yang menantang pikiran Muslim. Sejak awal 1970-an, ia secara konsisten berkampanye untuk sekularisasi dan mengimbau umat Islam untuk memisahkan kepentingan agama dan  politik. Seperti Gus Dur, Nurcholish  Madjid juga berkampanye menentang gagasan negara Islam dan partai Islam. Baginya, umat Islam bisa menyalurkan aspirasi politik mereka di partai non agama. Dia percaya bahwa apa yang lebih penting bagi umat Islam bukanlah untuk memperjuangkan agenda formalistik Islam seperti penerapan Syariah, tapi yang substansial seperti kesehatan, keamanan, dan pendidikan.

Selama 1980-an, ada cukup banyak intelektual Muslim yang berasal dari latar belakang agama namun berkampanye untuk Islam liberal, yaitu Islam yang mendukung nilai-nilai liberal seperti kebebasan, demokrasi, pluralisme, dan toleransi. Sebagian besar dari mereka berafiliasi dengan organisasi Islam besar seperti NU dan Muhammadiyah. Mereka memainkan peran penting dalam mencerahkan umat Islam Indonesia. Melalui media massa, forum diskusi, kuliah umum, dan tindakan sosial, mereka menyebar interpretasi yang fleksibel mereka tentang Islam dan Muslim mengimbau untuk sepenuhnya terlibat dengan tantangan modern.

Kesimpulan

Demokrasi Indonesia yang masih muda tetapi berkembang secara dinamis. Meskipun banyak masalah yang harus dihadapi pemerintah Indonesia, negara ini berhasil mempertahankan pertumbuhan ekonominya, membatasi tingkat pengangguran, reformasi sistem hukum, dan membangun infrastruktur.

Sejak tahun 1998, Indonesia telah mengalami tiga pemilihan umum, yang berturut-turut dimenangkan oleh sekuler (non-agama) pihak, yaitu Partai Demokrasi Indonesia (1999), Golkar (2004), dan Partai Demokrat (2009). Ketiga pemenang pemilihan umum itu memiliki komitmen yang besar untuk demokrasi dan pluralisme Indonesia. Di sisi lain, partai-partai politik Islam menurun. Bahkan menurut survei terbaru yang dirilis oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI), sebagian besar Muslim Indonesia pada Pemilu 2014 mendatang akan tetap memilih partai-partai sekuler.

Meskipun demikian pandangan optimistis, ada dua tantangan besar bahwa demokrasi Indonesia sedang menghadapi korupsi dan intoleransi. Selama sepuluh tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah berperang melawan korupsi. Sebuah lembaga independen Komisi Pemberantasan Korupsi (Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK), didirikan dan bekerja keras untuk menyeret koruptor ke pengadilan. Ratusan koruptor telah ditahan dan ratusan lainnya menunggu giliran.

Sementara itu, tindakan intoleran telah mengancam kesatuan negara. Kelompok Islam radikal telah menjadi ancaman terbesar bagi pluralisme dan harmoni di negara ini. Pemerintah Indonesia telah bekerja keras untuk mengekang kelompok teroris dan mendekati Muslim moderat untuk melawan radikalisme Islam.

Jika orang-orang Indonesia dan pemerintah bisa mengatasi dua tantangan, ada kemungkinan yang sangat besar bagi negara untuk menjadi panutan bagi demokrasi Muslim. (Disadur dari Goethe-Institut e. V., Fikrun wa Fann, June 2012)

Ditulis Oleh :  Luthfi Assyaukanie

Dosen Senior di Filsafat Politik di Universitas Paramadina dan Research Fellow di Freedom Institute, Jakarta 

Disadur dari : http://www.setkab.go.id