Menteri Ikut Nyaleg, Tak Tahu Malu!
Oleh : M Alinapiah Simbolon
Untuk sementara,
dipastikan 10 nama Menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, ikut
menjadi caleg DPR RI pada Pileg 2014. Nama ke 10 menteri yang juga kader
sejumlah partai politik tersebut telah resmi terdaftar dalam Daftar Celeg
Sementara.
Partai Demokrat
mengusung 5 orang menteri sebagai caleg DPR RI yaitu Menteri Koperasi Usaha
Keceil dan Menengah Syarifuddin Hasan maju melalui Dapil (daerah
pemilihan) Jawa Barat III, Menteri Perhubungan EE Mangindaan maju melalui Dapil
Sulawesi Utara, Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin maju melalui Dapil
Sulawesi Tenggara, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik maju
melalui Dapil Bali, dan Menteri Pemuda dan Olaraga Roy Suryo maju melalui Dapil
DI Yogyakarta.
Partai Keadilan
Sosial (PKS) mencalegkan 2 orang menteri yakni Menteri Pertanian Suswono maju
dari Dapil Jawa Tengah X, dan Menteri Komunikasi dan Informasi Tifatul
Sembiring maju dari Dapil Sumatera Utara I.
Partai Kebangkitan
Bangsa (PKB) juga mencalegkan 2 orang menteri, yakni Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Muhaimin Iskandar (Cak Imin) maju melalui Dapil Jawa Timur VIII,
dan Menteri Perhubungan Daerah Tertinggal Helmy Faishal Zaini melalui Dapil
Nusa Tenggara Barat. Sementara Partai Amanat Nasional (PAN) hanya mencalegkan 1
menteri yaitu Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan yang maju melalui Dapil Lampung
I.
Berbagai pendapat
pun membahana mewarnai dinamika politik tanah air, ketika 10 orang Menteri
Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II dibawah pimpinan Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono resmi diusung partainya masing-masing, dan terdaftar dalam dalam
Daftar Calon Sementara, DPR RI untuk Pemilihan Legislatif 2014 mendatang.
Sejumlah pendapat memastikan tugas negara akan terganggu, jika Menteri
ikut mencaleg. Para menteri yang jadi caleg dipastikan tidak fokus mengurus
tugasnya, karena menjadi caleg adalah urusan panjang dan memerlukan banyak
waktu. Tak hanya itu mereka pun sangat sulit memilah antara mengurus tugas
negara, dengan mengurus urusan mereka sebagai caleg. Dan banyak yang membantah
dan menuding sebagai omong kosong kalau sang menteri yang ikut caleg,
mengatakan keikutsertaan mereka sebagai caleg tak menggangu kenegaraannya.
Yang paling
dikhawatirkan, para penteri yang ikut nyaleg akan memanfaatkan jabatannya untuk
kepentingan pemenangannya sebagai caleg. Karena bisa saja Menteri yang nyaleg
ketika melakukan kunjungan ke daerah terutama ke daerah pemilihannya
mengatasnamakan tugas sebagai menteri, dimanfaatkan sebagai ajang kampanye.
Malah setelah resmi menjadi caleg, sang menteri sengaja melakukan kunjungan
mengatasnamakan tugasnya selaku menteri ke daerah pemilihannya.
Terhadap Partai
Politik yang mengusung menteri sebagai caleg, juga mendapat banyak tudingan
negatif. Partai Demokrat dan SBY selaku pimpinannya dituding tak konsisten,
dengan mengusung menteri kader Partai Demokrat sebagai caleg, Begitu juga
dengan PPP yang menjuga mencalegkan menterinya, padahal awalnya berkoar tak
mendukung menteri menjadi caleg. PKS pun dipertanyakan dan diragukam
konsistensinya, karena ikut mencalegkan dua kadernya yang menjabat menteri.
Kemudian terhadap
para menteri yang ikut mencaleg juga tak lepas dari tudingan negatif. Banyak
tudingan bahwa menteri yang ikut mencaleg dinilai punya ambisi besar
untuk mengejar jabatan. Mereka dianggap sebagai orang yang haus kekuasaan
sehingga takut tak punya jabatan lagi jika berakhir periode kekuasaannya di
Kabinet Indonesia Bersatu yang hanya hitungan bulan setelah Pileg 2014.
Anehnya para
menteri merangkap caleg, begitu juga partai yang mencalegkannya tak peduli
tudingan tersebut. Rasa malu para menteri yang mencaleg, tampaknya
dikesampingkan, meskipun pencalegan mereka dinilai tak etis dan tak pantas.
Partai politik yang mengusung juga merasa tak malu mencalegkan kadernya
yang menjabat menteri. Bahkan mengaminkan dan mendukung menteri yang dicalegkan
tak perlu mundur dari jabatannya, kendati banyak desakan agar menteri yang ikut
caleg harus mundur dari jabatan menteri.
Dukungan partai
politik terhadap menteri yang ikut mencaleg, tercermin juga pada sikap pemimpin
partai tersebut. SBY selaku presiden dan bos Kabinet Indonesia Bersatu Jilid
II, dipastikan tak melarang menteri-menterinya menjadi caleg, kendati SBY harus
tudingan tak konsisten. Dan itu sangat sinkron dengan sikap SBY selaku pemimpin
Partai Demokrat yang juga sangat mendukung kadernya yang menjabat menteri
sebagai caleg, tanpa harus mundur dari jabatannya sebagai menteri. Ironisnya,
agar dinilai tak mengganggu tugas sebagai menteri, SBY hanya menyarankan agar
menterinya yang mencaleg mengambil cuti saat kampanye, dan itu pun diberikannya
kelonggaran dan hanya disarankannya berlaku pada hari Sabtu dan Minggu
saja.
Ketua Umum PKB
Muhaimin Iskandar, memang tak bicara banyak, Namun dukungan mencalegkan 2 orang
kader PKB yang menjabat menteri dijamin sudah seratus persen, dan dijamin
seratus persen pula mendukung menteri yang ikut caleg tak perlu mundur dari
jabatannya, karena Muhaimin Iskandar sendiri adalah menteri yang ikut mencaleg.
Demikian juga dengan PKS yang tetap mencalegkan 2 orang kadernya yang
berstatus menteri, sudah pasti mendukung penuh, serta mengeyampingkan tudingan
minor terhadap partai yang dihuni para ustad tersebut. Malah PKS terkesan tak
peduli, meskipun salah satu menteri yang dicalegkan yaitu Menteri Pertanian dan
Peternakan Suwono tak becus selama menjabat Menteri, serta disinyalir juga
terlibat dengan Kasus Korupsi Kuota Impor Daging Sapi yang melibatkan mantan
Preseden PKS Lufti Hasan Ishaq sebagai tersangka.
Memang berbagai
tudingan negatif, bertubi-tubi mengarah kepada para menteri yang merangkap
caleg, termasuk kepada partai-partai politik yang mencalonkan. Semua tudingan
pun dianggap angin lalu. Memang tak ada aturan yang melarang menteri mencaleg.
Namun demikian, semua terkembali kepada masyarakat untuk menilai, karena menyangkut
masalah etika dan kepantasan. Kalau mengharapkan kesadaran dari para menteri
yang nyaleg, agar sadar tidak ikut mencaleg karena masih menjabat sebagai
menteri atau mundur dari jabatan menteri jika ikut mencaleg, tampaknya jauh
panggang dari api. Mereka takkan sadar, meskipun sebenarnya menyadari bahwa
sikap mereka tak etis dan tak pantas. Yang pasti rasa malu sudah dikesampingkan
para caleg yang menjabat menteri tersebut. Kalu sudah tak peduli dengan rasa
malu, berarti para menteri yang ikut nyaleg berarti termasuk orang-orang yang
tak tahu malu. (***)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar