Senin, 11 Maret 2013

TNI dan Polri, Berdampingan Dalam Balutan Kesenjangan


TNI dan Polri, Berdampingan Dalam Balutan Kesenjangan

Oleh : M Alinapiah Simbolon


Perselisihan antara TNI dan Polri di level  bawah yang melibatkan prajurit kerap terjadi. Pristiwa terakhir adalah penyerangan dan pembakaran Mapolres Ogan Komering Ulu (OKU) yang dilakukan puluhan personel TNI. Pasca pristiwa, yang bisa dilakukan hanyalah sebatas pengkondusifan situasi, agar tak merebak secara luas. Lalu kemudian para petinggi kedua lembaga pun berakting di depan kamera televisi, dengan pernyataan bahwa situasi sudah terkendali, dan mengatakan akan berupaya pristiwa serupa tidak akan terjadi dimasa mendatang. 

Nada seperti itu sudah  tak asing terdengar, dan itu juga terdengar pasca pristiwa bentrok antara TNI dan Polri pada masa-masa sebelumnya. Pastinya pernyataan seperti itu tak memberi kepastian bahwa pristiwa yang sama tak akan terjadi dimasa mendatang.   Pristiwa penyerangan Mapolres Ogan Komering Ulu (OKU), menjadi catatan panjang menyambung berbagai pristiwa perselisihan antara TNI dan Polri yang pernah terjadi sebelumnya, Dan kemungkinan catatan tentang perselisihan TNI dan Polri, masih akan menjadi catatan to be continued.

Mencari siapa yang salah dan siapa yang benar pada setiap pristiwa perselisihan TNI dan Polri, sekan tak ada artinya, apalagi perselisihan kebanyakan dipicu oleh persoalan sepele, meskipun terkadang menimbulkan korban jiwa. Sebenarnya substansi persoalan bukan siapa yang salah dan siapa yang benar. tapi bibit perseteruan diantara kedua lembaga itu dalam wujud kesenjanganlah yang dibiarkan lama bersemayam. Ironisnya bibit perseteruan tersebut tak pernah berupaya dikikis oleh pengambil keputusan di negara ini. Latar belakang pristiwa perselisiahan antara TNI dan Polri, hanyalah sebatas pemicu meledaknya bibit perseteruan yang memang sudah membara sejak lama. Kalaupun ada tim investigasi yang diturunkan setiap ada pristiwabentrokan antara TNI dan Polri, tampaknya hanya sekedar menunaikan tugas penyelidikan, untuk melengkapi laporan. Kalaupun terjadi perdamaian antara yang berselisih, hanyalah sementara, dan tak menjamin antara TNI dan Polri bisa berdampingan dengan damai untuk selamanya.

Bentrokan antar TNI dan Polri sudah berulang dan sudah berulangkali pula investigasi dilakukan, dan tak masuk akal kalau akar masalah tak dapat terdeteksi. Kesenjangan adalah alasan yang tepat memicu perselisihan.  Tak bisa dipungkiri kesenjangan antara TNI dan Polri, terakumulasi akibat dari kecemburuan terhadap eksistensi Polri saat sekarang ini. Lembaga Polri dianggap punya keistimewaan dan lebih diistimewakan  setelah dipisahkan dari TNI (ABRI), padahal sebelumnya kepolisian korps paling bontot saat tergabung di Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Sejak reformasi Polisi langsung dibawah kendali Presiden, sementara TNI (AD, AU, dan AL), memang berada dibawah kendali Presiden, tapi kendalinya masih berjenjang karena TNI berada dibawah atap Kementrian Pertahanan.

Kucuran anggaran yang digelontorkan pemerintah juga tampak diskriminatif antara TNI dan Polri. Anggaran khusus untuk Polri pada tahun 2013 sebesar Rp 45,6 Triliun, sementara untuk TNI sebesar Rp 77 Triliun, yang anggaran tersebut didrop melalui Kementerian Pertahanan untuk kebutuhan tiga angkatan TNI AD, AU dan AL, plus untuk kebutuhan Kementrian Pertahanan. 

Sulit untuk dipungkiri, kesenjangan yang telah lama bersemayam sebenarnya bukan, hanya kesenjangan kewenangan  dan anggaran. Kesenjangan sosial antara TNI dan Polri sebenarnya sudah mengakumulasi sejak kedua lembaga saling terpisah. Prajurit TNI didoktrin untuk back to basic atau back to barak, sementara polisi selain punya kewenangan penegakan hukum juga memiliki kewenangan penanganan  keamanan dan ketertiban, sehingga yang sering terjadi, aparat TNI selalu berposisi hanya sebagai bala bantuan cadangan ataupun di BKO kan, ketika terjadi pristiwa-pristiwa yang mengancam kondisi keamanan dan ketertiban ditengah masyarakat.

Sebenarnya Preseden SBY yang ber back ground tentara,  dengan pangkat terakhir Jenderal TNI, juga dinilai telah mengecilkan nama besar TNI dalam hal menjaga integritas bangsa  khususnya dari ancaman teroris. Detasemen Khusus (Densus) 88 milik kepolisian, lebih diprioritaskan tampil dalam hal menangani pemberantasan teroris, sementara pasukan khusus milik TNI seperti Kopasus atau ataupun pasukan khusus lainnya, terkesan dikandangkan. 

Tak hanya itu, masalah kesejahteraan prajurit pun menjadi pemicu terjadinya bentrokan antara aparat TNI dengan aparat kepolisian. Sudah menjadi rahasia umum kalau ada aparat TNI dan Polri bermain dilapangan mencari penghasilan tambahan. Kompetisi pun terjadi di lapangan, dan itu sangat berpotensi memicu perselisihan, apalagi aparat TNI yang bermain di lapangan, menilai aparat kepolisian selalu lebih diistimewakan, sehingga pengahasilan tambahan aparat kepolisian pun jauh lebih besar ketimbang aparat TNI.

Masih soal kesejahteraan,  tak bisa dipungkiri kalau kesejahteraan antara prajurit TNI dan Polri dengan pangkat setingkat punya perbedaan kelas. Kelas kehidupan yang berlebihan terlihat melekat pada aparat kepolisian. Kesejahteraan  seorang Komandan Brimob jauh lebih mapan dibandingan kesejahteraan seorang Komandan Kesatuaan TNI ditingkat batalion. Gaya hidup seorang Kapolres lebih terlihat mentereng ketimbang gaya hidup seorang Dandim. Begitu juga antara seorang Kapolsek dengan Danramil.  Perbedaan itu bisa  terjadi karena adanya penghasilan tambahan dari luar gaji dan tunjangan yang diterima setiap bulan, ditambah lagi faktor pengaruh di masyarakat yang juga jauh berbeda.

Harus disadari bahwa yang paling sentitif menganggap dan menyikapi adanya perbedaan tersebut adalah aparat  TNI,  terutama ditingkatan prajurit yang bertugas di level bawah. Kebencian prajurit TNI terhadap aparat kepolisian seolah telah lekat dalam pikiran dan sanubari aparat TNI. Dan itu terdoktrin karena dikondisikan perbedaan yang tak kunjung padam, Dan perbedaan tersebut berubah wujud menjadi kesenjangan,  dan kesenjangan  itu telah bersemayam sejak lama. Besok lusa dan seterusnya Aparat TNI dan Polri selaku abdi negara dan abdi masyarakat, serta pengayom dan pelindung masyarakat,  akan  tetap hidup berdampingan, meskipun berdampingan dalam balutan kesenjangan. (***)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Running Teks ANTARA


Berita Terkini dari ANTARA